KEPRES RI NO. 80 TH. 2003

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2003
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
a. bahwa agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);

3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian Istilah

Pasal 1
Dalam Keputusan Presiden ini, yang dimaksud dengan :
1. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa;
2. Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran Daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu;
3. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa;
4. Kepala kantor/satuan kerja adalah pejabat struktural departemen/ lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana anggaran belanja rutin APBN;
5. Pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/ Bupati/Walikota/pejabat yang diberi kuasa, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari anggaran
belanja pembangunan APBN;
6. Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat di lingkungan pemerintah propinsi/ kabupaten/kota yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana anggaran belanja APBD;
7. Pejabat yang disamakan adalah pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri)/ pemerintah daerah/Bank Indonesia (BI)/Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBN/APBD;
8. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
9. Pejabat pengadaan adalah personil yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
10. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan;
11. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa;
12. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang/jasa;
13. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja
yang ditetapkan pengguna jasa;
14. Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, jasa pemborongan, dan pemasokan barang;
15. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang merupakan persyaratan seseorang untuk diangkat sebagai pengguna barang/jasa atau panitia/pejabat pengadaan;
16. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh panitia/pejabat pengadaan sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh panitia/pejabat pengadaan;
17. Kontrak adalah perikatan antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
18. Usaha kecil termasuk koperasi kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
19. Surat jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan bank umum/lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada pengguna barang/jasa untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa;
20. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara penyedia barang/jasa dalam negeri maupun dengan luar negeri yang masing- masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian
tertulis;
21. Pakta integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna barang/jasa/panitia pengadaan/pejabat pengadaan/penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
22. Pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan/ atau mempunyai resiko tinggi dan/atau menggunakan peralatan didesain khusus dan/atau bernilai di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2
(1) Maksud diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD.
(2) Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Bagian Ketiga
Prinsip Dasar

Pasal 3
Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :
a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
c. terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia
barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
e. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
f. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsipprinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Bagian Keempat
Kebijakan Umum

Pasal 4
Kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa adalah :
a. meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam
negeri pada perdagangan internasional;
b. meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa;
c. menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa;
d. meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggungjawab pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang/jasa;
e. meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan;
f. menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional;
g. mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
h. mengharuskan pengumuman secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa kecuali pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas.

Bagian Kelima
Etika Pengadaan

Pasal 5
Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
b. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest);
f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Atas Pengadaan

Pasal 6
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan :
a. dengan menggunakan penyedia barang/jasa;
b. dengan cara swakelola.

Bagian Ketujuh
Ruang Lingkup

Pasal 7
(1) Ruang lingkup berlakunya Keputusan Presiden ini adalah untuk :
a. pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD;
b. pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) yang sesuai atau tidak bertentangan dengan pedoman dan ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberi pinjaman/hibah bersangkutan;
c. pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan BI, BHMN, BUMN, BUMD, yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.
(2) Pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dari dana APBN, apabila ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri/Pemimpin Lembaga/Panglima TNI/Kapolri/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden ini.
(3) Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dari dana APBD harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden ini.

BAB II
PENGADAAN YANG DILAKSANAKAN PENYEDIA BARANG/JASA

Bagian Pertama
Pembiayaan Pengadaan

Pasal 8
Departemen/Kementerian/Lembaga/TNI/Polri/Pemerintah Daerah/BI/BHMN/BUMN/
BUMD wajib menyediakan biaya administrasi proyek untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBN/APBD, yaitu :
a. honorarium pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, bendaharawan, dan staf proyek;
b. pengumuman pengadaan barang/jasa;
c. penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa dan/atau dokumen prakualifikasi;
d. administrasi lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Persyaratan Para Pihak
Paragraf Pertama
Persyaratan dan Tugas Pokok Pengguna Barang/Jasa

Pasal 9
(1) Pengguna barang/jasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. memiliki integritas moral;
b. memiliki disiplin tinggi;
c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;
d. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;
e. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat KKN.
(2) Berdasarkan usulan pimpinan unit kerja yang bersangkutan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengguna barang/jasa diangkat dengan surat keputusan Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/ Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD atau pejabat yang diberi kuasa.
(3) Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah:
a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
b. mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
c. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
d. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
e. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;
f. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
g. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
h. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
i. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
j. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/ Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;
k. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
(4) Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD.
(5) Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.

Paragraf Kedua
Pembentukan, Persyaratan, Tugas Pokok, dan Keanggotaan
Panitia/Pejabat Pengadaan

Pasal 10
(1) Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh panitia atau pejabat pengadaan.
(3) Anggota panitia pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi teknis lainnya.
(4) Panitia/pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia/pejabat pengadaan yang bersangkutan;
d. memahami isi dokumen pengadaan/metoda dan prosedur pengadaan berdasarkan Keputusan Presiden ini;
e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai panitia/pejabat pengadaan;
f. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.
(5) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab panitia/pejabat pengadaaan meliputi sebagai berikut :
a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
c. menyiapkan dokumen pengadaan;
d. mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
e. menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
g. mengusulkan calon pemenang;
h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan
pengadaan barang/jasa dimulai.
(6) Panitia berjumlah gasal beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga)
orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi
pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang
diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi
yang bersangkutan.
(7) Pejabat pengadaan hanya 1 (satu) orang yang memahami tata cara
pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan
bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun
dari luar instansi yang bersangkutan.
(8) Dilarang duduk sebagai panitia/pejabat pengadaan:
a. pengguna barang/jasa dan bendaharawan;
b. pegawai pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP)/Inspektorat Jenderal Departemen/ Inspektorat Utama
Lembaga Pemerintah Non Departemen/Badan Pengawas Daerah
Propinsi/Kabupaten/ Kota, Pengawasan Internal
BI/BHMN/BUMN/BUMD kecuali menjadi panitia/pejabat
pengadaan untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan
instansinya.

Paragraf Ketiga
Persyaratan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 11
(1) Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan
adalah sebagai berikut :
a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;
b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan
manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan
usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang
bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam
menjalani sanksi pidana;
d. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
e. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan
tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti
tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak
Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotokopi Surat Setoran
Pajak (SSP) PPh Pasal 29;
f. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh
pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan
pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak,
kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3
(tiga) tahun;
g. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas
lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
h. tidak masuk dalam daftar hitam;
i. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan
pos;
j. khusus untuk penyedia barang/jasa orang perseorangan
persyaratannya sama dengan di atas kecuali huruf f.
(2) Tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan
jasa konsultansi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) dan bukti
penyelesaian kewajiban pajak;
b. lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta
yang telah diakreditasi oleh instansi yang berwenang atau yang
lulus ujian negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang
ijasahnya telah disahkan/diakui oleh instansi pemerintah yang
berwenang di bidang pendidikan tinggi;
c. mempunyai pengalaman di bidangnya.
(3) Pegawai negeri, pegawai BI, pegawai BHMN/BUMN/BUMD dilarang
menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil
cuti di luar tanggungan negara/BI/BHMN/BUMN/ BUMD.
(4) Penyedia barang/jasa yang keikutsertaannya menimbulkan
pertentangan kepentingan dilarang menjadi penyedia barang/jasa.
(5) Terpenuhinya persyaratan penyedia barang/jasa dinilai melalui proses
prakualifikasi atau pascakualifikasi oleh panitia/pejabat pengadaan.

Bagian Ketiga
Jadual Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 12
Pengguna barang/jasa wajib mengalokasikan waktu yang cukup untuk
penayangan pengumuman, kesempatan untuk pengambilan dokumen,
kesempatan untuk mempelajari dokumen, dan penyiapan dokumen
penawaran.
Bagian Keempat
Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri

Pasal 13
(1) Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS)
yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat
dipertangungjawabkan.
(2) HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh
pengguna barang/jasa.
(3) HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga
penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran
tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai
terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk
menggugurkan penawaran.
(4) Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia.
(5) HPS merupakan salah satu acuan dalam menentukan tambahan nilai
jaminan.
Bagian Kelima
Prakualifikasi dan Pascakualifikasi
Paragraf Pertama
Prinsip-Prinsip Prakualifikasi dan Pascakualifikasi

Pasal 14
(1) Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan
usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia
barang/jasa sebelum memasukkan penawaran.
(2) Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan
usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia
barang/jasa setelah memasukkan penawaran.
(3) Panitia/pejabat pengadaan wajib melakukan pascakualifikasi untuk
pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya
secara adil, transparan, dan mendorong terjadinya persaingan yang
sehat dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya penyedia
barang/jasa.
(4) Prakualifikasi wajib dilaksanakan untuk pengadaan jasa konsultansi
dan pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang
menggunakan metoda penunjukan langsung untuk pekerjaan
kompleks, pelelangan terbatas dan pemilihan langsung.
(5) Panitia/pejabat pengadaan dapat melakukan prakualifikasi untuk
pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya
yang bersifat kompleks.
(6) Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi panitia/pejabat
pengadaan dilarang menambah persyaratan
prakualifikasi/pascakualifikasi di luar yang telah ditetapkan dalam
ketentuan Keputusan Presiden ini atau ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi;
(7) Persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi yang ditetapkan harus
merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan
kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas.
(8) Pengguna barang/jasa wajib menyederhanakan proses prakualifikasi
dengan tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan melainkan
cukup dengan formulir isian kualifikasi penyedia barang/jasa.
(9) Penyedia barang/jasa wajib menandatangani surat pernyataan di atas
meterai bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir
isian kualifikasi adalah benar, dan apabila diketemukan
penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan, terhadap yang
bersangkutan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang,
dimasukkan dalam daftar hitam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun,
dan tidak boleh mengikuti pengadaan untuk 2 (dua) tahun
berikutnya, serta diancam dituntut secara perdata dan pidana.
(10) Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi panitia/pejabat
pengadaan tidak boleh melarang, menghambat, dan membatasi
keikutsertaan calon peserta pengadaan barang/jasa dari luar
propinsi/kabupaten/kota lokasi pengadaan barang/jasa.
(11) Departemen/Kementerian/Lembaga/TNI/Polri/Pemerintah/
Daerah/BI/BHMN/BUMN/BUMD dilarang melakukan prakualifikasi
massal yang berlaku untuk pengadaan dalam kurun waktu tertentu.
(12) Pada setiap tahapan proses pemilihan penyedia barang/jasa,
pengguna barang/jasa/panitia/pejabat pengadaan dilarang
membebani atau memungut biaya apapun kepada penyedia
barang/jasa, kecuali biaya penggandaan dokumen pengadaan.
Paragraf Kedua
Proses Prakualifikasi dan Pascakualifikasi

Pasal 15
(1) Proses prakualifikasi secara umum meliputi pengumuman
prakualifikasi, pengambilan dokumen prakualifikasi, pemasukan
dokumen prakualifikasi, evaluasi dokumen prakualifikasi, penetapan
calon peserta pengadaan yang lulus prakualifikasi, dan pengumuman
hasil prakualifikasi.
(2) Proses pascakualifikasi secara umum meliputi pemasukan dokumen
kualifikasi bersamaan dengan dokumen penawaran dan terhadap
peserta yang diusulkan untuk menjadi pemenang serta cadangan
pemenang dievaluasi dokumen kualifikasinya.
Bagian Keenam
Prinsip Penetapan Sistem Pengadaan

Pasal 16
(1) Untuk menentukan sistem pengadaan yang meliputi metoda
pemilihan penyedia barang/jasa, metoda penyampaian dokumen
penawaran, metoda evaluasi penawaran, dan jenis kontrak, perlu
mempertimbangkan jenis, sifat, dan nilai barang/jasa serta kondisi
lokasi, kepentingan masyarakat, dan jumlah penyedia barang/jasa
yang ada.
(2) Dalam menyusun rencana dan penentuan paket pengadaan,
pengguna barang/jasa bersama dengan panitia, wajib
memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan
kesempatan bagi usaha kecil, koperasi kecil, dan masyarakat.
(3) Dalam menetapkan sistem pengadaan, pengguna barang/jasa:
a. wajib menyediakan sebanyak-banyaknya paket pengadaan untuk
usaha kecil termasuk koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip
efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, kualitas, dan
kemampuan teknis usaha kecil;
b. dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang
tersebar di beberapa daerah yang menurut sifat pekerjaan dan
tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah masingmasing;
c. dilarang menyatukan beberapa paket pekerjaan yang menurut
sifat pekerjaan dan besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh
usaha kecil termasuk koperasi kecil;
d. dilarang menetapkan kriteria dan persyaratan pengadaan yang
diskriminatif dan tidak obyektif.
Bagian Ketujuh
Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya
Paragraf Pertama
Metoda Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya

Pasal 17
(1) Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya,
pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum.
(2) Pelelangan umum adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa
yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas
melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk
penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang
berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
(3) Dalam hal jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan
diyakini terbatas yaitu untuk pekerjaan yang kompleks, maka
pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metoda
pelelangan terbatas dan diumumkan secara luas melalui media massa
dan papan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia
barang/jasa yang telah diyakini mampu, guna memberi kesempatan
kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi.
(4) Dalam hal metoda pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai
tidak efisien dari segi biaya pelelangan, maka pemilihan penyedia
barang/jasa dapat dilakukan dengan metoda pemilihan langsung,
yaitu pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan
membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurangkurangnya
3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah
lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun
biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman
resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui
internet.
(5) Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia
barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung
terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan
negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang
wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
Paragraf Kedua
Metoda Penyampaian Dokumen Penawaran Pada Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya

Pasal 18
(1) Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya
dapat dipilih salah 1 (satu) dari 3 (tiga) metoda penyampaian
dokumen penawaran berdasarkan jenis barang/jasa yang akan
diadakan dan metoda penyampaian dokumen penawaran tersebut
harus dicantumkan dalam dokumen lelang yang meliputi :
a. metoda satu sampul;
b. metoda dua sampul;
c. metoda dua tahap.
(2) Metoda satu sampul yaitu penyampaian dokumen penawaran yang
terdiri dari persyaratan administrasi, teknis, dan penawaran harga
yang dimasukan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup kepada
panitia/pejabat pengadaan.
(3) Metoda dua sampul yaitu penyampaian dokumen penawaran yang
persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul
tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul
tertutup II, selanjutnya sampul I dan sampul II dimasukkan ke dalam
1 (satu) sampul (sampul penutup) dan disampaikan kepada
panitia/pejabat pengadaan.
(4) Metoda dua tahap yaitu penyampaian dokumen penawaran yang
persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul
tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul
tertutup II, yang penyampaiannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap
secara terpisah dan dalam waktu yang berbeda.
Paragraf Ketiga
Evaluasi Penawaran Pada Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Pemborongan/Jasa Lainnya

Pasal 19
(1) Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya
dapat dipilih salah 1 (satu) dari 3 (tiga) metoda evaluasi penawaran
berdasarkan jenis barang/jasa yang akan diadakan, dan metoda
evaluasi penawaran tersebut harus dicantumkan dalam dokumen
lelang, yang meliputi :
a. sistem gugur;
b. sistem nilai;
c. sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.
(2) Sistem gugur adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara
memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap
pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen
pemilihan penyedia barang/jasa dengan urutan proses evaluasi
dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis
dan kewajaran harga, terhadap penyedia barang/jasa yang tidak
lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur.
(3) Sistem nilai adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara
memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai
berdasarkan kriteria dan nilai yang telah ditetapkan dalam dokumen
pemilihan penyedia barang/jasa, kemudian membandingkan jumlah
nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta
lainnya.
(4) Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis adalah evaluasi
penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai pada unsur-unsur
teknis dan harga yang dinilai menurut umur ekonomis barang yang
ditawarkan berdasarkan kriteria dan nilai yang ditetapkan
dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, kemudian nilai
unsur-unsur tersebut dikonversikan ke dalam satuan mata uang
tertentu, dan dibandingkan dengan jumlah nilai dari setiap penawaran
peserta dengan penawaran peserta lainnya.
(5) Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pejabat pemilihan
penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah, menambah,
dan mengurangi kriteria dan tatacara evaluasi tersebut dengan alasan
apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat post bidding.
Paragraf Keempat
Prosedur Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya

Pasal 20
(1) Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya
dengan metoda pelelangan umum meliputi:
a. dengan prakualifikasi:
1) pengumuman prakualifikasi;
2) pengambilan dokumen prakualifikasi;
3) pemasukan dokumen prakualifikasi;
4) evaluasi dokumen prakualifikasi;
5) penetapan hasil prakualifikasi;
6) pengumuman hasil prakualifikasi;
7) masa sanggah prakualifikasi;
8) undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
9) pengambilan dokumen lelang umum;
10) penjelasan;
11) penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan
perubahannya;
12) pemasukan penawaran;
13) pembukaan penawaran;
14) evaluasi penawaran;
15) penetapan pemenang;
16) pengumuman pemenang;
17) masa sanggah;
18) penunjukan pemenang;
19) penandatanganan kontrak;
b. dengan pasca kualifikasi:
1) pengumuman pelelangan umum;
2) pendaftaran untuk mengikuti pelelangan;
3) pengambilan dokumen lelang umum;
4) penjelasan;
5) penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan
perubahannya;
6) pemasukan penawaran;
7) pembukaan penawaran;
8) evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi;
9) penetapan pemenang;
10) pengumuman pemenang;
11) masa sanggah;
12) penunjukan pemenang;
13) penandatanganan kontrak.
(2) Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya
dengan metoda pelelangan terbatas meliputi :
a. pemberitahuan dan konfirmasi kepada peserta terpilih;
b. pengumuman pelelangan terbatas;
c. pengambilan dokumen prakualifikasi;
d. pemasukan dokumen prakualifikasi;
e. evaluasi dokumen prakualifikasi;
f. penetapan hasil prakualifikasi;
g. pemberitahuan hasil prakualifikasi;
h. masa sanggah prakualifikasi;
i. undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
j. penjelasan;
k. penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan
perubahannya;
l. pemasukan penawaran;
m pembukaan penawaran;
n. evaluasi penawaran;
o. penetapan pemenang;
p. pengumuman pemenang;
q. masa sanggah;
r. penunjukan pemenang;
s. penandatanganan kontrak.
(3) Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya
dengan metoda pemilihan langsung meliputi :
a. pengumuman pemilihan langsung;
b. pengambilan dokumen prakualifikasi;
c. pemasukan dokumen prakualifikasi
d. evaluasi dokumen prakualifikasi;
e. penetapan hasil prakualifikasi;
f. pemberitahuan hasil prakualifikasi;
g. masa sanggah prakualifikasi;
h. undangan pengambilan dokumen pemilihan langsung;
i. penjelasan;
j. penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan
perubahannya;
k. pemasukan penawaran;
l. pembukaan penawaran;
m. evaluasi penawaran;
n. penetapan pemenang;
o. pemberitahuan penetapan pemenang;
p. masa sanggah;
q. penunjukan pemenang;
r. penandatanganan kontrak.
(4) Tata cara pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya
dengan metoda penunjukan langsung meliputi:
a. undangan kepada peserta terpilih;
b. pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan
langsung;
c. pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi,
penjelasan, dan pembuatan berita acara penjelasan;
d. pemasukan penawaran;
e. evaluasi penawaran;
f. negosiasi baik teknis maupun biaya;
g. penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa;
h. penandatanganan kontrak.
Bagian Kedelapan
Sistem Pengadaan Jasa Konsultansi
Paragraf Pertama
Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konsultansi

Pasal 21
(1) Pengguna barang/jasa menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan
menunjuk panitia pengadaan/pejabat pengadaan.
(2) Panitia/pejabat pengadaan menyusun harga perkiraan sendiri (HPS)
dan dokumen pemilihan penyedia jasa konsultansi meliputi KAK,
syarat administrasi, syarat teknis, syarat keuangan, metoda
pemilihan penyedia jasa konsultansi, metoda penyampaian dokumen
penawaran, metoda evaluasi penawaran, dan jenis kontrak yang akan
digunakan.
Paragraf Kedua
Metoda Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

Pasal 22
(1) Pemilihan penyedia jasa konsultansi pada prinsipnya harus dilakukan
melalui seleksi umum. Dalam keadaan tertentu pemilihan penyedia
jasa konsultansi dapat dilakukan melalui seleksi terbatas, seleksi
langsung atau penunjukan langsung.
(2) Seleksi umum adalah metoda pemilihan penyedia jasa konsultansi
yang daftar pendek pesertanya dipilih melalui proses prakualifikasi
secara terbuka yaitu diumumkan secara luas melalui media massa
dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga
masyarakat luas mengetahui dan penyedia jasa konsultansi yang
berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
(3) Seleksi terbatas adalah metoda pemilihan penyedia jasa konsultansi
untuk pekerjaan yang kompleks dan diyakini jumlah penyedia jasa
yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut jumlahnya terbatas.
(4) Dalam hal metoda seleksi umum atau seleksi terbatas dinilai tidak
efisien dari segi biaya seleksi, maka pemilihan penyedia jasa
konsultansi dapat dilakukan dengan seleksi langsung yaitu metoda
pemilihan penyedia jasa konsultansi yang daftar pendek pesertanya
ditentukan melalui proses prakualifikasi terhadap penyedia jasa
konsultansi yang dipilih langsung dan diumumkan sekurangkurangnya
di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum
atau media elektronik (internet).
(5) Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia
jasa konsultansi dapat dilakukan dengan menunjuk satu penyedia
jasa konsultansi yang memenuhi kualifikasi dan dilakukan negosiasi
baik dari segi teknis maupun biaya sehingga diperoleh biaya yang
wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
Paragraf Ketiga
Metoda Penyampaian Dokumen Penawaran
Pada Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

Pasal 23
(1) Dalam pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat dipilih salah 1
(satu) dari 3 (tiga) metoda penyampaian dokumen penawaran
berdasarkan jenis jasa konsultansi yang akan diadakan dan harus
dicantumkan dalam dokumen seleksi.
(2) Metoda penyampaian dokumen penawaran jasa konsultansi meliputi :
a. metoda satu sampul;
b. metoda dua sampul;
c. metoda dua tahap.
Paragraf Keempat
Metoda Evaluasi Penawaran
Untuk Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

Pasal 24
(1) Dalam pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat dipilih salah 1
(satu) dari 5 (lima) metoda evaluasi penawaran berdasarkan jenis
jasa konsultansi yang akan diadakan dan harus dicantumkan dalam
dokumen seleksi, yaitu:
a. metoda evaluasi kualitas;
b. metoda evaluasi kualitas dan biaya;
c. metoda evaluasi pagu anggaran;
d. metoda evaluasi biaya terendah;
e. metoda evaluasi penunjukan langsung.
(2) Metoda evaluasi kualitas adalah evaluasi penawaran jasa konsultansi
berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik, dilanjutkan dengan
klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.
(3) Metoda evaluasi kualitas dan biaya adalah evaluasi pengadaan jasa
konsultansi berdasarkan nilai kombinasi terbaik penawaran teknis dan
biaya terkoreksi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis
serta biaya.
(4) Metoda evaluasi pagu anggaran adalah evaluasi pengadaan jasa
konsultansi berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik dari
peserta yang penawaran biaya terkoreksinya lebih kecil atau sama
dengan pagu anggaran, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi
teknis serta biaya.
(5) Metoda evaluasi biaya terendah adalah evaluasi pengadaan jasa
konsultansi berdasarkan penawaran biaya terkoreksinya terendah dari
konsultan yang nilai penawaran teknisnya di atas ambang batas
persyaratan teknis yang telah ditentukan, dilanjutkan dengan
klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.
(6) Metoda evaluasi penunjukan langsung adalah evaluasi terhadap
hanya satu penawaran jasa konsultansi berdasarkan kualitas teknis
yang dapat dipertanggungjawabkan dan biaya yang wajar setelah
dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.
Paragraf Kelima
Prosedur Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

Pasal 25
(1) Prosedur pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan metoda seleksi
umum meliputi
a. metoda evaluasi kualitas, metoda dua sampul :
1) pengumuman prakualifikasi;
2) pengambilan dokumen prakualifikasi;
3) pemasukan dokumen prakualifikasi;
4) evaluasi prakualifikasi;
5) penetapan hasil prakualifikasi;
6) pengumuman hasil prakualifikasi;
7) masa sanggah prakualifikasi;
8) undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek;
9) pengambilan dokumen seleksi umum;
10) penjelasan;
11) penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleksi dan
perubahaannya;
12) pemasukan penawaran;
13) pembukaan penawaran administrasi dan teknis (sampul I);
14) evaluasi administrasi dan teknis;
15) penetapan peringkat teknis;
16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis
(pemenang);
17) masa sanggah;
18) pembukaan penawaran harga (sampul II) peringkat teknis
terbaik;
19) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
20) penunjukan pemenang;
21) penandatanganan kontrak;
b. metoda evaluasi kualitas, metoda dua tahap :
1) pengumuman prakualifikasi;
2) pengambilan dokumen prakualifikasi;
3) pemasukan dokumen prakualifikasi;
4) evaluasi prakualifikasi;
5) penetapan hasil prakualifikasi;
6) pengumuman hasil prakualifikasi;
7) masa sanggah prakualifikasi;
8) undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek;
9) pengambilan dokumen seleksi umum;
10) penjelasan;
11) penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleksi dan
perubahaannya;
12) tahap I, pemasukan penawaran administrasi dan teknis;
13) pembukaan penawaran administrasi dan teknis;
14) evaluasi administrasi dan teknis;
15) penetapan peringkat teknis;
16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis
(pemenang);
17) masa sanggah;
18) tahap II, mengundang peringkat teknis terbaik
(pemenang) untuk memasukkan penawaran biaya;
19) pemasukan penawaran biaya;
20) pembukaan penawaran biaya;
21) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
22) penunjukan pemenang;
23) penandatanganan kontrak;
c. metoda evaluasi kualitas dan biaya, metoda dua sampul :
1) pengumuman prakualifikasi;
2) pengambilan dokumen prakualifikasi;
3) pemasukan dokumen prakualifikasi;
4) evaluasi prakualifikasi;
5) penetapan hasil prakualifikasi;
6) pengumuman hasil prakualifikasi;
7) masa sanggah prakualifikasi;
8) undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek;
9) pengambilan dokumen seleksi umum;
10) penjelasan;
11) penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleksi dan
perubahaannya;
12) pemasukan penawaran;
13) pembukaan penawaran administrasi dan teknis (sampul
I);
14) evaluasi administrasi dan teknis;
15) penetapan peringkat teknis;
16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis;
17) undangan pembukaan penawaran kepada peserta yang
lulus evaluasi teknis;
18) pembukaan penawaran biaya (sampul II);
19) evaluasi biaya;
20) perhitungan kombinasi teknis dan biaya;
21) penetapan pemenang;
22) pengumuman pemenang;
23) masa sanggah;
24) klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya dengan
pemenang;
25) penunjukan pemenang;
26) penandatanganan kontrak;
d. metoda evaluasi pagu anggaran, metoda dua sampul :
1) pengumuman prakualifikasi;
2) pengambilan dokumen prakualifikasi;
3) pemasukan dokumen prakualifikasi;
4) evaluasi prakualifikasi;
5) penetapan hasil prakualifikasi;
6) pengumuman hasil prakualifikasi;
7) masa sanggah prakualifikasi;
8) undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek;
9) penjelasan;
10) penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleksi dan
perubahaannya;
11) pemasukan penawaran;
12) pembukaan penawaran administrasi dan teknis (sampul I);
13) evaluasi administrasi dan teknis; terhadap yang
penawaran biayanya sama atau di bawah pagu anggaran;
14) penetapan peringkat teknis;
15) pengumuman/pemberitahuan peringkat teknis;
16) masa sanggah;
17) undangan pembukaan penawaran biaya kepada peserta yang
lulus evaluasi teknis;
18) pembukaan penawaran biaya (sampul II), koreksi aritmatik,
dan penetapan pemenang;
19) klarifikasi dan konfirmasi negosiasi teknis dan biaya dengan
pemenang (peringkat teknis terbaik yang penawaran
biayanya sama atau di bawah pagu anggaran);
20) penunjukan pemenang (award);
21) penandatanganan kontrak;
e. metoda evaluasi biaya terendah, metoda dua sampul :
1) pengumuman prakualifikasi;
2) pengambilan dokumen prakualifikasi;
3) pemasukan dokumen prakualifikasi;
4) evaluasi prakualifikasi;
5) penetapan hasil prakualifikasi;
6) pengumuman hasil prakualifikasi;
7) masa sanggah prakualifikasi;
8) undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek;
9) pengambilan dokumen seleksi umum;
10) penjelasan;
11) penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleksi dan
perubahaannya;
12) pemasukan penawaran;
13) pembukaan penawaran administrasi dan teknis (sampul I);
14) evaluasi administrasi dan teknis;
15) pengumuman/pemberitahuan hasil evaluasi administrasi dan
teknis;
16) undangan pembukaan penawaran bagi yang lulus;
17) pembukaan penawaran biaya (sampul II);
18) evaluasi penawaran biaya;
19) penetapan pemenang;
20) pengumuman pemenang;
21) masa sanggah;
22) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan pemenang;
23) penunjukan pemenang;
24) penandatanganan kontrak.
(2) Prosedur pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan metoda seleksi
terbatas dan seleksi langsung pada prinsipnya sama dengan prosedur
pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan metoda seleksi umum,
hanya berbeda pada cara penyusunan daftar pendek.
(3) Tata cara pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan metoda
penunjukan langsung meliputi:
a. undangan kepada konsultan terpilih dilampiri dokumen
prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung;
b. pemasukan dan evaluasi dokumen prakualifikasi serta
penjelasan;
c. pemasukan penawaran administrasi, teknis, dan biaya dalam
satu sampul;
d. pembukaan dan evaluasi penawaran oleh panitia;
e. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
f. penetapan/penunjukan penyedia jasa konsultansi;
g. penandatanganan kontrak.
Bagian Kesembilan
Pejabat yang Berwenang Menetapkan
Penyedia Barang/Jasa
Pasal 26
Pejabat yang berwenang menetapkan penyedia barang/jasa adalah :
a. Pengguna barang/jasa untuk pengadaan yang bernilai sampai
dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) tanpa
memerlukan persetujuan Menteri/Panglima TNI/Kepala
Polri/Pemimpin Lembaga/ Gubernur/Bupati/ Walikota/Dewan
Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD, pejabat atasan
pengguna barang/jasa yang bersangkutan.
b. Menteri/ Panglima TNI/Kepala Polri/ Pemimpin Lembaga/ Dewan
Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN untuk pengadaan
barang/jasa yang dibiayai dari dana APBN yang bernilai di atas
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
c. Gubernur untuk pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana
APBD Propinsi yang bernilai di atas Rp50.000.000.000,00 (lima
puluh miliar rupiah).
d. Bupati/Walikota untuk pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari
dana APBD Kabupaten/Kota yang bernilai di atas
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
e. Direksi BUMD untuk pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana
APBN/APBD yang bernilai di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh
miliar rupiah) dengan persetujuan Gubernur/Walikota/ Bupati.

Bagian Kesepuluh
Sanggahan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Pengaduan Masyarakat, dan Pelelangan atau Seleksi Gagal
Paragraf Pertama
Sanggahan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan Pengaduan Masyarakat

Pasal 27
(1) Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik
secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat
mengajukan surat sanggahan kepada pengguna barang/jasa apabila
ditemukan :
a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah
ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan
yang sehat;
c. penyalahgunaan wewenang oleh panitia/pejabat pengadaan
dan/atau pejabat yang berwenang lainnya;
d. adanya unsur KKN di antara peserta pemilihan penyedia
barang/jasa;
e. adanya unsur KKN antara peserta dengan anggota panitia/
pejabat pengadaan dan/atau dengan pejabat yang berwenang
lainnya.
(2) Pengguna barang/jasa wajib memberikan jawaban selambatlambatnya
5 (lima) hari kerja sejak surat sanggahan diterima.
(3) Apabila penyedia barang/jasa tidak puas terhadap jawaban pengguna
barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka dapat
mengajukan surat sanggahan banding.
(4) Surat sanggahan banding disampaikan kepada Menteri/Panglima
TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/
Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin
BHMN/Direksi BUMN/BUMD selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja
sejak diterimanya jawaban atas sanggahan tersebut.
(5) Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/
Gubernur/Bupati/ Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin
BHMN/Direksi BUMN/ BUMD wajib memberikan jawaban selambatlambatnya
15 (lima belas) hari kerja sejak surat sanggahan banding
diterima.
(6) Proses pemilihan penyedia barang/jasa tetap dilanjutkan tanpa
menunggu jawaban atas sanggahan banding.
(7) Apabila sanggahan banding ternyata benar, maka proses pemilihan
penyedia barang/jasa dievaluasi kembali atau dilakukan proses
pemilihan ulang, atau dilakukan pembatalan kontrak.
(8) Setiap pengaduan harus ditindaklanjuti oleh instansi/pejabat yang
menerima pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
yang berlaku.
Paragraf Kedua
Pelelangan/Seleksi Ulang

Pasal 28
(1) Pelelangan umum dan terbatas dinyatakan gagal oleh panitia/pejabat
pengadaan, apabila:
a. jumlah penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran
kurang dari 3 (tiga) peserta; atau
b. tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi
dan teknis; atau
c. harga penawaran terendah lebih tinggi dari pagu anggaran yang
tersedia.
(2) Seleksi umum dan terbatas dinyatakan gagal oleh panitia/pejabat
pengadaan, apabila :
a. jumlah penyedia jasa konsultansi yang memasukkan penawaran
kurang dari 3 (tiga) peserta; atau
b. tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi
dan teknis; atau
c. negosiasi atas harga penawaran gagal karena tidak ada peserta
yang menyetujui/menyepakati klarifikasi dan negosiasi.
(3) Pelelangan/seleksi dinyatakan gagal oleh pengguna barang/jasa atau
pejabat berwenang lainnya apabila:
a. sanggahan dari penyedia barang/jasa ternyata benar;
b. pelaksanaan pelelangan/seleksi tidak sesuai atau menyimpang
dari dokumen pengadaan yang telah ditetapkan.
(4) Apabila pelelangan/seleksi dinyatakan gagal, maka panitia/pejabat
pengadaan segera melakukan pelelangan/seleksi ulang.
(5) Apabila dalam pelelangan ulang, jumlah penyedia barang/jasa yang
lulus prakualifikasi hanya 2 (dua) maka dilakukan permintaan
penawaran dan negosiasi seperti pada proses pemilihan langsung.
(6) Apabila dalam pelelangan ulang, jumlah penyedia barang/jasa yang
memasukkan penawaran hanya 2 (dua) maka dilakukan negosiasi
seperti pada proses pemilihan langsung.
(7) Apabila dalam pelelangan ulang, jumlah penyedia barang/jasa yang
lulus prakualifikasi hanya 1 (satu) maka dilakukan permintaan
penawaran dan negosiasi seperti pada proses penunjukan langsung.
(8) Apabila dalam pelelangan ulang, jumlah penyedia barang/jasa yang
memasukkan penawaran hanya 1 (satu) maka dilakukan negosiasi
seperti pada proses penunjukan langsung.
(9) Apabila dalam seleksi umum/terbatas ulang, jumlah penyedia jasa
konsultansi yang lulus prakualifikasi hanya 2 (dua) maka dilakukan
permintaan penawaran dan negosiasi seperti pada proses seleksi
langsung.
(10) Apabila dalam seleksi umum/terbatas ulang, jumlah penyedia jasa
konsultansi yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) maka
dilakukan negosiasi seperti pada proses seleksi langsung.
(11) Apabila dalam seleksi umum/terbatas ulang, jumlah penyedia jasa
konsultansi yang lulus prakualifikasi hanya 1 (satu) maka dilakukan
permintaan penawaran dan negosiasi seperti pada proses penunjukan
langsung.
(12) Apabila dalam seleksi umum/terbatas ulang, jumlah penyedia jasa
konsultansi yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) maka
dilakukan negosiasi seperti pada proses penunjukan langsung.
(13) Pengguna barang/jasa dilarang memberikan ganti rugi kepada
peserta lelang/seleksi bila penawarannya ditolak atau
pelelangan/seleksi dinyatakan gagal.
Bagian Kesebelas
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
Paragraf Pertama
Isi Kontrak

Pasal 29
(1) Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut :
a. para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama,
jabatan, dan alamat;
b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas
mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;
c. hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian;
d. nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat
pembayaran;
e. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
f. tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan
disertai jadual waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta
syarat-syarat penyerahannya;
g. jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau
ketentuan mengenai kelaikan;
h. ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak
tidak memenuhi kewajibannya;
i. ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak;
j. ketentuan mengenai keadaan memaksa;
k. ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi
kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan;
l. ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja;
m. ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan
lingkungan;
n. ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.
(2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam
kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah adalah peraturan
perundang-undangan Republik Indonesia.
(3) Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa di dalam negeri
tidak dapat dilakukan dalam bentuk valuta asing.
(4) Perjanjian/kontrak dalam bentuk valuta asing tidak dapat membebani
dana rupiah murni;
(5) Perjanjian atau kontrak dalam bentuk valuta asing tidak dapat diubah
dalam bentuk rupiah dan sebaliknya kontrak dalam bentuk rupiah
tidak dapat diubah dalam bentuk valuta asing.
(6) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)
Pasal ini harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Anggaran.
Paragraf Kedua
Jenis Kontrak

Pasal 30
(1) Kontrak pengadaan barang/jasa dibedakan atas:
a. berdasarkan bentuk imbalan:
1) lump sum;
2) harga satuan;
3) gabungan lump sum dan harga satuan;
4) terima jadi (turn key);
5) persentase.
b. berdasarkan jangka waktu pelaksanaan:
1) tahun tunggal;
2) tahun jamak.
c. berdasarkan jumlah pengguna barang/jasa:
1) kontrak pengadaan tunggal;
2) kontrak pengadaan bersama.
(2) Kontrak lump sum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas
penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan
jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin
terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung
oleh penyedia barang/jasa.
(3) Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas
penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu,
berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap
satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang
volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan
pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas
volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia
barang/jasa.
(4) Kontrak gabungan lump sum dan harga satuan adalah kontrak yang
merupakan gabungan lump sum dan harga satuan dalam satu
pekerjaan yang diperjanjikan.
(5) Kontrak terima jadi adalah kontrak pengadaan barang/jasa
pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas
waktu tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh
bangunan/konstruksi, peralatan dan jaringan utama maupun
penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria
kinerja yang telah ditetapkan.
(6) Kontrak persentase adalah kontrak pelaksanaan jasa konsultansi di
bidang konstruksi atau pekerjaan pemborongan tertentu, dimana
konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan
persentase tertentu dari nilai pekerjaan fisik konstruksi/
pemborongan tersebut.
(7) Kontrak tahun tunggal adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang
mengikat dana anggaran untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.
(8) Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang
mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun
anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan
untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan
yang dibiayai APBD Propinsi, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang
dibiayai APBD Kabupaten/Kota.
(9) Kontrak pengadaan tunggal adalah kontrak antara satu unit kerja
atau satu proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk
menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu.
(10) Kontrak pengadaan bersama adalah kontrak antara beberapa unit
kerja atau beberapa proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu
untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu sesuai
dengan kegiatan bersama yang jelas dari masing-masing unit kerja
dan pendanaan bersama yang dituangkan dalam kesepakatan
bersama.
Paragraf Ketiga
Penandatanganan Kontrak

Pasal 31
(1) Para pihak menandatangani kontrak selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan
penetapan penyedia barang/jasa dan setelah penyedia barang/jasa
menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen)
dari nilai kontrak kepada pengguna barang/jasa.
(2) Untuk pekerjaan jasa konsultansi tidak diperlukan jaminan
pelaksanaan.
(3) Untuk pengadaan dengan nilai di bawah Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah) bentuk kontrak cukup dengan kuitansi pembayaran dengan
meterai secukupnya.
(4) Untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
bentuk kontrak berupa Surat Perintah Kerja (SPK) tanpa jaminan
pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(5) Untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah), bentuk kontrak berupa kontrak pengadaan barang/jasa
(KPBJ) dengan jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1).
(6) Dalam melakukan perikatan, para pihak sedapat mungkin
menggunakan standar kontrak atau contoh SPK yang dikeluarkan
pimpinan instansi yang bersangkutan atau instansi lainnya.
(7) Kontrak untuk pekerjaan barang/jasa yang bernilai di atas
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ditandatangani oleh
pengguna barang/jasa setelah memperoleh pendapat ahli hukum
kontrak yang profesional.
Paragraf Keempat
Hak dan Tanggung Jawab Para Pihak
dalam Pelaksanaan Kontrak

Pasal 32
(1) Setelah penandatanganan kontrak, pengguna barang/jasa segera
melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama dengan penyedia
barang/jasa dan membuat berita acara keadaan lapangan/serah
terima lapangan.
(2) Penyedia barang/jasa dapat menerima uang muka dari pengguna
barang/jasa.
(3) Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh
pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain.
(4) Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian
pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain
dengan cara dan alasan apapun, kecuali disub-kontrakkan kepada
penyedia barang/jasa spesialis.
(5) Terhadap pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3), dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak.
Paragraf Kelima
Pembayaran Uang Muka dan
Prestasi Pekerjaan

Pasal 33
(1) Uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang/jasa sebagai
berikut :
a. Untuk usaha kecil setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen)
dari nilai kontrak;
b. Untuk usaha selain usaha kecil setinggi-tingginya 20% (dua
puluh persen) dari nilai kontrak.
(2) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat
bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran
uang muka dan kewajiban pajak.
Paragraf Keenam
Perubahan Kontrak

Pasal 34
Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna
barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi
perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja, atau waktu pelaksanaan,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Paragraf Ketujuh
Penghentian dan Pemutusan Kontrak

Pasal 35
(1) Penghentian kontrak dilakukan bilamana terjadi hal-hal di luar
kekuasaan para pihak untuk melaksanakan kewajiban yang
ditentukan dalam kontrak, yang disebabkan oleh timbulnya perang,
pemberontakan, perang saudara, sepanjang kejadian-kejadian
tersebut berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
kekacauan dan huru hara serta bencana alam yang dinyatakan resmi
oleh pemerintah, atau keadaan yang ditetapkan dalam kontrak.
(2) Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji
dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya
sebagaimana diatur di dalam kontrak.
(3) Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia
barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak
berupa :
a. jaminan pelaksanaan menjadi milik negara;
b. sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa;
c. membayar denda dan ganti rugi kepada negara;
d. pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.
(4) Pengguna barang/jasa dapat memutuskan kontrak secara sepihak
apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat
kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui besarnya jaminan
pelaksanaan.
(5) Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kesalahan pengguna
barang/jasa, dikenakan sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian
yang menimpa penyedia barang/jasa sesuai yang ditetapkan dalam
kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(6) Kontrak batal demi hukum apabila isi kontrak melanggar ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
(7) Kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN,
kecurangan, dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun
pelaksanaan kontrak.
Paragraf Kedelapan
Serah Terima Pekerjaan

Pasal 36
(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang
tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan
permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk
penyerahan pekerjaan.
(2) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan
yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan,
dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau
melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan
dalam kontrak.
(3) Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah
seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
kontrak.
(4) Penyedia barang/jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil
pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga
kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat
memperoleh pembayaran uang retensi dengan menyerahkan jaminan
pemeliharaan.
(5) Masa pemeliharaan minimal untuk pekerjaan permanen 6 (enam)
bulan untuk pekerjaan semi permanen 3 (tiga) bulan dan masa
pemeliharaan dapat melampaui tahun anggaran.
(6) Setelah masa pemeliharaan berakhir, pengguna barang/jasa
mengembalikan jaminan pemeliharaan kepada penyedia barang/jasa.
Paragraf Kesembilan
Sanksi

Pasal 37
(1) Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari
kelalaian penyedia barang/jasa, maka penyedia barang/jasa yang
bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya
1o/oo (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak.
(2) Bila terjadi keterlambatan pekerjaan/pembayaran karena sematamata
kesalahan atau kelalaian pengguna barang/jasa, maka
pengguna barang/jasa membayar kerugian yang ditanggung penyedia
barang/jasa akibat keterlambatan dimaksud, yang besarannya
ditetapkan dalam kontrak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan
yang berlaku.
(3) Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian
pengguna barang/jasa dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun
kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang
bersangkutan, dan/atau tuntutan ganti rugi.
Paragraf Kesepuluh
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 38
(1) Bila terjadi perselisihan antara pengguna barang/jasa dan penyedia
barang/jasa maka kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan di
Indonesia dengan cara musyawarah, mediasi, konsiliasi, arbitrase,
atau melalui pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan dalam kontrak menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
(2) Keputusan dari hasil penyelesaian perselisihan dengan memilih salah
satu cara tersebut di atas adalah mengikat dan segala biaya yang
timbul untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dipikul oleh para
pihak sebagaimana diatur dalam kontrak.

BAB III
SWAKELOLA

Pasal 39
(1) Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan,
dikerjakan, dan diawasi sendiri.
(2) Swakelola dapat dilaksanakan oleh :
a. pengguna barang/jasa;
b. instansi pemerintah lain;
c. kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima
hibah.
(3) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola :
a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
teknis sumber daya manusia instansi pemerintah yang
bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok
pengguna barang/jasa; dan/atau
b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan
partisipasi masyarakat setempat; dan/atau
c. pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau
pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa;
dan/atau
d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/
ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh
penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar;
dan/atau
e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya,
atau penyuluhan; dan/atau
f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat
khusus untuk pengembangan teknologi/metoda kerja yang belum
dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; dan/atau
g. pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan
kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium,
pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan
tinggi/lembaga ilmiah pemerintah;
h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna
barang/jasa yang bersangkutan.
(4) Prosedur swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan di lapangan dan pelaporan.

BAB IV
PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI DAN PERAN SERTA USAHA KECIL TERMASUK KOPERASI KECIL
Bagian Pertama
Pengadaan Barang/Jasa yang Dibiayai dengan Dana Dalam Negeri

Pasal 40
(1) Instansi pemerintah wajib :
a. memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam
negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional
dalam pengadaan barang/jasa;
b. memaksimalkan penggunaan penyedia barang/jasa nasional;
c. memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk usaha
kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat.
(2) Kewajiban instansi pemerintah sebagaimana disebutkan dalam ayat
(1) dilakukan pada setiap tahapan pengadaan barang/jasa mulai dari
persiapan sampai dengan penyelesaian perjanjian/kontrak.
(3) Dalam perjanjian wajib mencantumkan persyaratan penggunaan :
a. Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang berlaku
dan/atau standar internasional yang setara yang ditetapkan oleh
instansi terkait yang berwenang;
b. produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan industri
nasional;
c. tenaga ahli dan/atau penyedia barang/jasa dalam negeri.
Bagian Kedua
Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Pasal 41
(1) Pengadaan barang/jasa melalui pelelangan internasional agar
mengikutsertakan penyedia barang/jasa nasional seluas-luasnya.
(2) Pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan pinjaman kredit ekspor
atau kredit lainnya harus dilakukan dengan persaingan sehat dengan
persyaratan yang paling menguntungkan negara, dari segi harga dan
teknis, dengan memaksimalkan penggunaan komponen dalam negeri
dan penyedia barang/jasa nasional.
(3) Pemilihan penyedia barang/jasa yang dibiayai dengan pinjaman kredit
ekspor atau kredit lainnya harus dilakukan di dalam negeri.
(4) Apabila pinjaman kredit ekspor atau hibah luar negeri disertai dengan
syarat bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa hanya dapat
dilakukan di negara pemberi pinjaman kredit ekspor/hibah, agar tetap
diupayakan semaksimal mungkin penggunaan barang/jasa hasil
produksi dalam negeri dan mengikutsertakan penyedia barang/jasa
nasional.
Bagian Ketiga
Keikutsertaan Perusahaan Asing

Pasal 42
(1) Perusahaan asing dapat ikut serta di dalam pengadaan barang/jasa
dengan nilai :
a. Untuk jasa pemborongan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima
puluh miliar rupiah);
b. Untuk barang/jasa lainnya di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah);
c. Untuk jasa konsultansi di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah).
(2) Perusahaan asing yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) harus melakukan kerjasama usaha dengan
perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subkontrak, dan lainlain,
apabila ada perusahaan nasional yang memiliki kemampuan di
bidang yang bersangkutan.
(3) Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pada pasal ini dapat dikecualikan
untuk pengadaan material dan peralatan pertahanan di lingkungan
Departemen Pertahanan/TNI yang ditetapkan oleh Menteri
Pertahanan/Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan.
Bagian Keempat
Preferensi Harga

Pasal 43
(1) Dalam dokumen pengadaan diwajibkan memberikan preferensi harga
untuk barang produksi dalam negeri, dan penyedia jasa pemborongan
nasional.
(2) Untuk pengadaan barang/jasa internasional yang dibiayai dengan
pinjaman luar negeri, besarnya preferensi harga untuk barang
produksi dalam negeri setinggi-tingginya 15% (lima belas persen) di
atas harga penawaran barang impor, tidak termasuk bea masuk.
(3) Besarnya preferensi harga untuk pekerjaan jasa pemborongan yang
dikerjakan oleh kontraktor nasional adalah 7,5% (tujuh koma lima
persen) di atas harga penawaran terendah dari kontraktor asing.
Bagian Kelima
Penggunaan Produksi Dalam Negeri
Pasal 44
(1) Pengadaan barang/jasa supaya mengacu pada daftar inventarisasi
barang/jasa yang termasuk produksi dalam negeri yang didasarkan
pada kriteria tertentu, menurut bidang, subbidang, jenis, dan
kelompok barang/jasa.
(2) Pengaturan mengenai daftar inventarisasi dan penyebarluasan
informasi barang/jasa produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) yang dikeluarkan oleh departemen yang membidangi
perindustrian dan perdagangan.
Bagian Keenam
Peran Serta dan Pemaketan Pekerjaan Untuk Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil
Paragraf Pertama
Peran Serta Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil

Pasal 45
(1) Dalam proses perencanaan dan penganggaran proyek/kegiatan,
instansi pemerintah mengarahkan dan menetapkan besaran
pengadaan barang/jasa untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil.
(2) Departemen yang membidangi koperasi, pengusaha kecil, dan
menengah mengkoordinasikan pemberdayaan usaha kecil termasuk
koperasi kecil dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
(3) Pimpinan instansi yang membidangi koperasi, pengusaha kecil dan
menengah bersama instansi terkait di Propinsi/Kabupaten/Kota
menyebarluaskan informasi mengenai peluang usaha kecil termasuk
koperasi kecil mengenai rencana pengadaan barang/jasa pemerintah
di wilayahnya dan menyusun Direktori Peluang Bagi Usaha Kecil
termasuk koperasi kecil untuk disebarluaskan kepada usaha kecil
termasuk koperasi kecil.
Paragraf Kedua
Pemaketan Pekerjaan Untuk Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil

Pasal 46
Nilai paket pekerjaan pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya
sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diperuntukkan bagi
usaha kecil termasuk koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang
menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil
termasuk koperasi kecil.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 47
(1) Instansi pemerintah wajib mensosialisasikan dan memberikan
bimbingan teknis secara intensif kepada semua pejabat perencana,
pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansinya yang terkait agar
Keputusan Presiden ini dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik
dan benar.
(2) Instansi pemerintah bertanggung jawab atas pengendalian
pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk kewajiban
mengoptimalkan penggunaan produksi dalam negeri, perluasan
kesempatan berusaha bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil.
(3) Pengguna barang/jasa setiap triwulan wajib melaporkan realisasi
pengadaan barang/jasa secara kumulatif kepada pimpinan
instansinya.
(4) Instansi pemerintah wajib mengumumkan secara terbuka rencana
pengadaan barang/jasa setiap awal pelaksanaan tahun anggaran.
(5) Pemimpin instansi pemerintah wajib membebaskan segala bentuk
pungutan biaya yang berkaitan dengan perijinan dalam rangka
pengadaan barang/jasa pemerintah kepada usaha kecil termasuk
koperasi kecil.
(6) Instansi pemerintah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk
apapun dalam pengadaan barang/jasa pemerintah kecuali pungutan
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 48
(1) Pengguna barang/jasa segera setelah pengangkatannya, menyusun
organisasi, uraian tugas dan fungsi secara jelas, kebijaksanaan
pelaksanaan, rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang
harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja, sasaran yang harus
dicapai, tata laksana dan prosedur kerja secara tertulis, dan
disampaikan kepada atasan langsung dan unit pengawasan intern
instansi yang bersangkutan.
(2) Pengguna barang/jasa wajib melakukan pencatatan dan pelaporan
keuangan dan hasil kerja pada setiap kegiatan/proyek, baik kemajuan
maupun hambatan dalam pelaksanaan tugasnya dan disampaikan
kepada atasan langsung dan unit pengawasan intern instansi yang
bersangkutan.
(3) Pengguna barang/jasa wajib menyimpan dan memelihara seluruh
dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk berita acara
proses pelelangan/seleksi.
(4) Instansi pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap
pengguna barang/jasa dan panitia/pejabat pengadaan di lingkungan
instansi masing-masing, dan menugaskan kepada aparat pengawasan
fungsional untuk melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang
berlaku.
(5) Unit pengawasan intern pada instansi pemerintah melakukan
pengawasan kegiatan/proyek, menampung dan menindaklanjuti
pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah atau
penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, kemudian
melaporkan hasil pemeriksaannya kepada menteri/pimpinan instansi
yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
(6) Pengguna barang/jasa wajib memberikan tanggapan/informasi
mengenai pengadaan barang/jasa yang berada di dalam batas
kewenangannya kepada peserta pengadaan/masyarakat yang
mengajukan pengaduan atau yang memerlukan penjelasan.
Bagian Ketiga
Tindak Lanjut Pengawasan

Pasal 49
(1) Kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan
prosedur pengadaan barang/jasa, maka :
a. dikenakan sanksi administrasi;
b. dituntut ganti rugi/digugat secara perdata;
c. dilaporkan untuk diproses secara pidana.
(2) Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan
sanksi adalah :
a. berusaha mempengaruhi panitia pengadaan/pejabat yang
berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung
maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang
bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah
ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak, dan atau
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain
untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan
pengadaan barang/jasa sehingga
mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan
persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;
c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan
pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen
pengadaan;
d. mengundurkan diri dengan berbagai alasan yang tidak dapat
dipertanggung jawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh
panitia pengadaan;
e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak
secara bertanggung jawab;
(3) Atas perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan
yang berlaku yang didahului dengan tindakan tidak
mengikutsertakan penyedia barang/jasa yang terlibat dalam
kesempatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersangkutan.
(4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dilaporkan
oleh pengguna barang/jasa atau pejabat yang berwenang lainnya
kepada :
a. Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/
Gubernur/Bupati/ Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/
Direksi BUMN/BUMD;
b. Pejabat berwenang yang mengeluarkan izin usaha penyedia
barang/jasa yang bersangkutan.
(5) Kepada perusahaan non usaha kecil termasuk non koperasi kecil yang
terbukti menyalahgunakan kesempatan dan/atau kemudahan yang
diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil dikenakan
sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun
1995 tentang Usaha Kecil.

BAB VI
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pasal 50
(1) Pengembangan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah
dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Kebijakan Pengadaan
Pemerintah (LPKPP) yang pembentukannya ditetapkan dengan
Keputusan Presiden tersendiri.
(2) LPKPP sudah terbentuk paling lambat pada tanggal 1 Januari 2005.
(3) Langkah-langkah persiapan pembentukan LPKPP dikoordinasikan
oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 51
Ketentuan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui pola kerjasama
pemerintah dengan badan usaha, diatur dengan Keputusan Presiden
tersendiri.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52
(1) Pengguna barang/jasa dan panitia/pejabat pengadaan wajib
memenuhi persyaratan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa
pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 paling
lambat tanggal 1 Januari 2006.
(2) Selama persyaratan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa
pemerintah bagi pengguna barang/jasa dan panitia/pejabat
pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 belum
dipenuhi, maka sampai dengan batas waktu tanggal sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), berlaku tanda bukti keikutsertaan dalam
pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah.
(3) Sampai dengan tanggal 31 Desember 2005, di bidang jasa konstruksi
diberlakukan ketentuan pemaketan sebagai berikut :
a. Pengadaan dengan nilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
diperuntukkan bagi usaha menengah jasa pelaksanaan
konstruksi, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut
kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha
menengah;
b. Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) diperuntukkan bagi usaha kecil jasa
perencanaan dan pengawasan konstruksi, kecuali untuk paket
pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat
dipenuhi oleh usaha kecil;
(4) Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sebelum tanggal 1 Januari
2004 dapat berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun
2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi
Pemerintah beserta Petunjuk Teknisnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53
(2) Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka :
1. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah
beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6
Tahun 1999 yang masih berlaku pada saat Keputusan Presiden
ini ditetapkan;
2. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
beserta petunjuk teknis dan seluruh perubahannya dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 54
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Nopember 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Nopember 2003

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 120

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,
Lambock V. Nahattands

PENJELASAN
ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2003
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Angka 1 Yang dimaksud dengan dilaksanakan secara swakelola
adalah :
Dilaksanakan sendiri secara langsung oleh instansi
penanggung jawab anggaran;
Institusi pemerintah penerima kuasa dari penanggung jawab
anggaran, misalnya : perguruan tinggi negeri atau lembaga
penelitian/ilmiah pemerintah;
Kelompok masyarakat penerima hibah dari penanggung
jawab anggaran.
Angka 2 Cukup jelas
Angka 3 Cukup jelas
Angka 4 Cukup jelas
Angka 5 Cukup jelas
Angka 6 Cukup jelas
Angka 7 Cukup jelas
Angka 8 Cukup jelas
Angka 9 Cukup jelas
Angka 10 Cukup jelas
Angka 11 Cukup jelas
Angka 12 Cukup jelas
Angka 13 Cukup jelas
Angka 14 Cukup jelas
Angka 15 Cukup jelas
Angka 16 Cukup jelas
Angka 17 Cukup jelas
Angka 18 Kriteria Usaha kecil adalah :
Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
Milik Warga Negara Indonesia; dan
Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi
baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha
Menegah atau Usaha Besar; atau
Koperasi kecil yang mempunyai unit usaha jasa
pemborongan, pengadaan barang atau jasa lainnya.
Pembuktian usaha kecil cukup dengan surat ijin usaha yang
dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota setempat.
Angka 19 Cukup jelas
Angka 20 Cukup jelas
Angka 21 Cukup jelas
Angka 22 Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1) Yang dimaksud dengan dibiayai dari APBN/APBD adalah
pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari APBN/APBD.
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 3
Panitia pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang dalam
mengeluarkan keputusan, ketentuan, prosedur, dan tindakan lainnya,
harus didasarkan pada nilai-nilai dasar tersebut. Dengan demikian akan
dapat tercipta suasana yang kondusif bagi tercapainya efisiensi,
partisipasi dan persaingan yang sehat dan terbuka antara penyedia jasa
yang setara dan memenuhi syarat, menjamin rasa keadilan dan
kepastian hukum bagi semua pihak, sehingga dapat meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa,
karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik
dari segi fisik, keuangan dan manfaatnya bagi kelancaran pelaksanaan
tugas institusi pemerintah.
Pasal 4
Huruf a Cukup jelas
Huruf b Cukup jelas
Huruf c Cukup jelas
Huruf d Cukup jelas
Huruf e Cukup jelas
Huruf f Cukup jelas
Huruf g Wilayah Republik Indonesia termasuk Kantor Perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri.
Huruf h Pengumuman secara terbuka artinya diumumkan di media
cetak, media elektronik, dan papan pengumuman resmi
untuk penerangan umum.
Pasal 5
Huruf a Cukup jelas
Huruf b Cukup jelas
Huruf c Cukup jelas
Huruf d Cukup jelas
Huruf e Yang dimaksud dengan “menghindari dan mencegah
terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang
terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses
pengadaan”, adalah dimaksudkan untuk menjamin perilaku
dan tindakan tidak mendua dari para pihak dalam
melaksanakan tugas, fungsi dan perannya. Oleh karena itu,
yang bersangkutan tidak boleh memiliki/melakukan peran
ganda, misalnya :
Dalam suatu perusahaan Perseroan Terbatas, seorang
anggota Direksi tidak boleh merangkap sebagai Dewan
Komisaris;
Dalam pelaksanaan proyek jasa konstruksi/pemborongan,
konsultan perencana tidak boleh bertindak sebagai
pelaksana/pemborong pekerjaan yang direncanakannya,
kecuali dalam pelaksanaan turnkey contract;
Pengurus koperasi pegawai atau anak perusahaan dalam
suatu instansi/BHMN/BUMN/BUMD yang mengikuti
pengadaan barang/jasa dan bersaing dengan perusahaan
lainnya, tidak boleh merangkap sebagai anggota panitia
pengadaan atau sebagai pejabat yang berwenang
menentukan pemenang lelang/Pemilihan Langsung/
Penunjukan Langsung.
Huruf f Cukup jelas
Huruf g Cukup jelas
Huruf h Cukup jelas
Pasal 6
Huruf a Cukup jelas
Huruf b Pengadaan barang/jasa swakelola adalah pelaksanaan
pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi
sendiri oleh institusi pemerintah penanggungjawab anggaran
atau institusi pemerintah penerima kuasa dari
penanggungjawab anggaran atau kelompok masyarakat
penerima hibah.
Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a Cukup jelas
Huruf b Proses penyusunan Naskah Pinjaman/Hibah Luar Negeri
(NPHLN) harus berpedoman pada Keputusan Presiden
ini.
Huruf c Pengadaan barang/jasa untuk investasi adalah
barang/jasa yang ditujukan untuk menambah aset guna
meningkatkan kemampuan operasi baik dalam jangka
pendek, menengah, maupun jangka panjang dan pada
umumnya tidak habis dipakai dalam 1 (satu) tahun.

Dalam pembukuan/neraca perusahaan aset tersebut
dapat berupa aktiva lancar maupun maupun aktiva
tetap.
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 8
Komponen biaya administrasi proyek harus disediakan dalam anggaran
Huruf a Besaran honorarium pengguna barang/jasa, panitia/pejabat
pengadaan, bendaharawan, dan staf proyek ditetapkan
secara proporsional berdasarkan pengalaman dan
profesionalisme;
Huruf b Biaya pengumuman pengadaan barang/jasa meliputi :
Biaya pengumuman rencana pengadaan barang/jasa pada
awal pelaksanaan anggaran;
Biaya pengumuman pemilihan penyedia barang/jasa.
Huruf c Cukup jelas
Huruf d Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a Cukup jelas
Huruf b Cukup jelas
Huruf c Yang dimaksud persyaratan manajerial, antara lain:
Berpendidikan sekurang-kurangnya Diploma 3 (D3)
sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan;
Memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah;
Memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun memimpin/
mengorganisasi kelompok kerja yang berkaitan dengan
kegiatan pengadaan barang/jasa;
Memiliki ketaatan yang tinggi dalam melaksanakan
setiap tugas/pekerjaannya;
Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan,
bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan
perilaku antara lain tidak terlibat korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN);
Penilaian kondite dan prestasi kerja (Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan) untuk masa 3 (tiga) tahun
terakhir dengan nilai rata-rata minimal “Baik”.
Huruf d Dalam masa transisi, sebelum memiliki sertifikat
keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, seseorang
yang telah diangkat menjadi pengguna harus mengikuti
pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Pejabat yang wajib mempunyai sertifikat keahlian
pengadaan barang/jasa adalah: pemimpin proyek,
pemimpin bagian proyek, pengguna anggaran Daerah,
pejabat yang disamakan, dan panitia/pejabat
pengadaan.
Huruf e Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Yang dimaksud dengan dilarang mengadakan ikatan
perjanjian adalah menerbitkan surat penunjukan dan/atau
menandatangani surat perintah kerja/kontrak.
Ayat (5) Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Anggota panitia yang berasal dari instansi teknis lain adalah
anggota panitia yang diangkat dari unit
kerja/instansi/departemen/lembaga lain karena di instansi
yang sedang melakukan pengadaan barang/jasa tidak
mempunyai pegawai yang memahami masalah teknis yang
ada dalam ketentuan pengadaan barang/jasa, jenis
pekerjaan, dan isi dokumen pengadaan dari pekerjaan yang
akan dilakukan pengadaannya.
Ayat (4)
Huruf a Cukup jelas
Huruf b Cukup jelas
Huruf c Cukup jelas
Huruf d Cukup jelas
Huruf e Hubungan keluarga yang dimaksud adalah hubungan
keluarga sedarah dan semenda.
Huruf f Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6) Cukup jelas
Ayat (7) Cukup jelas
Ayat (8) Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a Yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk menjalankan
usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa antara
lain peraturan perundang-undangan di bidang jasa
konstruksi, kesehatan, perhubungan, perindustrian.
Huruf b Cukup jelas
Huruf c Cukup jelas
Huruf d Cukup jelas
Huruf e Cukup jelas
Huruf f Cukup jelas
Huruf g Cukup jelas
Huruf h Merupakan kewajiban panitia/pejabat pengadaan untuk
mencari informasi dalam rangka meyakini atau
memastikan suatu badan usaha tidak masuk dalam
daftar hitam instansi pemerintah manapun dengan cara
antara lain menghubungi pengguna barang/jasa
sebelumnya. Untuk mempercepat kerja panitia/pejabat
pengadaan, cukup penyedia membuat pernyataan
bahwa penyedia barang/jasa tidak sedang masuk dalam
daftar hitam. Kepada seluruh penyedia jasa juga tidak
diwajibkan mempunyai surat keterangan tidak masuk
dalam daftar hitam dari instansi/lembaga baik
pemerintah maupun swasta.
Huruf i Cukup jelas
Huruf j Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Yang dimaksud dengan pertentangan kepentingan antara
lain:
Penyedia barang/jasa yang telah ditunjuk sebagai konsultan
perencana tidak boleh menjadi penyedia barang/jasa
pemborongan untuk pekerjaan fisik yang direncanakan;
Penyedia barang/jasa yang telah ditunjuk sebagai konsultan
pengawas tidak boleh menjadi penyedia/barang jasa
pemborongan untuk pekerjaan fisik yang diawasi;
Ayat (5) Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1) Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara
lain :
Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya
pengadaan;
Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh
Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber
data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen
tunggal/ pabrikan;
Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan
mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi
perubahan biaya;
Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang
berwenang.
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Nilai total HPS diumumkan sejak rapat penjelasan
lelang/aanwijzing, rincian HPS tidak boleh dibuka dan
bersifat rahasia.
Ayat (5) Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6) Cukup jelas
Ayat (7) Cukup jelas
Ayat (8) Cukup jelas
Ayat (9) Cukup jelas
Ayat (10) Cukup jelas
Ayat (11) Yang dimaksud dengan prakualifikasi massal untuk
pengadaan barang/jasa kurun waktu tertentu adalah
pelaksanaan prakualifikasi yang dilakukan secara sekaligus
kepada seluruh calon penyedia barang/jasa yang mendaftar
dengan menerbitkan tanda daftar lulus prakualifikasi/sejenis
yang berlaku pada kurun waktu tertentu, misalnya 1 (satu)
tahun anggaran dan hanya berlaku untuk
Departemen/Kementerian/Lembaga/TNI/ Polri/Pemerintah
Daerah/BI/BHMN/BUMN/BUMD yang menerbitkan.
Ayat (12) Semua pungutan yang dilakukan oleh
pengguna/panitia/pejabat pengadaan harus disetorkan ke
Kas Negara.
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a Cukup jelas
Huruf b Cukup jelas
Huruf c Cukup jelas
Huruf d Yang dimaksud dengan kriteria dan persyaratan yang
diskriminatif dan tidak obyektif, antara lain :
Persyaratan-persyaratan yang menghalangi terwujudnya
persaingan sehat, misalnya: persyaratan menjadi
anggota asosiasi tertentu, penggunaan metode
pemilihan penyedia dengan cara undian, mengharuskan
pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada BUMD
setempat, dan sebagainya;
Persyaratan-persyaratan yang menghalangi
keikutsertaaan penyedia barang/jasa dari daerah lain,
misalnya: kewajiban mempunyai rekening di bank
daerah setempat, kewajiban membuka kantor
perwakilan/cabang sebelum ditunjuk sebagai penyedia
barang/jasa, kewajiban mempunyai surat ijin tempat
usaha (SITU) daerah setempat;
Pasal 17
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Pengumuman pemilihan penyedia barang/jasa harus dapat
memberikan informasi secara luas kepada masyarakat dunia
usaha baik pengusaha daerah setempat maupun pengusaha
daerah lainnya.
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Pengumuman pemilihan penyedia jasa konsultansi harus
dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas,
terutama penyedia jasa konsultansi baik dari daerah
setempat maupun dari daerah lainnya.
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a Metoda 1 (satu) sampul hanya untuk pengadaan jasa
konsultansi dengan metoda evaluasi penunjukan
langsung.
Huruf b Metoda 2 (dua) sampul untuk pengadaan jasa
konsultansi dengan metoda evaluasi selain penunjukan
langsung.
Huruf c Metoda 2 (dua) tahap hanya digunakan untuk
pengadaan jasa konsultansi yang bersifat kompleks dan
biayanya relatif besar yang menggunakan metoda
evaluasi kualitas .
Pasal 24
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Pada prinsipnya harga satuan tidak dapat dinegosiasikan,
kecuali untuk biaya langsung non personil yang dapat diganti
(reimburseable at cost) atau biaya langsung personil yang
dinilai tidak wajar.
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6) Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Huruf a Cukup jelas
Huruf b Cukup jelas
Huruf c Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang lainnya
adalah pengguna barang/jasa, atasan langsung/atasan
pengguna barang/jasa.
Huruf d Cukup jelas
Huruf e Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6) Cukup jelas
Ayat (7) Cukup jelas
Ayat (8) Cukup jelas
Pasal 28
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a Cukup jelas
Huruf b Seleksi ulang yang disebabkan karena tidak ada peserta
yang memenuhi persyaratan teknis maka dilakukan
dengan:
melakukan perbaikan KAK;
mengumumkan kembali pengadaan jasa konsultansi;
melakukan kembali prakualifikasi dan menyusun kembali
daftar pendek konsultan.
Huruf c Seleksi ulang yang disebabkan karena tidak ada peserta
yang menyetujui/menyepakati klarifikasi dan negosiasi,
maka dilakukan dengan :
mengumumkan kembali pengadaan jasa konsultansi;
melakukan kembali prakualifikasi dan menyusun daftar
pendek konsultan dengan tidak mengikutsertakan
konsultan yang telah masuk dalam daftar pendek
konsultan sebelumnya.
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Apabila sanggahan dan sanggahan banding karena sebab
pada Pasal 27 ayat (1) huruf b, huruf c atau huruf e ternyata
benar, maka dilakukan lelang/seleksi umum/terbatas ulang
dengan membentuk panitia/pejabat pengadaan baru;
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6) Cukup jelas
Ayat (7) Cukup jelas
Ayat (8) Cukup jelas
Ayat (9) Cukup jelas
Ayat (10) Cukup jelas
Ayat (11) Cukup jelas
Ayat (12) Cukup jelas
Ayat (13) Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Sistem kontrak ini lebih tepat digunakan untuk pembelian
barang dengan contoh yang jelas, atau untuk jenis pekerjaan
borongan yang perhitungan volumenya untuk masingmasing
unsur/jenis pekerjaan sudah dapat diketahui dengan
pasti berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi teknisnya.
Harga yang mengikat dalam kontrak sistem ini adalah total
penawaran harga.
Ayat (3) Untuk sistem kontrak harga satuan, pekerjaan
tambah/kurang dimungkinkan berdasarkan hasil pengukuran
bersama atas pekerjaan yang diperlukan. Pertimbangan
untuk memilih dengan cara ini adalah karena
untuk keakuratan pengukuran volume pekerjaan yang tinggi
diperlukan survei dan penelitian yang sangat mendalam,
detail dan sampel yang banyak, waktu yang lama sehingga
biaya sangat besar, padahal pengukuran juga lebih mudah
dalam pelaksanaan, dipihak lain pekerjaan sangat mendesak
dan harus segera dilaksanakan, sehingga untuk pekerjaan
yang sifat kondisinya seperti hal tersebut tidak tepat bila
digunakan kontrak dengan Sistem lump sum.
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Sistem ini lebih tepat digunakan untuk membeli suatu
barang atau industri jadi yang hanya diperlukan sekali saja,
dan tidak mengutamakan kepentingan untuk alih (transfer)
teknologi selanjutnya.
Ayat (6) Cukup jelas
Ayat (7) Cukup jelas
Ayat (8) Untuk sistem kontrak tahun jamak perlu diperhatikan bahwa
ketentuan mengenai eskalasi dan perhitungan rumus
eskalasi ditetapkan oleh kepala kantor/satuan
kerja/pimpinan proyek/pimpinan bagian proyek dan
dimasukan dalam dokumen pengadaan/kontrak.
Ayat (9) Cukup jelas
Ayat (10) Cukup jelas
Pasal 31
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6) Bentuk standar kontrak dan SPK dicantumkan pada dokumen
pengadaan dan disampaikan kepada para calon penyedia
jasa.
Ayat (7) Untuk memperlancar persiapan penandatanganan kontrak
dan memperkecil resiko yang mungkin terjadi dalam
pelaksanaan kontrak baik secara material maupun finansial,
maka untuk pengadaan barang/jasa yang kompleks dan atau
bernilai di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah) agar sejak penyusunan dokumen pengadaan
khususnya pembuatan konsep kontrak telah menggunakan
jasa ahli hukum kontrak yang profesional.
Pasal 32
Ayat (1) Bentuk acara serah terima lapangan ditetapkan berdasarkan
hasil berita acara peninjauan lapangan yang dilakukan pada
saat peninjauan lapangan.
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Pasal 33
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya
dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang,
tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan.
Pasal 34
Dalam melaksanakan perubahan kontrak harus
memperhatikan sistem kontrak. Ketentuan perpanjangan
pelaksanaan kontrak harus dengan dokumen tertulis dari
pemberi tugas.
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Masa pemeliharaan pekerjaan harus diberikan waktu yang
cukup, dengan memperhatikan sifat, jenis dari
pekerjaannya.
Ayat (5) Yang dimaksud dengan pekerjaan permanen adalah
pekerjaan yang umur rencananya lebih dari 1 (satu) tahun.
Yang dimaksud dengan pekerjaan semi permanen adalah
pekerjaan yang umur rencananya kurang dari 1 (satu)
tahun.
Ayat (6) Cukup jelas
Pasal 37
Ayat (1) Besarnya denda keterlambatan tidak dibatasi dan pengguna
barang/jasa dapat memutuskan kontrak apabila denda
keterlambatan sudah melampaui nilai jaminan pelaksanaan.
Penyedia barang/jasa tidak dapat menuntut kerugian atas
pemutusan kontrak tersebut.
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 38
Ayat (1) Arbitrase atau perwasitan adalah cara penyelesaian suatu
sengketa diluar peradilan umum yang didasarkan pada
perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para
pihak yang bersengketa.
Perjanjian arbitrase (Arbitrarian agreement) adalah suatu
kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam
suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum
timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri
yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
Klausul Arbitrase adalah suatu klausul dalam perjanjian yang
menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk
menyelesaikan sengketa diantara mereka yang mungkin
timbul dimasa depan menyangkut hubungan hukum mereka
ke forum arbitrase.
Arbiter/wasit adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para
pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan
Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan
putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan
penyelesaiannya melalui arbitrase.
Musyawarah adalah metode penyelesaian sengketa melalui
perundingan dan persetujuan yang mengikat kedua belah
pihak diluar arbitrase maupun pengadilan.
Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang
diselesaikan oleh suatu panitia pendamai yang berfungsi
sebagai wasit dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak
yang terdiri dari anggota mewakili pihak pertama dan pihak
kedua dan ketua yang disetujui oleh kedua belah pihak.
Keputusan panitia pendamai mengikat kedua belah pihak
dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan
ditanggung secara bersama.
Penyelesaian pengadilan adalah metode penyelesaian
sengketa yang timbul dari hubungan hukum mereka yang
diputuskan oleh pengadilan. Keputusan pengadilan mengikat
kedua belah pihak.
Ayat (2) Biaya yang diakibatkan penyelesaian perselisihan yang
merupakan tanggung jawab kepala kantor/satuan
kerja/pemimpin proyek/bagian proyek dibebankan pada
kegiatan proyek bersangkutan.
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Yang dimaksud dengan instansi terkait yang berwenang
antara lain :
Departemen Pertahanan/TNI untuk standar
peralatan/perlengkapan militer;
Departemen/Lembaga lainnya sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Ayat (1) Pemberian preferensi harga tidak mengubah harga
penawaran dan hanya dipergunakan Panitia pengadaan
untuk keperluan evaluasi penawaran.
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6) Informasi yang wajib diberikan kepada masyarakat adalah :
Perencanaan paket-paket pekerjaan;
Pengumuman pengadaan barang/jasa;
Hasil evaluasi prakualifikasi;
Hasil evaluasi pemilihan penyedia;
Dokumen kontrak;
Pelaksanaan kontrak.
Ayat (7) Cukup jelas
Pasal 49
Ayat (1)
Huruf a Yang dimaksud dengan sanksi administrasi adalah :
Sanksi administrasi kepada aparat
pemerintah/BUMN/BUMD meliputi sanksi dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 untuk
Pegawai Negeri Sipil, dan sanksi untuk anggota TNI,
sanksi untuk anggota Polri dan sanksi untuk pegawai
BUMN/BUMD, serta sanksi untuk pejabat negara sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sanksi administrasi bagi penyedia barang/jasa meliputi :
pembatalan sebagai pemenang, pembatalan kontrak,
dimasukkan dalam daftar hitam.
Huruf b Cukup jelas
Huruf c Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a Cukup jelas
Huruf b Berdasarkan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat, penyedia barang/jasa dilarang
melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk
mengatur dan/atau menentukan pemenang pelelangan
sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan
usaha tidak sehat. Terhadap penyedia barang/jasa yang
melanggar Pasal 22 tersebut, berdasarkan Pasal 48 ayat
(2) Undang-undang tersebut dikenakan hukuman
minimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),
setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima
miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti selamalamanya
5 (lima) bulan.
Huruf c Cukup jelas
Huruf d Cukup jelas
Huruf e Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4330

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 80 TAHUN 2003
TANGGAL : 3 NOPEMBER 2003

BAB I
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
A. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dilaksanakan
Penyedia Barang/Jasa
Pengguna barang/jasa diwajibkan menyusun perencanaan
pengadaan barang/jasa yang meliputi:
a. Pemaketan Pekerjaan
1) Dalam penentuan paket pengadaan, pengguna barang/jasa
bersama dengan panitia, wajib memaksimalkan penggunaan
produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi usaha
kecil termasuk koperasi kecil.
2) Pengguna barang/jasa diwajibkan:
a) menetapkan sebanyak-banyaknya paket pengadaan
untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil tanpa
mengabaikan prinsip efisiensi, kesatuan sistem
barang/jasa, kualitas dan kemampuan teknis usaha
kecil termasuk koperasi kecil;
b) mengumumkan secara luas paket-paket pekerjaan
dan rencana pelaksanaan pengadaan sebelum proses
pemilihan penyedia barang/jasa dimulai.
3) Pengguna barang/jasa dilarang:
a) memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa
paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan;
b) menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan
yang tersebar di beberapa daerah yang menurut sifat
pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya
dilakukan di daerah masing-masing;
c) menyatukan/menggabung beberapa paket pekerjaan
yang menurut sifat pekerjaan dan besaran nilainya
seharusnya dilakukan oleh usaha kecil termasuk
koperasi kecil menjadi satu paket pekerjaan untuk
dilaksanakan oleh perusahaan/koperasi menengah
dan/atau besar;
d) menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur
pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan
pertimbangan yang tidak obyektif.
b. Jadual Pelaksanaan Pekerjaan
1) Pengguna barang/jasa wajib membuat jadual pelaksanaan
pekerjaan;
2) Jadual pelaksanaan pekerjaan meliputi pelaksanaan
pemilihan penyedia barang/jasa, waktu mulai dan
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, dan waktu serah
terima akhir hasil pekerjaan;
3) Pembuatan jadual pelaksanaan pekerjaan disusun sesuai
dengan waktu yang diperlukan serta dengan
memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir
efektifnya anggaran.
c. Biaya Pengadaan
Pengguna barang/jasa wajib menyediakan biaya yang
diperlukan untuk proses pengadaan.
d. Pelaksana Pengadaan
1) Untuk melaksanakan pengadaan pengguna barang/jasa
wajib membentuk panitia pengadaan atau menunjuk
pejabat pengadaan;
2) Untuk paket pengadaan di atas Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan membentuk
panitia pengadaan;
3) Untuk paket pengadaan sampai dengan nilai
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan
dengan membentuk panitia pengadaan atau menunjuk
pejabat pengadaan.
2. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola
Pekerjaan swakelola adalah pekerjaan yang dilaksanakan sendiri
oleh pengguna barang/jasa atau dikuasakan kepada instansi
pemerintah bukan penanggung jawab anggaran/kelompok
masyarakat/lembaga swadaya masyarakat.
a. Perencanaan Kegiatan
1) Menetapkan sasaran, rencana kegiatan dan jadual
pelaksanaan;
2) Melakukan perencanaan teknis dan menyiapkan metode
pelaksanaan yang tepat agar diperoleh rencana keperluan
tenaga, bahan, dan peralatan yang sesuai;
3) Menyusun rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan
secara rinci serta dijabarkan ke dalam rencana kerja
bulanan, rencana kerja mingguan dan rencana kerja
harian;
4) Menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana
biaya bulanan dan biaya mingguan;
5) Butir 1) sampai dengan butir 4) dituangkan dalam bentuk
kerangka acuan kerja.
b. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Swakelola
Kerangka Acuan Kerja memuat hal-hal sebagai berikut:
1) Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar
belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan, serta
jumlah tenaga yang diperlukan;
2) Waktu pelaksanaan yang diperlukan;
3) Produk yang dihasilkan;
4) Besarnya pembiayaan.
c. Jadual Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan
1) Pengguna barang/jasa untuk membantu pelaksanaan
kegiatan membuat jadual pelaksanaan
pekerjaan/kegiatan;
2) Jadual pelaksanaan kegiatan adalah waktu pelaksanaan
pekerjaan/kegiatan yang meliputi waktu mulai hingga
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan/ kegiatan;
3) Pembuatan jadual pelaksanaan pekerjaaan/kegiatan
disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup
bagi pelaksanaan pekerjaan/ kegiatan.
d. Penyusunan Rencana Biaya Pekerjaan/Kegiatan
1) Pengguna barang/jasa membuat rincian biaya
pekerjaan/kegiatan dengan tidak melampaui pagu
anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen
anggaran;
2) Rincian biaya pekerjaan/kegiatan tersebut mengikuti
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
3) Dalam hal diperlukan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu
maka dapat dilakukan kontrak/sewa tersendiri.
e. Pelaksanaan Kegiatan oleh Masyarakat/Lembaga Swadaya
Masyarakat
1) Untuk pekerjaan/kegiatan yang sebagian atau seluruhnya
dilaksanakan oleh masyarakat/lembaga swadaya
masyarakat, perlu dibuat surat penunjukan/surat kuasa;
2) Pertanggung jawaban untuk pekerjaan/kegiatan ini
dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan
disampaikan kepada pengguna.
B. Pembentukan Panitia Pengadaan/Penunjukan Pejabat
Pengadaan
1. Panitia Pengadaan berjumlah gasal beranggotakan sekurangkurangnya:
a. 3 (tiga) orang, untuk pengadaan barang/jasa
pemborongan/jasa lainnya sampai dengan nilai
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau untuk
pengadaan jasa konsultansi sampai dengan nilai
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
b. 5 (lima) orang, untuk pengadaan barang/jasa
pemborongan/jasa lainnya dengan nilai di atas
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau untuk
pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Anggota panitia pengadaan terdiri dari unsur-unsur yang
memahami:
a. tata cara pengadaan;
b. substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan;
c. hukum-hukum perjanjian/kontrak.
3. Pejabat pengadaan yang ditunjuk adalah 1 (satu) orang yang
memahami:
a. tata cara pengadaan;
b. substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan;
c. Ketentuan-ketentuan perjanjian/surat perintah kerja.
C. Penetapan Sistem Pengadaan Yang Dilaksanakan Penyedia
Barang/Jasa
dengan panitia/pejabat pengadaan, terlebih dahulu harus menetapkan
metoda pemilihan penyedia barang/jasa, metoda penyampaian dokumen
penawaran, metoda evaluasi penawaran, dan jenis kontrak yang paling
tepat atau cocok dengan barang/jasa yang bersangkutan.
1. Penetapan Metoda Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
a. Metoda Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa
Lainnya
1) Semua pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa
lainnya pada prinsipnya dilakukan dengan pelelangan
umum;
2) Untuk pekerjaan yang kompleks dan jumlah penyedia
barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas,
maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan
dengan metoda pelelangan terbatas;
3) Pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan
yang bernilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah);
4) Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a) Keadaan tertentu, yaitu:
(1) penanganan darurat untuk pertahanan negara,
keamanan dan keselamatan masyarakat yang
pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda,
atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan
darurat akibat bencana alam; dan/atau
(2) pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang
menyangkut pertahanan dan keamanan negara
yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
(3) pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai
maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dengan ketentuan:
(a) untuk keperluan sendiri; dan/atau
(b) teknologi sederhana; dan/atau
(c) resiko kecil; dan/atau
(d) dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha
orang perseorangan dan/atau badan usaha
kecil termasuk koperasi kecil.
b) Pengadaan barang/jasa khusus, yaitu:
(1) pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan
pemerintah; atau
(2) pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat
dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa,
pabrikan, pemegang hak paten; atau
(3) merupakan hasil produksi usaha kecil atau
koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang
telah mempunyai pasar dan harga yang relatif
stabil; atau
(4) pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat
dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus
dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa
yang mampu mengaplikasikannya.
b. Metoda Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
1) Semua pengadaan jasa konsultansi pada prinsipnya
dilakukan dengan seleksi umum;
2) Untuk pekerjaan jasa konsultansi yang kompleks dan
jumlah penyedia jasa yang mampu melaksanakan diyakini
terbatas, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat
dilakukan dengan metoda seleksi terbatas;
3) Seleksi langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan
yang bernilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah);
4) Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a) penanganan darurat untuk pertahanan negara,
keamanan dan keselamatan masyarakat yang
pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus
dilakukan segera; dan/atau
b) penyedia jasa tunggal; dan/atau
c) pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut
pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan
oleh Presiden; dan/atau
d) pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan:
untuk keperluan sendiri, mempunyai resiko kecil,
menggunakan teknologi sederhana, dilaksanakan oleh
penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan
usaha kecil, dan/atau bernilai sampai dengan
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
e) pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang
hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin.
2. Penetapan Metoda Penyampaian Dokumen Penawaran
a. Metoda Satu Sampul
Metoda Satu Sampul lebih tepat digunakan untuk pengadaan
barang/jasa yang bersifat sederhana dan spesifikasi teknisnya
jelas atau pengadaan dengan
standar harga yang telah ditetapkan pemerintah atau
pengadaan barang/jasa yang spesifikasi teknis atau volumenya
dapat dinyatakan secara jelas dalam dokumen pengadaan.
Sebagai contoh: pengadaan jasa pemborongan, alat tulis kantor
(ATK), mobil, dan sepeda motor.
Cara penyampaian dokumen penawaran dengan sistem satu
sampul adalah sebagai berikut:
1) Keseluruhan dokumen penawaran dimasukkan ke dalam
satu sampul, yang mencakup semua persyaratan dan
dokumen sebagaimana diminta dalam dokumen pengadaan;
2) Dokumen penawaran mencakup surat penawaran yang
dilengkapi dengan persyaratan administrasi, teknis, dan
perhitungan harga yang ditandatangani oleh penyedia
barang/jasa sebagaimana disyaratkan dalam dokumen
pengadaan;
3) Pada sampul luar hanya dicantumkan alamat pengguna
barang/jasa yang mengadakan pengadaan barang/jasa dan
kata-kata “dokumen penawaran pengadaan
barang/jasa … (yang mencantumkan: jenis pekerjaan,
tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam pemasukan)”;
4) Apabila penawaran disampaikan melalui pos, sampul
tersebut pada angka 3) dimasukkan ke dalam sampul luar
yang hanya mencantumkan alamat pengguna barang/jasa
yang mengadakan pengadaan barang/jasa serta tempat,
hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam pemasukan;
5) Harga penawaran dalam dokumen penawaran dicantumkan
dengan jelas dalam angka dan huruf;
6) Dokumen penawaran bersifat rahasia. Oleh sebab itu,
dilarang dikirim kepada anggota panitia pengadaan atau
perseorangan, melainkan kepada alamat sebagaimana
disebutkan pada angka 4);
7) Jika disampaikan secara langsung, maka dokumen
penawaran harus dimasukkan oleh peserta yang
bersangkutan ke dalam tempat/kotak yang telah
disediakan oleh panitia/pejabat pengadaan;
8) Jika dokumen penawaran disampaikan melalui pos,
panitia/pejabat pengadaan mencatat tanggal dan jam
penerimaannya, serta memasuk-kannya ke tempat/kotak
yang tertutup, yang terkunci dan tersegel yang telah
ditentukan. Dokumen penawaran yang diterima setelah
batas waktu pemasukan penawaran tidak diikutsertakan.
b. Metoda Dua Sampul
Metoda Dua Sampul digunakan dalam hal diperlukan evaluasi
teknis yang lebih mendalam terhadap penawaran yang
disampaikan oleh para penyedia barang/jasa, dan untuk
menjaga agar evaluasi teknis jangan sampai terpengaruh oleh
besarnya penawaran harga. Metoda ini lebih tepat digunakan
untuk pengadaan peralatan dan mesin yang tidak sederhana.
Cara penyampaian penawaran dengan metoda dua sampul
adalah sebagai berikut:
1) Sampul pertama berisi kelengkapan data administrasi dan
teknis yang disyaratkan dan pada sampul tertulis “Data
Administrasi dan Teknis“;
2) Sampul kedua berisi data perhitungan harga penawaran dan
pada sampul ditulis “Data Harga Penawaran”;
3) Sampul pertama dan kedua dimasukkan ke dalam satu
sampul (disebut sampul penutup);
4) Sampul penutup hanya mencantumkan alamat pengguna
barang/jasa yang mengadakan pengadaan barang/jasa dan
kata-kata “dokumen penawaran pengadaan barang/jasa …
(yang mencantumkan: jenis, tempat, hari, tanggal, bulan,
tahun, jam pemasukan)”;
5) Apabila penawaran disampaikan melalui pos, sampul
penutup yang berisi sampul pertama dan sampul kedua
dimasukkan dalam satu sampul, disebut sampul luar;
6) Sampul luar hanya mencantumkan alamat pengguna
barang/jasa yang mengadakan pengadaan barang/jasa serta
tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam pemasukan.
Dokumen penawaran yang diterima melalui pos, pada
sampul luarnya diberi catatan tanggal dan jam penerimaan.
Dokumen penawaran yang diterima setelah batas akhir
pemasukan, tidak diikutsertakan dan diberitahukan kepada
peserta yang bersangkutan untuk diambil kembali;
7) Harga penawaran dalam dokumen penawaran dicantumkan
dengan jelas dalam angka dan huruf. Jumlah yang tertera
dalam angka harus sesuai dengan jumlah yang tertera dalam
huruf;
8) Dokumen penawaran bersifat rahasia. Oleh sebab itu,
dilarang dikirim kepada anggota panitia pengadaan atau
perseorangan, melainkan kepada alamat sebagaimana
disebutkan pada angka 4);
9) Dokumen penawaran disampaikan pada waktu yang telah
ditentukan dan sekaligus dimasukkan ke dalam
tempat/kotak tertutup yang terkunci dan disegel, yang
disediakan oleh panitia/pejabat pengadaan.
c. Metoda Dua Tahap
Metoda Dua Tahap dapat digunakan untuk pengadaan
barang/jasa berkaitan dengan penggunaan teknologi tinggi,
kompleks dan resiko tinggi dan/atau yang mengutamakan
tercapainya/pemenuhan kriteria kinerja tertentu dari
keseluruhan sistem termasuk pertimbangan kemudahan atau
efisiensi pengoperasian dan pemeliharan peralatannya
dan/atau yang mempunyai beberapa alternatif penggunaan
sistem dan disain penerapan teknologi yang berbeda, serta
pengadaan barang/jasa yang memerlukan penyesuaian kriteria
teknis untuk menyetarakan spesifikasi teknis diantara penawar
sesuai yang disyaratkan pada dokumen pengadaan. Sebagai
contoh: kontrak terima jadi (turnkey), rancang bangun rekayasa,
dan pembangkit tenaga listrik.
Pemasukan dokumen penawaran dengan metoda dua tahap
dilakukan sebagai berikut:
1) Tahap Pertama
a) Pada tahap I dimasukkan sampul yang memuat
persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana
disyaratkan dalam dokumen pengadaan barang/jasa
dan tidak termasuk usulan harga;
b) Pada sampul tahap I hanya dicantumkan alamat
pengguna barang/jasa yang mengadakan pengadaan
barang/jasa dan kata-kata “dokumen penawaran
pengadaan barang/jasa tahap I (yang
mencantumkan: jenis, tempat, hari, tanggal, bulan,
tahun, jam pemasukan)”;
c) Apabila penawaran disampaikan melalui pos, sampul
pertama dimasukkan dalam satu sampul, disebut
sampul luar;
d) Sampul luar hanya memuat alamat pengguna
barang/jasa yang mengadakan pengadaan
barang/jasa serta tempat, hari, tanggal, bulan, tahun,
dan jam pemasukan. Dokumen penawaran yang
diterima melalui pos, pada sampul luarnya diberi
catatan tanggal dan jam penerimaan. Dokumen
penawaran yang diterima setelah batas akhir
pemasukan, tidak diikutsertakan dan diberitahukan
kepada peserta yang bersangkutan untuk diambil
kembali.
2) Tahap Kedua
a) Calon penyedia barang/jasa, yang telah
dinyatakan lulus oleh panitia/pejabat pengadaan
pada evaluasi tahap pertama, diminta
memasukkan surat penawaran harga yang
dimasukan ke dalam sampul kedua;
b) Surat penawaran harga tersebut dilampiri rincian
analisis biaya, dan syarat lainnya yang telah
disepakati pada tahap pertama;
c) Harga penawaran dalam surat penawaran
dicantumkan dengan jelas dalam angka dan
huruf;
d) Dokumen penawaran bersifat rahasia dan hanya
ditujukan kepada alamat yang telah ditetapkan;
e) Dokumen penawaran disampaikan pada waktu yang
telah ditentukan dan dimasukkan ke dalam
kotak/tempat tertutup yang terkunci dan disegel.
Dokumen penawaran yang diterima setelah batas
akhir pemasukan, tidak diikutsertakan dan
diberitahukan kepada peserta yang bersangkutan
untuk mengambil kembali dokumen penawarannya;
f) Apabila penawaran disampaikan melalui pos,
sampul kedua dimasukkan dalam satu sampul,
disebut sampul luar. Sampul luar hanya memuat
alamat pengguna barang/jasa, tempat, hari,
tanggal, bulan, tahun, dan jam pemasukan akan
diadakan. Dokumen penawaran yang diterima
melalui pos, pada sampul luarnya diberi catatan
tanggal dan jam penerimaan. Dokumen
penawaran yang diterima setelah batas waktu
pemasukan, tidak diikutsertakan dan
diberitahukan kepada peserta yang bersangkutan
untuk mengambil kembali dokumen
penawarannya.
3. Penetapan Metoda Evaluasi Penawaran
a. Kriteria dan Tata Cara Evaluasi
1) Kriteria dan tata cara evaluasi harus ditetapkan dalam
dokumen pengadaan dan dijelaskan pada waktu
pemberian penjelasan. Perubahan kriteria dan tata cara
evaluasi dapat dilakukan dan disampaikan secara tertulis
kepada seluruh peserta dalam waktu memadai sebelum
pemasukan penawaran;
2) Dalam mengevaluasi penawaran, panitia/pejabat
pengadaan berpedoman pada kriteria dan tata cara
evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan
penjelasan sebelumnya. Bila terdapat hal-hal yang kurang
jelas dalam suatu penawaran, panitia/pejabat pengadaan
dapat melakukan klarifikasi dengan calon penyedia
barang/jasa yang bersangkutan. Dalam klarifikasi,
penawar hanya diminta untuk menjelaskan hal-hal yang
menurut panitia/pejabat pengadaan kurang jelas, namun
tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran.
Demikian juga, calon penyedia barang/jasa tidak
diperbolehkan menambah atau mengurangi atau
mengubah penawarannya setelah penawaran dibuka (post
bidding);
3) Pengertian/batasan tentang substansi penawaran harus
dicantumkan dengan jelas dalam dokumen pengadaan dan
dijelaskan kepada calon penyedia barang/jasa sebelum
pembukaan penawaran;
4) Untuk hal-hal tertentu, calon penyedia barang/jasa
mungkin perlu diminta konfirmasi, untuk membuat
pernyataan kesanggupannya, misalnya apabila masa
berlakunya surat jaminan penawaran telah habis. Dalam
hal tersebut calon penyedia barang/jasa diminta
konfirmasi mengenai kesanggupannya untuk pelaksanaan
pekerjaan tersebut berdasarkan harga yang
ditawarkannya;
5) Dalam pengadaan barang/jasa Panitia/pejabat pengadaan
maupun peserta dilarang melakukan tindakan post
bidding;
6) Dalam penelitian/evaluasi atas penawaran harga, perlu
diperhatikan:
a) HPS merupakan salah satu acuan untuk menilai
kewajaran harga terhadap penawaran yang masuk
dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan
penawaran;
b) Penerapan preferensi harga penggunaan produksi
dalam negeri dilakukan untuk menentukan harga
terevaluasi guna menetapkan urutan calon pemenang;
c) Apabila dalam dokumen pengadaan mengatur
kemungkinan calon penyedia barang/jasa
menyampaikan penawaran alternatif, maka
penawaran alternatif yang ternyata baik dari segi
teknis maupun harga lebih menguntungkan bagi
negara (harga lebih rendah dari penawaran utama),
dapat diusulkan sebagai calon pemenang lelang
dengan ketentuan penawaran alternatif yang
dievaluasi hanya penawaran alternatif dari calon
penyedia barang/jasa yang penawaran utamanya
merupakan penawaran terendah dan responsif.
b. Evaluasi Penawaran
1) Evaluasi Penawaran Untuk Pengadaan Barang/Jasa
Pemborongan/Jasa Lainnya
a) Sistem Gugur
Evaluasi penawaran dengan sistem gugur dapat
dilakukan untuk hampir seluruh pengadaan
barang/jasa pemborongan/jasa lainnya.
Urutan proses penilaian dengan sistem ini adalah
sebagai berikut:
(1) Evaluasi Administrasi
(a) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap
penawaran yang memenuhi syarat pada
pembukaan penawaran;
(b) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap
dokumen penawaran yang masuk dan
dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat
administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi
pada tahap ini harus berdasarkan ketentuanketentuan
yang tercantum dalam dokumen
pengadaan (tidak dikurangi atau ditambah);
(c) Evaluasi administrasi menghasilkan dua
kesimpulan, yaitu memenuhi syarat
administrasi atau tidak memenuhi syarat
administrasi.
(2) Evaluasi Teknis
(a) Evaluasi teknis dilakukan terhadap
penawaran yang dinyatakan memenuhi
persyaratan/lulus administrasi;
(b) Faktor-faktor yang dievaluasi pada tahap ini
harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan
dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi
atau ditambah);
(c) Hasil evaluasi teknis adalah: memenuhi
syarat teknis (lulus) atau tidak memenuhi
syarat teknis (gugur).
(3)Evaluasi Harga
(a) Evaluasi harga hanya dilakukan terhadap
penawaran yang dinyatakan lulus/memenuhi
persyaratan administrasi dan teknis;
(b) Berdasarkan hasil evaluasi harga,
panitia/pejabat pengadaan membuat daftar
urutan penawaran yang dimulai dari urutan
harga penawaran terendah dan mengusulkan
penawar terendah sebagai calon pemenang.
b) Sistem Nilai (Merit Point System)
Evaluasi penawaran dengan sistem nilai digunakan
untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa
lainnya yang memperhitungkan keunggulan teknis
sepadan dengan harganya, mengingat penawaran
harga sangat dipengaruhi oleh kualitas teknis.
Urutan proses penilaian dengan sistem ini adalah
sebagai berikut:
(1) Evaluasi Administrasi
(a) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap
penawaran yang memenuhi syarat pada
pembukaan penawaran;
(b) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap
dokumen penawaran yang masuk dan
dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat
administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi
pada tahap ini harus berdasarkan ketentuanketentuan
yang tercantum dalam dokumen
pengadaan (tidak dikurangi atau ditambah);
(c) Evaluasi administrasi menghasilkan dua
kesimpulan, yaitu memenuhi syarat
administrasi atau tidak memenuhi syarat
administrasi.
(2) Evaluasi Teknis dan Harga
(a) Sistem nilai menggunakan
pendekatan/metode kuantitatif, yaitu dengan
memberikan nilai angka terhadap unsurunsur
teknis dan harga yang dinilai sesuai
dengan kriteria yang ditetapkan dalam
dokumen pengadaan;
(b) Evaluasi teknis dan harga dilakukan terhadap
penawaran-penawaran yang dinyatakan
memenuhi persyaratan administrasi, dengan
memberikan penilaian (skor) terhadap unsurunsur
teknis dan/atau harga penawaran (lihat
contoh);
(c) Berdasarkan hasil evaluasi tersebut,
panitia/pejabat pengadaan membuat daftar
urutan penawaran, yang dimulai dari urutan
penawaran yang memiliki nilai tertinggi;
Contoh:….
Sistem Nilai (Merit Point System)

(d) Bila menggunakan nilai ambang batas lulus
(passing grade), hal ini harus dicantumkan
dalam dokumen pengadaan. Panitia membuat
daftar urutan yang dimulai dari penawaran
harga terendah untuk semua penawaran
yang memperoleh nilai di atas atau sama
dengan nilai ambang batas lulus (passing
grade).
c) Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis
(Economic Life Cycle Cost)
Evaluasi penawaran dengan sistem penilaian biaya
selama umur ekonomis khususnya dilakukan untuk
pengadaan barang/peralatan yang memperhitungkan
faktor-faktor: umur ekonomis, harga, biaya operasi
dan pemeliharaan, dalam jangka waktu operasi
tertentu.
Urutan proses penilaian dengan sistem ini adalah
sebagai berikut:
(1) Evaluasi Administrasi
Kepres 80 thn 2003 Hal. 77 dari 204
(a) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap
penawaran yang memenuhi syarat pada
pembukaan penawaran;
(b) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap
dokumen penawaran yang masuk dan
dievaluasi kelengkapan dan keabsahan
syarat administrasi. Unsur-unsur yang
dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkan
ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam
dokumen pengadaan (tidak dikurangi atau
ditambah);
(c) Evaluasi administrasi menghasilkan dua
kesimpulan, yaitu memenuhi syarat
administrasi atau tidak memenuhi syarat
administrasi.
(2) Evaluasi Teknis dan Harga
(a) Sistem economic life cycle cost digunakan
khusus untuk mengevaluasi pengadaan
barang yang kompleks dengan
memperhitungkan perkiraan biaya operasi
dan pemeliharaan serta nilai sisa selama
umur ekonomis barang tersebut;
(b) Sistem ini diterapkan terhadap penawaranpenawaran
yang dinyatakan telah memenuhi
persyaratan administrasi;
(c) Unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai
telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
(d) Unsur harga tersebut dikonversikan ke dalam
mata uang tunggal berdasarkan perhitungan
secara profesional;
(e) Berdasarkan hasil evaluasi tersebut,
panitia/pejabat pengadaan membuat daftar
urutan yang dimulai dari urutan harga
evaluasi terendah;
(f) Biaya-biaya yang dihitung dalam evaluasi,
kecuali harga penawaran yang terkoreksi
(total bid evaluated price), tidak dimasukkan
dalam harga kontrak (hanya berfungsi
sebagai alat pembanding saja).
Contoh:
Contoh:
SISTEM PENILAIAN BIAYA SELAMA UMUR EKONOMIS
(Economic Life Cycle Cost System)

2) Evaluasi Penawaran Untuk Pengadaan Jasa
Konsultansi
a) Metoda Evaluasi Berdasarkan Kualitas
(1) Evaluasi penawaran dengan sistem evaluasi
digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi
yang kompleks dan menggunakan teknologi
tinggi, kualitas usulan merupakan faktor yang
menentukan terhadap outcome secara
keseluruhan, dan lingkup pekerjaan sulit
ditetapkan dalam kerangka acuan kerja (KAK).
Sebagai contoh: desain pembuatan pembangkit
tenaga nuklir, perencanaan terowongan di bawah
laut, dan desain pembangunan bandara
internasional;
(2) Urutan proses adalah sebagai berikut:
(a) Dilakukan penilaian kualitas penawaran
teknis, kemudian dipilih konsultan yang
mengajukan penawaran teknis yang terbaik
dan diatas batas lulus terendah (passing
grade);
(b) Dilakukan pembukaan penawaran biaya dari
konsultan dengan nilai penawaran teknis
terbaik;
(c) Diadakan klarifikasi dan negosiasi penawaran
teknis dan penawaran biaya;
(d) Klarifikasi tidak boleh mengubah sasaran
kerangka acuan kerja;
(e) Negosiasi biaya dapat segera dilakukan
apabila biaya tersebut tidak wajar;
(3) Pengadaan jasa konsultansi dengan cara evaluasi
kualitas digunakan bagi pekerjaan jasa konsultansi
yang memerlukan inovasi atau pekerjaan
konsultansi yang permasalahannya kompleks.
b) Metoda Evaluasi Berdasarkan Kualitas Teknis
dan Biaya
(1) Metoda evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya
digunakan untuk pekerjaan yang lingkup,
keluaran (output), waktu penugasan, dan hal-hal
lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK,
serta besarnya biaya dapat ditentukan dengan
tepat. Sebagai contoh: desain jaringan irigasi
primer, desain jalan, studi kelayakan, konsultansi
manajemen, dan supervisi bangunan non-gedung.
(2) Urutan proses evaluasi adalah sebagai berikut:
(a) Dilakukan penilaian kualitas penawaran
teknis, kemudian dipilih penawaranpenawaran
yang diatas batas lulus (passing
grade);
(b) Dilakukan penilaian penawaran biaya
terhadap konsultan yang mempunyai nilai
evaluasi penawaran teknis di atas batas lulus
(passing grade);
(c) Dilakukan penjumlahan atau perhitungan
kombinasi nilai penawaran teknis dan nilai
penawaran biaya;
(d) Diadakan klarifikasi dan negosiasi terhadap
konsultan yang mempunyai nilai kombinasi
penawaran teknis dan penawaran biaya
terbaik;
(e) Klarifikasi dan negosiasi tidak boleh
mengubah sasaran kerangka acuan kerja.
Pada prinsipnya harga satuan tidak boleh
dinegosiasi kecuali untuk biaya langsung non
personil yang dapat diganti dan biaya
langsung personil yang dinilai tidak wajar.
(3) Pengadaan jasa konsultansi dengan cara evaluasi
kualitas dan biaya digunakan bagi pekerjaan jasa
konsultansi yang jumlah maupun kualifikasi
tenaga ahli yang diperlukan sudah diketahui
secara pasti.
c) Metoda Evaluasi Pagu Anggaran:
(1) Metoda evaluasi pagu anggaran digunakan untuk
pekerjaan yang sederhana, dapat didefinisikan dan
diperinci dengan tepat, meliputi: waktu penugasan,
kebutuhan tenaga ahli dan input lainnya serta
anggarannya tidak melampaui pagu tertentu.
Sebagai contoh: pekerjaan disain dan supervisi
bangunan gedung serta pekerjaan survei dan
pemetaan skala kecil, dan lain-lain yang serupa.
(2) Urutan proses adalah sebagai berikut:
(a) Dilakukan pembukaan penawaran biaya dan
dilakukan koreksi aritmatik;
(b) Dipilih konsultan yang menawarkan biaya
lebih rendah atau sama dengan pagu
anggaran setelah dilakukan koreksi aritmatik;
(c) Dilakukan penilaian kualitas penawaran
teknis dari konsultan yang lulus dari
persyaratan penawaran biaya tersebut pada
butir (2) huruf (b);
(d) Penentuan pemenang pengadaan jasa
konsultansi berdasarkan nilai penawaran
teknis terbaik, dilanjutkan dengan klarifikasi
dan negosiasi;
(e) Klarifikasi dan negosiasi tidak boleh
mengubah sasaran kerangka acuan kerja.
Pada prinsipnya harga satuan tidak boleh
dinegosiasi kecuali untuk biaya langsung non
personil yang dapat diganti dan biaya
langsung personil yang dinilai tidak wajar.
(3) Peserta pengadaan jasa konsultansi dengan
sistem evaluasi pagu anggaran terdiri dari
konsultan yang memenuhi syarat prakualifikasi.;
(4) Pengadaan jasa konsultansi dengan cara evaluasi
pagu anggaran digunakan bagi pekerjaan jasa
konsultansi yang sederhana dan dana terbatas.
d) Metoda Evaluasi Biaya Terendah
(1) Metoda evaluasi biaya terendah digunakan untuk
pekerjaan yang bersifat sederhana dan standar.
Sebagai contoh: desain dan/atau supervisi
bangunan sederhana dan pengukuran skala kecil.
(2) Urutan proses adalah sebagai berikut:
(a) Dilakukan penilaian kualitas penawaran
teknis, kemudian dipilih penawaranpenawaran
yang diatas batas lulus (passing
grade);
(b) Dilakukan pembukaan penawaran biaya
terhadap konsultan yang mempunyai nilai
evaluasi penawaran teknis diatas batas lulus
(passing grade) serta pengembalian
penawaran biaya dari konsultan yang tidak
lulus;
(c) Dilakukan penilaian penawaran biaya
termasuk koreksi perhitungan pada hari yang
sama dengan hari pembukaan penawaran
biaya;
(d) Penentuan pemenang pengadaan jasa
konsultansi berdasarkan nilai penawaran
biaya yang paling rendah;
(e) Diadakan klarifikasi teknis dan negosiasi
harga terhadap konsultan pemenang.
Klarifikasi tidak boleh mengubah sasaran
kerangka acuan kerja dan mengubah harga
satuan.
e) Metoda Evaluasi Penunjukan Langsung
(1) Metoda evaluasi penunjukan langsung digunakan
untuk evaluasi yang hanya terdiri dari satu
penawaran jasa konsultansi berdasarkan kualitas
teknis yang dapat dipertanggungjawabkan dan
biaya yang wajar;
(2) Urutan proses adalah sebagai berikut:
(a) Pembukaan penawaran teknis dan penawaran
harga dibuka sekaligus;
(b) Dilakukan penilaian kualitas penawaran
teknis;
(c) Dilakukan klarifikasi dan negosiasi penawaran
teknis;
(d) Dilakukan kesesuaian penawaran teknis dan
penawaran harga;
(e) Dilakukan klarifikasi dan negosiasi penawaran
harga meliputi biaya langsung personil, biaya
langsung non-personil dan komposisi biaya
langsung personil dan/atau biaya langsung
non-personil.
D. Penyusunan Jadual Pelaksanaan Pengadaan
Penyusunan jadual pelaksanaan pengadaan harus memberikan alokasi
waktu yang cukup untuk semua tahapan proses pengadaan.
1. Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya
a. Pelelangan umum dengan prakualifikasi:
1) Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual adalah
sebagai berikut:
a) Penayangan pengumuman prakualifikasi sekurangkurangnya
dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja
dalam hal pengumuman dilakukan di papan
pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan
internet. Penayangan pengumuman prakualifikasi
yang dilaksanakan melalui media cetak, radio atau
televisi minimal dilakukan 1 (satu) kali, diawal masa
pengumuman;
b) Pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak
tanggal pengumuman sampai dengan satu hari
sebelum batas akhir pemasukan dokumen
prakualifikasi;
c) Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi
sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja setelah
berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi;
d) Tenggang waktu antara hari pengumuman dengan
batas akhir hari pengambilan dokumen prakualifikasi
sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja;
e) Pengambilan dokumen penawaran dilakukan satu hari
setelah dikeluarkannya undangan lelang sampai
dengan satu hari sebelum pemasukan dokumen
penawaran;
f) Penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan paling cepat 7
(tujuh) hari kerja sejak tanggal pengumuman;
g) Pemasukan dokumen penawaran dimulai satu hari
setelah penjelasan (aanwijzing). Batas akhir
pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurangnya
7 (tujuh) hari kerja setelah penjelasan.
2) Pengalokasian waktu di luar proses butir a) sampai dengan
butir g) di atas, diserahkan sepenuhnya kepada pengguna
barang/jasa.
b. Pelelangan umum dengan pasca kualifikasi:
1) Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual adalah
sebagai berikut:
a) Penayangan pengumuman lelang sekurang-kurangnya
dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja dalam hal
pengumuman dilakukan di papan pengumuman resmi
untuk penerangan umum, dan internet. Penayangan
pengumuman lelang yang dilaksanakan melalui media
cetak, radio atau televisi minimal dilakukan 1 (satu)
kali, diawal masa pengumuman;
b) Pengambilan dokumen penawaran dilakukan satu hari
setelah pengumuman sampai dengan satu hari
sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran;
c) Penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan paling cepat 7
(tujuh) hari kerja sejak tanggal pengumuman;
d) Pemasukan dokumen penawaran dimulai satu hari
setelah penjelasan (aanwijzing). Batas akhir
pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurangnya
7 (tujuh) hari kerja setelah penjelasan.
2) Pengalokasian waktu di luar proses butir a) sampai dengan
butir d) di atas, diserahkan sepenuhnya kepada pengguna
barang/jasa.
c. Pelelangan terbatas
1) Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual adalah
sebagai berikut:
a) Penayangan pengumuman lelang terbatas sekurangkurangnya
dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja
dalam hal pengumuman dilakukan di papan
pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan
internet. Penayangan pengumuman lelang yang
dilaksanakan melalui media cetak, radio atau televisi
minimal dilakukan 1 (satu) kali, diawal masa
pengumuman;
b) Pengambilan dokumen penawaran dilakukan satu hari
setelah pengumuman sampai dengan satu hari
sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran;
c) Penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan paling cepat 7
(tujuh) hari kerja sejak tanggal pengumuman;
d) Pemasukan dokumen penawaran dimulai satu hari
setelah penjelasan (aanwijzing). Batas akhir
pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurangnya
7 (tujuh) hari kerja setelah penjelasan.
2) Pengalokasian waktu di luar proses butir a) sampai dengan
butir d) di atas, diserahkan sepenuhnya kepada pengguna
barang/jasa.
d. Pemilihan langsung
1) Dalam penyusunan jadual pelaksanaan pengadaan dengan
pemilihan langsung harus mengalokasikan waktu untuk
proses: pengumuman pemilihan langsung di papan
pengumuman resmi untuk penerangan umum dan di
internet sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) hari kerja;
pengambilan dokumen prakualifikasi, pemasukan dokumen
prakualifikasi dan pengambilan dokumen pengadaan,
penetapan hasil prakualifikasi, pemberitahuan hasil
prakualifikasi dan penjelasan, pemasukan penawaran,
pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, penetapan
pemenang, pemberitahuan penetapan pemenang, masa
sanggah, penunjukan pemenang, penandatanganan
kontrak;
2) Pengalokasian waktu dalam proses pemilihan langsung
diserahkan sepenuhnya kepada pengguna barang/jasa.
e. Penunjukan langsung
1) Dalam penyusunan jadual pelaksanaan pengadaan dengan
penunjukan langsung yang melalui prakualifiaksi harus
mengalokasikan waktu untuk proses: undangan kepada
peserta terpilih dilampiri dokumen prakualifikasi dan
dokumen pengadaan, pemasukan dokumen prakualifikasi,
penilaian kualifikasi dan penjelasan, pemasukan
penawaran, evaluasi penawaran, negosiasi baik teknis
maupun harga penetapan/penunjukan penyedia
barang/jasa, penandatanganan kontrak;
2) Pengalokasian waktu dalam proses pemilihan langsung
diserahkan sepenuhnya kepada pengguna barang/jasa.
2. Jasa Konsultansi
a. Seleksi umum melalui metoda evaluasi kualitas dengan
metoda dua sampul.
1) Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual adalah
sebagai berikut:
a) Penayangan pengumuman prakualifikasi sekurangkurangnya
dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja
dalam hal pengumuman dilakukan di papan
pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan
internet. Penayangan pengumuman prakualifikasi
yang dilaksanakan melalui media cetak, radio dan
televisi minimal dilakukan 1 (satu) kali, diawal masa
pengumuman;
b) Pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak
tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari
sebelum batas akhir pemasukan dokumen
prakualifikasi;
c) Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi
sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari setelah berakhirnya
penayangan pengumuman prakualifikasi;
d) Tenggang waktu antara hari pengumuman dengan
batas akhir hari pengambilan dokumen prakualifikasi
sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja;
e) Pengambilan dokumen penawaran dilakukan 1 (satu)
hari setelah dikeluarkannya undangan lelang sampai
dengan 1 (satu) hari sebelum pemasukan dokumen
penawaran;
f) Penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan paling cepat 7
(tujuh) hari sejak tanggal pengumuman;
g) Pemasukan dokumen penawaran dimulai satu hari
setelah penjelasan (aanwijzing). Batas akhir
pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurangnya
7 (tujuh) hari setelah penjelasan.
2) Pengalokasian waktu di luar proses butir a) sampai dengan
butir g) di atas, diserahkan sepenuhnya kepada pengguna
barang/jasa.
b. Seleksi umum melalui metoda evaluasi kualitas dan biaya
dengan metoda dua sampul.
Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual mengikuti
ketentuan pada butir 2.a.1) tersebut di atas.
c. Seleksi umum melalui metoda evaluasi pagu anggaran,
dengan metoda satu sampul.
Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual mengikuti
ketentuan pada butir 2. a.1) tersebut di atas.
d. Seleksi umum dengan melalui metoda biaya terendah dengan
metoda dua sampul.
Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual mengikuti
ketentuan pada butir 2.a.1) tersebut di atas.
e. Seleksi terbatas melalui metoda evaluasi kualitas dengan
metoda dua sampul.
Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual mengikuti
ketentuan pada butir 2.a.1) tersebut di atas.
f. Seleksi terbatas melalui metoda evaluasi kualitas dan biaya
dengan metoda dua sampul.
Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual mengikuti
ketentuan pada butir 2.a.1) tersebut di atas.
g. Seleksi terbatas melalui metoda evaluasi pagu anggaran,
dengan metoda satu sampul.
Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual mengikuti
ketentuan pada butir 2.a.1) tersebut di atas.
h. Seleksi terbatas dengan melalui metoda biaya terendah
dengan metoda dua sampul.
Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual mengikuti
ketentuan pada butir 2.a.1) tersebut di atas.
i. Seleksi langsung
1) Dalam penyusunan jadual pelaksanaan pengadaan jasa
konsultansi dengan seleksi langsung harus
mengalokasikan waktu untuk proses: pengumuman
seleksi langsung di papan pengumuman atau
internet sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) hari kerja,
undangan kepada peserta dilampiri dokumen
prakualifikasi, pemasukan dokumen prakualifikasi dan
pengambilan dokumen pengadaan, pemberitahuan hasil
prakualifikasi dan penjelasan, pemasukan penawaran,
pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, penetapan
pemenang, pemberitahuan penetapan pemenang, masa
sanggah, penunjukan pemenang, penanda-tanganan
kontrak;
2) Pengalokasian waktu dalam proses seleksi langsung
diserahkan sepenuhnya kepada pengguna barang/jasa.
j. Penunjukan langsung
1) Dalam penyusunan jadual pelaksanaan pengadaan harus
mengalokasikan waktu untuk proses: undangan kepada
konsultan terpilih dilampiri dokumen pengadaan dan
dokumen prakualifikasi, pemasukan dan evaluasi dokumen
prakualifikasi serta penjelasan, pemasukan penawaran,
pembukaan dan evaluasi penawaran oleh panitia,
klarifikasi dan negosiasi, penetapan/penunjukan penyedia
jasa konsultansi, penanda-tanganan kontrak;
2) Pengalokasian waktu dalam proses penunjukan langsung
diserahkan sepenuhnya kepada pengguna barang/jasa;
3. Penyusunan Jadual Pelaksanaan Swakelola
a. Dalam penyusunan jadual pelaksanaan swakelola harus
mengalokasikan waktu untuk proses: perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, dan pelaporan;
b. Pengalokasian waktu dalam proses pemilihan langsung
diserahkan sepenuhnya kepada pengguna barang/jasa.
E. Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)
1. Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan
menggunakan data dasar dan mempertimbangkan:
a. analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
b. perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer’s
estimate (EE);
c. harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
d. harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk
barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
e. informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh
Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media
cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
f. harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen
tunggal atau lembaga independen;
g. daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi
yang berwenang;
h. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. HPS telah memperhitungkan:
a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
b. biaya umum dan keuntungan (overhead cost and profit) yang
wajar bagi penyedia barang/jasa.
3. HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lainlain
dan Pajak Penghasilan (PPh) penyedia barang/jasa.
4. Untuk pekerjaan jasa konsultansi:
a. HPS dibuat pada saat akan melaksanakan pengadaan yang
terdiri dari dua komponen pokok, yaitu: Biaya Personil
(Remuneration), dan Biaya Langsung Non Personil (Direct
Reimbursable Cost) yang meliputi antara lain biaya untuk sewa
kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya
pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, tunjangan
perumahan, dan lain-lain;
b. Dalam penyusunan HPS, Biaya Langsung Non Personil tidak
melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya, kecuali
untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus,
seperti: pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran,
penyelidikan tanah dan lain-lain;
c. Pembuat/penyusun HPS/OE harus mempunyai kualifikasi
sebagai berikut:
1) Memahami dokumen pengadaan dan seluruh tahapan
pekerjaan yang akan dilaksanakan;
2) Menguasai informasi/kondisi lapangan dan lingkungan di
lokasi pekerjaan;
3) Memahami dan menguasai berbagai metode pelaksanaan
dan mengetahui mana yang paling efisien;
4) Tidak pernah terlibat pelanggaran kode etik profesi;
5) Diutamakan yang telah mendapatkan penataran mengenai
pengadaan barang/jasa termasuk pembuatan/penyusunan
HPS untuk pekerjaan jasa konsultansi.
d. KAK dan HPS digunakan sebagai acuan dalam evaluasi
penawaran, klarifikasi, dan/atau negosiasi dengan calon
konsultan terpilih. Dimungkinkan adanya perbedaan hasil
negosiasi terhadap KAK dan HPS seperti kualifikasi, jumlah
penggunaan tenaga ahli (person-month), satuan biaya personil
sepanjang tidak mengubah sasaran, tujuan, dan
keluaran/ouput yang dihasilkan serta tidak melampui pagu
anggaran, yang dipertanggungjawabkan secara keahlian
(professional).
F. Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa
1. Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa Pemborongan/ Jasa
Lainnya
a. Panitia menyiapkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa
untuk keperluan pengadaan barang/jasa. Dalam dokumen
pemilihan penyedia barang/jasa, panitia harus mencantumkan
secara jelas dan terinci semua persyaratan yang diperlukan,
baik administratif maupun teknis, penggunaan barang/jasa
produksi dalam negeri dan preferensi harga, unsur-unsur yang
dinilai, kriteria, formula evaluasi yang akan digunakan, dan
jenis kontrak yang dipilih termasuk contoh-contoh formulir
yang perlu diisi yang dapat dimengerti dan diikuti oleh calon
penyedia barang/jasa yang berminat;
b. Panitia juga menyiapkan dokumen pasca/prakualifikasi untuk
calon penyedia barang/jasa berupa formulir isian yang memuat
data administrasi, keuangan, personil, peralatan, dan
pengalaman kerja;
c. Panitia menetapkan nilai nominal jaminan penawaran sebesar
1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) dari nilai
HPS.
d. Dokumen pengadaan terdiri dari:
1) Dokumen pasca/prakualifikasi;
2) Dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.
e. Dalam hal pengadaan dilakukan prakualifikasi, dokumen
prakualifikasi sekurang-kurangnya memuat:
1) pengumuman prakualifikasi yang memuat: lingkup
pekerjaan, persyaratan peserta, waktu dan tempat
pengambilan dan pemasukan dokumen prakualifikasi,
serta penanggung jawab prakualifikasi;
2) tata cara penilaian yang meliputi penilaian aspek
administrasi, per-modalan, tenaga kerja, peralatan,
pengalaman dengan mempergunakan metode sistem
gugur atau sistem nilai (scoring system).
f. Dokumen pemilihan penyedia barang/jasa sekurang-kurangnya
memuat:
1) Undangan kepada penyedia barang/jasa yang mendaftar
dalam hal dilakukan pascakualifikasi/yang lulus
prakualifikasi, sekurang-kurangnya memuat:
a) tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk memperoleh
dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan
keterangan lainnya;
b) tempat, tanggal, hari, dan waktu pemberian
penjelasan mengenai dokumen pemilihan penyedia
barang/jasa dan keterangan lainnya;
c) tempat, tanggal, hari, dan waktu penyampaian
dokumen penawaran;
d) alamat tujuan pengiriman dokumen penawaran;
e) jadual pelaksanaan pengadaan barang/jasa sampai
dengan penetapan penyedia barang/jasa.
2) Instruksi kepada peserta pengadaan barang/jasa
sekurang-kurangnya memuat:
a) umum: lingkup pekerjaan, sumber dana, persyaratan
dan kualifikasi peserta pengadaan barang/jasa,
jumlah dokumen penawaran yang disampaikan, dan
peninjauan lokasi kerja;
b) isi dokumen pemilihan penyedia barang/jasa,
penjelasan isi dokumen pemilihan penyedia
barang/jasa, dan perubahan isi dokumen pemilihan
penyedia barang/jasa;
c) persyaratan bahasa yang digunakan dalam
penawaran, penulisan harga penawaran, mata uang
penawaran dan cara pembayaran, masa berlaku
penawaran, surat jaminan penawaran, usulan
penawaran alternatif oleh peserta pengadaan
barang/jasa, bentuk penawaran, dan
penandatanganan surat penawaran;
d) cara penyampulan dan penandaan sampul penawaran,
batas akhir waktu penyampaian penawaran, perlakuan
terhadap penawaran yang terlambat, serta larangan
untuk perubahan dan penarikan penawaran yang telah
masuk;
e) prosedur pembukaan penawaran, kerahasiaan dan
larangan, klarifikasi dokumen penawaran,
pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran,
koreksi aritmatik, konversi ke dalam mata uang
tunggal, sistem evaluasi penawaran meliputi kriteria,
formulasi dan tata cara evaluasi, serta penilaian
preferensi harga;
f) penilaian kualifikasi dalam hal dilakukan
pascakualifikasi, kriteria penetapan pemenang
pengadaan barang/jasa, hak dan kewajiban pengguna
barang/jasa untuk menerima dan menolak salah satu
atau semua penawaran, syarat penandatanganan
kontrak, dan surat jaminan pelaksanaan.
3) Syarat-syarat umum kontrak: memuat batasan pengertian
istilah yang digunakan, hak, kewajiban, tanggung jawab
termasuk tanggung jawab pada pekerjaan yang disubkontrakkan,
sanksi, penyelesaian perselisihan, dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam
pelaksanaan kontrak bagi para pihak.
4) Syarat-syarat khusus kontrak: merupakan bagian
dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang memuat
ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik sebagaimana
dirujuk dalam pasal-pasal syarat-syarat umum kontrak,
dan memuat perubahan, penambahan, atau penghapusan
ketentuan dalam syarat-syarat umum kontrak, yang
sifatnya lebih mengikat dari syarat-syarat umum kontrak.
5) Daftar kuantitas dan harga: jenis dan uraian singkat
pekerjaan yang akan dilaksanakan atau barang yang akan
dipasok, negara asal barang/jasa, volume pekerjaan,
harga satuan barang/jasa yang akan ditawarkan,
komponen produksi dalam negeri, harga total
pekerjaan/barang, biaya satuan angkutan (khusus untuk
pengadaan barang/jasa), Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
dan pajak lainnya.
6) Khusus untuk pengadaan barang, harga barang dalam
negeri dan barang impor harus dipisahkan. Jika barang
dalam negeri, harus dijelaskan apakah harga tersebut
merupakan harga eks pabrik, eks gudang, atau di
lapangan (on site stock), sedangkan untuk barang impor,
harus dijelaskan apakah harga tersebut merupakan harga
free on board (FOB) atau cost insurance and freight (CIF).
7) Spesifikasi teknis dan gambar: tidak mengarah kepada
merk/produk tertentu kecuali untuk suku
cadang/komponen produk tertentu, tidak menutup
digunakannya produksi dalam negeri, semaksimal mungkin
diupayakan menggunakan standar nasional, metode
pelaksanaan pekerjaan harus logis, jadual waktu
pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan metode
pelaksanaan, macam/jenis, kapasitas, dan jumlah
peralatan utama minimal yang diperlukan dalam
pelaksanaan pekerjaan, syarat-syarat kualifikasi dan
jumlah personil inti yang dipekerjakan, syarat-syarat
material (bahan) yang dipergunakan dalam pelaksanaan
pekerjaan, gambar-gambar kerja harus lengkap dan jelas,
dan kriteria kinerja produk (output performance) yang
diinginkan harus jelas.
8) Bentuk surat penawaran: merupakan pernyataan resmi
mengikuti pengadaan barang/jasa, pernyataan bahwa
penawaran dibuat sesuai dengan peraturan pengadaan
barang/jasa, harga total penawaran dalam angka dan
huruf, masa berlaku penawaran, lamanya waktu
penyelesaian pekerjaan, nilai jaminan penawaran dalam
angka dan huruf, kesanggupan memenuhi persyaratan
yang ditentukan, dilampiri dengan daftar volume dan
harga pekerjaan, dan ditandatangani oleh
pimpinan/direktur utama perusahaan atau yang
dikuasakan di atas materai dan bertanggal.
9) Bentuk kontrak: memuat tanggal mulai berlakunya
kontrak, nama dan alamat para pihak, nama paket
pekerjaan yang diperjanjikan, harga kontrak dalam angka
dan huruf, pernyataan bahwa kata dan ungkapan yang
terdapat dalam syarat-syarat umum/khusus kontrak telah
ditafsirkan sama bagi para pihak, kesanggupan penyedia
barang/jasa yang ditunjuk untuk memperbaiki kerusakan
pekerjaan atau akibat pekerjaan, kesanggupan pengguna
barang/jasa untuk membayar kepada penyedia
barang/jasa sesuai dengan jumlah harga kontrak, dan
tandatangan para pihak di atas materai.
10) Bentuk surat jaminan penawaran: memuat nama dan
alamat pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan
pihak penjamin, nama paket pekerjaan yang dilelangkan,
besar jumlah jaminan penawaran dalam angka dan huruf,
pernyataan pihak penjamin bahwa jaminan penawaran
dapat dicairkan dengan segera sesuai ketentuan dalam
jaminan penawaran, masa berlaku surat jaminan
penawaran, batas akhir waktu pengajuan tuntutan
pencairan surat jaminan penawaran oleh pengguna
barang/jasa kepada pihak penjamin, mengacu kepada
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya Pasal
1831 dan 1832, dan tandatangan penjamin.
11) Bentuk surat jaminan pelaksanaan: memuat nama dan
alamat pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan
pihak penjamin, nama paket kontrak, nilai jaminan
pelaksanaan dalam angka dan huruf, kewajiban pihak
penjamin untuk mencairkan surat jaminan pelaksanaan
dengan segera kepada pengguna barang/jasa sesuai
dengan ketentuan dalam jaminan pelaksanaan, masa
berlaku surat jaminan pelaksanaan, mengacu kepada Kitab
Undang-undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1831 dan
1832, dan tanda tangan penjamin;
12) Bentuk surat jaminan uang muka: memuat nama dan
alamat pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa yang
ditunjuk, dan hak penjamin, nama paket kontrak, nilai
jaminan uang muka dalam angka dan huruf, kewajiban
pihak-pihak penjamin untuk mencairkan surat jaminan
uang muka dengan segera kepada pengguna barang/jasa
sesuai dengan ketentuan dalam jaminan uang muka, masa
berlaku jaminan uang muka, mengacu kepada Kitab
Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1831 dan 1832,
dan tanda tangan penjamin.
g. Untuk pengadaan dengan pascakualifikasi dokumen
pascakualifikasi dimasukkan dalam dokumen pengadaan
barang/jasa.
h. Untuk pengadaan jasa konsultansi dokumen pemilihan
dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
i. Untuk kontrak yang jangka waktu pelaksanaannya lebih dari 12
(dua belas) bulan, bila dianggap perlu, dalam dokumen
pengadaan dapat dicantumkan ketentuan tentang penyesuaian
harga (price adjustment) dan sekaligus dijelaskan rumusrumus
penyesuaian harga yang akan digunakan.
j. Dalam dokumen pengadaan harus dijelaskan metoda
penyampaian dokumen penawaran dan jenis kontrak yang
akan digunakan.
k. Dalam dokumen pengadaan harus memuat ketentuan tentang
hubungan kontrak kerja dengan sub penyedia barang/jasa dan
hak intervensi pengguna barang/jasa terhadap sub penyedia
barang/jasa dalam hal-hal yang menyangkut:
1) pembayaran kepada sub penyedia barang/jasa;
2) hubungan langsung dengan sub penyedia barang/jasa
dalam kaitan pelaksanaan pekerjaan.
2. Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi
a. Panitia/pejabat pengadaan menyiapkan dan menyusun
dokumen pengadaan yang terdiri dari dokumen pemilihan
penyedia jasa dan dokumen prakualifikasi yang berupa formulir
isian yang memuat data administrasi keuangan, personil dan
pengalaman kerja.
b. Dokumen pemilihan penyedia jasa terdiri dari:
1) Surat undangan kepada penyedia jasa konsultansi untuk
memasukkan penawaran teknis dan biaya. Dalam surat
undangan dicantumkan secara jelas hal-hal sebagai
berikut:
a) Nomor dan tanggal surat;
b) Nama dan alamat seluruh konsultan yang diundang;
c) Nama atau judul dari paket pengadaan jasa
konsultansi;
d) Sumber dana;
e) Jumlah lampiran dan nama lampiran surat;
f) Petugas dan alamat petugas yang dapat dimintakan
informasi;
g) Tempat dan waktu pengambilan dokumen pengadaan,
rapat penjelasan dan pemasukan penawaran;
h) Permintaan masa berlaku penawaran;
i) Permintaan konfirmasi kesediaan atau menolak
mengikuti pengadaan jasa konsultansi.
2) KAK yang sudah disetujui pengguna barang/jasa;
a) Sebelum melaksanakan pengadaan, pengguna
barang/jasa wajib menyusun dan mempersiapkan
Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan tujuan sebagai
berikut:
(1) Menjelaskan tujuan dan lingkup jasa konsultansi
serta keahlian yang diperlukan.
(2) Sebagai acuan dan informasi bagi para konsultan
yang diundang mengikuti pengadaan dalam
rangka menyiapkan kelengkapan administrasi,
usulan teknis, dan usulan biaya.
(3) Sebagai acuan dalam evaluasi usulan, klarifikasi
dan negosiasi dengan calon konsultan terpilih,
dasar pembuatan kontrak dan acuan evaluasi
hasil kerja konsultan.
b) KAK sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai
berikut:
(1) Uraian pendahuluan berupa gambaran secara
garis besar mengenai pekerjaan yang akan
dilaksanakan, antara lain latar belakang, maksud
dan tujuan, lokasi, asal sumber pendanaan, nama
dan organisasi pengguna barang/jasa;
(2) Data penunjang berupa data yang berkaitan
dengan pelaksanaan pekerjaan, antara lain data
dasar, standar teknis, studi-studi terdahulu yang
pernah dilaksanakan, dan peraturan
perundang~undangan yang harus digunakan;
(3) Tujuan dan ruang lingkup pekerjaan yang
memberikan gambaran mengenai tujuan yang
ingin dicapai, keluaran yang akan dihasilkan,
keterkaitan antara suatu keluaran dengan
keluaran lain, peralatan dan material yang
disediakan oleh pengguna barang/jasa serta
peralatan dan material yang harus disediakan
oleh konsultan, lingkup kewenangan yang
dilimpahkan kepada konsultan, perkiraan jangka
waktu penyelesaian pekerjaan jasa konsultansi,
kualifikasi dan jumlah tenaga ahli yang harus
disediakan oleh konsultan, perkiraan keseluruhan
tenaga ahli/tenaga pendukung yang diperlukan
(jumlah person-months) dan jadual setiap
tahapan pelaksanaan pekerjaan. Khusus untuk
pengadaan jasa konsultansi dengan evaluasi pagu
anggaran, jumlah tenaga ahli tidak dicantumkan
dalam kerangka acuan kerja;
(4) Jenis dan jumlah laporan yang disyaratkan
(antara lain laporan pendahuluan, laporan
bulanan, laporan antara dan laporan akhir);
(5) Ketentuan bahwa kegiatan jasa konsultansi harus
dilaksanakan di Indonesia, kecuali untuk kegiatan
tertentu yang belum mampu dilaksanakan di
Indonesia;
(6) Hal-hal lain seperti fasilitas yang disediakan oleh
pengguna barang/jasa untuk membantu
kelancaran tugas konsultan, persyaratan
kerjasama dengan konsultan lain (apabila
diperlukan), dan pedoman tentang pengumpulan
data lapangan.
3) Rencana kerja dan syarat terdiri dari:
a) Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi;
b) Hal-hal yang dapat menggugurkan penawaran pada
saat evaluasi administrasi;
c) Kerangka penyusunan penawaran teknis berikut
uraian singkat tiap butir dalam kerangka tersebut;
d) Kerangka dan format penyusunan penawaran biaya
berikut hal-hal yang dapat atau tidak dapat dibiayai;
e) Tata cara penilaian administrasi, penawaran teknis
dan penawaran biaya;
f) Kriteria, batasan nilai dan formula dari penilaian teknis
dan/atau penawaran biaya;
g) Jadual pengadaan untuk tiap tahapan dengan waktu
yang memadai.
4) Konsep kontrak. Khusus untuk pekerjaan pengadaan
barang/jasa yang bersifat kompleks atau bernilai di atas
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), konsep
kontrak harus sudah memperoleh pendapat ahli hukum
kontrak yang profesional;
c. Panitia/pejabat pengadaan mengajukan dokumen pengadaan
kepada pengguna barang/jasa untuk meminta pengesahan.

BAB II
PROSES PENGADAAN BARANG/JASA YANG MEMERLUKAN
PENYEDIA BARANG/JASA
A. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa
Lainnya
Dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa
lainnya yang memerlukan penyedia barang/jasa dibedakan menjadi 4
(empat), sebagai berikut:
1. Pelelangan Umum
a. Pengumuman dan Pendaftaran Peserta
1) Panitia/pejabat pengadaan harus mengumumkan secara
luas tentang adanya pelelangan umum dengan
pascakualifikasi atau adanya prakualifikasi dalam rangka
pelelangan umum untuk pengadaan yang kompleks, melalui
media cetak, papan pengumuman resmi untuk penerangan
umum serta bila memungkinkan melalui media elektronik.
2) Isi pengumuman memuat sekurang-kurangnya:
a) nama dan alamat pengguna barang/jasa yang akan
mengadakan pelelangan umum;
b) uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan
dilaksanakan atau barang yang akan dibeli;
c) perkiraan nilai pekerjaan;
d) syarat-syarat peserta lelang umum;
e) tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk mengambil
dokumen pengadaan.
3) Agar pengumuman secara luas pada butir 1) tersebut dapat
mencapai sasaran secara luas, efisien, dan tepat sesuai
dengan jangkauan masyarakat pengusaha yang dituju,
maka pengumuman diatur sebagai berikut:
a) Pengumuman pelelangan/prakualifikasi yang ditujukan
kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil,
menggunakan surat kabar dan siaran radio pemerintah
daerah/swasta yang mempunyai jangkauan pembaca
dan pendengar sekurang-kurangnya di seluruh
kabupaten/ kota yang bersangkutan, serta memasang
pengumuman pada papan pengumuman resmi untuk
penerangan umum yang letaknya strategis di ibukota
kabupaten/kota yang bersangkutan dan papan
pengumuman pengguna barang/jasa. Dalam hal di
kabupaten/kota yang bersangkutan tidak memiliki surat
kabar harus dipergunakan surat kabar terbitan ibu kota
propinsi yang bersangkutan;
b) Pengumuman pelelangan/prakualifikasi yang ditujukan
kepada perusahaan/koperasi bukan usaha kecil dengan
menggunakan surat kabar yang mempunyai jangkauan
propinsi dan nasional, serta memasang pengumuman
pada papan pengumuman resmi untuk penerangan
umum yang letaknya strategis di ibukota
kabupaten/kota yang bersangkutan dan papan
pengumuman pengguna barang/jasa serta
mengupayakan menggunakan media
elektronik/internet.
4) Calon peserta lelang dari propinsi/kabupaten/kota lain tidak
boleh dihalangi/dilarang untuk mengikuti proses lelang di
propinsi/ kabupaten/kota lokasi pelelangan;
5) Dalam hal pelelangan umum dengan pascakualifikasi,
apabila penyedia barang/jasa yang memasukan dokumen
penawaran kurang dari 3 (tiga) maka dilakukan
pengumuman ulang;
6) Dalam hal pelelangan umum dengan prakualifikasi, apabila
penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi kurang dari 3
(tiga), maka dilakukan pengumuman prakualifikasi ulang.
Penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi tidak
perlu diprakualifikasi ulang;
7) Apabila terbukti terjadi kecurangan dalam pengumuman
lelang, maka kepada:
a) panitia/pejabat pengadaan dikenakan sanksi
administrasi, ganti rugi dan/atau pidana sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b) penyedia barang/jasa yang terlibat dikenakan sanksi
tidak boleh mengikuti pengadaan barang/jasa
pemerintah selama 2 (dua) tahun, dan sanksi pidana
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
b. Pasca Kualifikasi dan Prakualifikasi
Pada prinsipnya penilaian kualifikasi atas kompetensi dan
kemampuan usaha peserta pelelangan umum, dilakukan dengan
pascakualifikasi. Khusus untuk pekerjaan yang kompleks dapat
dilakukan dengan prakualifikasi.
1) Persyaratan Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa
a) Memiliki surat izin usaha pada bidang usahanya yang
dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang
yang masih berlaku, seperti SIUP untuk jasa
perdagangan, IUJK untuk jasa konstruksi, dan
sebagainya;
b) Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani
kontrak pengadaan;
c) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut,
kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau
tidak sedang menjalani sanksi pidana;
d) Dalam hal penyedia jasa akan melakukan kemitraan,
penyedia barang/jasa wajib mempunyai perjanjian
kerjasama operasi/kemitra-an yang memuat
persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili
kemitraan tersebut;
e) Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
(SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25
atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3
(tiga) bulan yang lalu;
f) Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki
pengalaman menyediakan barang/jasa baik di
lingkungan pemerintah atau swasta termasuk
pengalaman subkontrak baik di lingkungan pemerintah
atau swasta , kecuali penyedia barang/jasa yang baru
berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
g) Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar
sanksi atau daftar hitam di suatu instansi;
h) Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang
sesuai untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil;
i) Memiliki kemampuan pada bidang dan subbidang
pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil:
(1) Untuk jasa pemborongan memenuhi KD = 2 NPt
(KD: Kemampuan Dasar, NPt: nilai pengalaman
tertinggi) pada subbidang pekerjaan yang sesuai
untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7
(tujuh) tahun terakhir;
(2) Untuk pengadaan barang/jasa lainnya memenuhi
KD = 5 NPt (KD: Kemampuan Dasar, NPt: nilai
pengalaman tertinggi) pada subbidang pekerjaan
yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun
waktu 7 (tujuh) tahun terakhir;
j) Dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah
kemampuan dasar dari perusahaan yang mewakili
kemitraan (lead firm);
k) Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi dapat
ditambahkan persyaratan lain seperti peralatan khusus,
tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman
tertentu;
l) Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari
bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan
barang/jasa sekurang-kurangnya 10% (sepuluh
persen) dari nilai proyek untuk pekerjaan jasa
pemborongan dan 5% (lima persen) dari nilai
proyek untuk pekerjaan pemasokan barang/jasa
lainnya, kecuali untuk penyedia barang/jasa usaha kecil
termasuk koperasi kecil;
m) Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan
peralatan serta personil yang diperlukan untuk
pelaksanaan pekerjaan;
n) Termasuk dalam penyedia barang/jasa yang sesuai
dengan nilai paket pekerjaan;
o) Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang
sedang dilaksanakan khusus untuk jasa pemborongan;
p) Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang
kompetensi dan kemampuan usaha yang dimilikinya;
q) Untuk pekerjaan jasa pemborongan memiliki sisa
kemampuan keuangan (SKK) yang cukup dan sisa
kemampuan paket (SKP).
2) Tata Cara Pascakualifikasi
a) Pengumuman pelelangan umum dengan
pascakualifikasi;
b) Penyampaian dokumen kualifikasi bersamaan
(menjadi satu) dengan dokumen penawaran;
c) Evaluasi dokumen kualifikasi dilaksanakan setelah
evaluasi dokumen penawaran;
d) Penyedia barang/jasa yang dinyatakan lulus kualifikasi
apabila memenuhi persyaratan kualifikasi pada butir
1) huruf a) sampai dengan huruf q) di atas;
e) Penawaran yang tidak memenuhi syarat kualifikasi
dinyatakan gugur.
3) Tata Cara Prakualifikasi
a) Pengumuman prakualifikasi untuk pelelangan umum;
b) Pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi;
c) Penyampaian dokumen prakualifikasi oleh penyedia
barang/jasa;
d) Evaluasi dokumen prakualifikasi yang telah dilengkapi
oleh penyedia barang/jasa;
e) Penyedia barang/jasa dinyatakan lulus kualifikasi
apabila memenuhi persyaratan kualifikasi pada butir
1) huruf a) sampai dengan huruf q) di atas;
f) Penetapkan daftar penyedia barang/jasa yang lulus
prakualifikasi oleh panitia/pejabat pengadaan;
g) Pengesahan hasil prakualifikasi oleh pengguna
barang/jasa;
h) Pengumuman hasil prakualifikasi;
i) Penelitian dan tindak lanjut atas sanggahan terhadap
hasil prakualifikasi;
j) Pengumuman hasil prakualifikasi sekurang-kurangnya
memuat:
(1) Nama dan perkiraan nilai pekerjaan serta sumber
dananya;
(2) Nama dan alamat penyedia barang/jasa dan
nama pengurus yang berhak menandatangani
kontrak pekerjaan untuk setiap calon penyedia
barang/jasa;
(3) Nama dan nilai paket tertinggi pengalaman pada
bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil
termasuk koperasi kecil dan subbidang pekerjaan
yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun
waktu 7 (tujuh) tahun terakhir;
(4) Keputusan lulus tidaknya setiap calon penyedia
barang/jasa;
k) Penyedia barang/jasa yang tidak lulus prakualifikasi
dapat menyatakan keberatan/mengajukan sanggahan
kepada pengguna barang/jasa;
l) Apabila sanggahan/keberatan penyedia barang/jasa
terbukti benar maka panitia/pejabat pengadaan
melakukan evaluasi ulang dan daftar penyedia
barang/jasa yang lulus prakualifikasi hasil evaluasi
ulang diumumkan;
m) Dalam rangka efisiensi pelaksanaan penilaian
kualifikasi, pengguna barang/jasa wajib menyediakan
fomulir isian kualifikasi penyedia barang/jasa yang
memuat ringkasan informasi dari persyaratan
kualifikasi sesuai butir 1) huruf a) sampai dengan
huruf q). Formulir isian tersebut disertai pernyataan
penyedia barang/jasa yang ditanda-tangani di atas
meterai, bahwa informasi yang disampaikan dalam
formulir tersebut adalah benar dan bersedia untuk
dituntut secara pidana dan perdata serta bersedia
dimasukkan dalam daftar hitam sekurang-kurangnya
2 (dua) tahun sehingga tidak boleh mengikuti
pengadaan untuk 2 (dua) tahun berikutnya, apabila
terbukti informasi yang disampaikan merupakan
kebohongan. Formulir isian tersebut sebagai
pengganti dokumen yang dipersyaratkan.
c. Penyusunan Daftar Peserta Lelang, Penyampaian
Undangan dan Pengambilan Dokumen Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa
1) Daftar peserta lelang yang akan diundang harus disahkan
oleh pengguna barang/jasa;
2) Apabila penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi
kurang dari 3 (tiga) maka dilakukan pengumuman dan
proses prakualifikasi bagi penyedia barang/jasa yang baru;
3) Bila setelah pengumuman lelang/prakualifikasi diulang,
ternyata tidak ada tambahan calon peserta lelang yang baru
atau keseluruhan peserta lelang masih kurang dari 3 (tiga)
peserta, maka panitia/pejabat pengadaan melanjutkan
proses pemilihan dengan metoda seperti pemilihan langsung
apabila peserta yang mendaftar/lulus prakualifikasi 2 (dua)
peserta atau penunjukan langsung apabila peserta yang
mendaftar/lulus prakualifikasi hanya 1 (satu) peserta;
4) Semua calon peserta lelang yang tercatat dalam daftar
peserta lelang harus diundang untuk mengambil dokumen
pemilihan penyedia barang/jasa;
5) Peserta lelang yang diundang berhak mengambil dokumen
pemilihan penyedia barang/jasa dari panitia/pejabat
pengadaan;
6) Hanya penyedia barang/jasa yang diundang sebagai peserta
lelang yang diperkenankan memasukkan penawaran.
d. Penjelasan Lelang (Aanwijziing)
1) Penjelasan lelang dilakukan di tempat dan pada waktu yang
ditentukan, dihadiri oleh para penyedia barang/jasa yang
terdaftar dalam daftar peserta lelang;
2) Ketidakhadiran penyedia barang/jasa pada saat penjelasan
lelang tidak dapat dijadikan dasar untuk
menolak/menggugurkan penawaran;
3) Dalam acara penjelasan lelang, harus dijelaskan kepada
peserta lelang mengenai:
a) Metoda pengadaan/penyelenggaraan pelelangan;
b) Cara penyampaian penawaran (satu sampul atau dua
sampul atau dua tahap);
c) Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen
penawaran;
d) Acara pembukaan dokumen penawaran;
e) Metoda evaluasi;
f) Hal-hal yang menggugurkan penawaran;
g) Jenis kontrak yang akan digunakan;
h) Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan
preferensi harga atas penggunaan produksi dalam
negeri;
i) Ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan
kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil;
j) Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat
mengeluarkan jaminan penawaran.
4) Bila dipandang perlu, panitia/pejabat pengadaan dapat
memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan
peninjauan lapangan;
5) Pemberian penjelasan mengenai pasal-pasal dokumen
pemilihan penyedia barang/jasa yang berupa pertanyaan
dari peserta dan jawaban dari panitia/pejabat pengadaan
serta keterangan lain termasuk perubahannya dan
peninjauan lapangan, harus dituangkan dalam Berita Acara
Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh panitia/pejabat
pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang
hadir, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
6) Apabila dalam BAP sebagaimana dimaksud angka 5 tersebut
terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting
yang perlu ditampung, maka panitia/pejabat pengadaan
harus menuangkan ke dalam adendum dokumen pemilihan
penyedia barang/jasa yang menjadi bagian tak terpisahkan
dari dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan harus
disampaikan dalam waktu bersamaan kepada semua
peserta secara tertulis setelah disahkan oleh pengguna
barang/jasa. Bila ketentuan baru atau perubahan penting
tersebut tidak dituangkan dalam adendum dokumen
pemilihan penyedia barang/jasa maka bukan merupakan
bagian dari dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan
yang berlaku adalah dokumen pemilihan penyedia
barang/jasa awal (asli).
e. Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran
1) Metoda penyampaian dan cara pembukaan dokumen
penawaran harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan
dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.
2) Metoda penyampaian dokumen penawaran yang akan
digunakan harus dijelaskan pada waktu acara pemberian
penjelasan, yaitu apakah dengan sistem satu sampul, dua
sampul atau dua tahap.
3) Panitia/pejabat pengadaan mencatat waktu, tanggal dan
tempat penerimaan dokumen penawaran yang diterima
melalui pos pada sampul luar penawaran dan memasukkan
ke dalam kotak/tempat pelelangan.
4) Pada akhir batas waktu penyampaian dokumen penawaran,
panitia/pejabat pengadaan membuka rapat pembukaan
dokumen penawaran, menyatakan dihadapan para peserta
pelelangan bahwa saat pemasukan dokumen penawaran
telah ditutup sesuai waktunya, menolak dokumen
penawaran yang terlambat dan/atau tambahan dokumen
penawaran, kemudian membuka dokumen penawaran yang
masuk.
5) Bagi penawaran yang disampaikan melalui pos dan diterima
terlambat, panitia/pejabat pengadaan membuka sampul
luar dokumen penawaran untuk mengetahui alamat peserta
lelang. Panitia/pejabat pengadaan segera memberitahukan
kepada penyedia barang/jasa yang bersangkutan untuk
mengambil kembali seluruh dokumen penawaran.
Pengembalian dokumen penawaran disertai dengan bukti
serah terima.
6) Tidak diperkenankan mengubah waktu penutupan
penyampaian penawaran untuk hal-hal yang tidak penting.
Apabila terpaksa dilakukan perubahan waktu penutupan
penyampaian penawaran maka perubahan tersebut harus
dituangkan di dalam adendum dokumen pemilihan penyedia
barang/jasa dan disampaikan pada seluruh peserta lelang.
7) Pembukaan dokumen penawaran yang masuk dilaksanakan
sebagai berikut:
a) Panitia/pejabat pengadaan meminta kesediaan
sekurang-kurangnya 2 (dua) wakil dari peserta
pelelangan yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak
terdapat saksi dari peserta pelelangan yang hadir,
panitia/ pejabat pengadaan menunda pembukaan
kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran sampai
dengan waktu tertentu yang telah ditentukan
panitia/pejabat pengadaan sekurang-kurangnya 2
(dua) jam. Setelah sampai batas waktu yang telah
ditentukan, wakil peserta lelang tetap tidak ada yang
hadir, acara pembukaan kotak/tempat pemasukan
dokumen penawaran dilakukan dengan disaksikan oleh
2 (dua) orang saksi di luar panitia/pejabat pengadaan
yang ditunjuk secara tertulis oleh panitia/pejabat
pengadaan;
b) Panitia/pejabat pengadaan meneliti isi kotak/tempat
pemasukan dokumen penawaran dan menghitung
jumlah sampul penawaran yang masuk (tidak dihitung
surat pengunduran diri) dan bila penawaran yang
masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pelelangan tidak
dapat dilanjutkan dan harus diulang, kemudian
mengumumkan kembali dengan mengundang calon
peserta lelang yang baru;
c) Pembukaan dokumen penawaran untuk setiap sistem
dilakukan sebagai berikut:
(1) Untuk Sistem Satu Sampul, panitia/pejabat
pengadaan membuka kotak dan sampul dokumen
penawaran di hadapan para peserta lelang.
(2) Untuk Sistem Dua Sampul, panitia/pejabat
pengadaan membuka kotak dan sampul I di
hadapan peserta lelang. Sampul I yang berisi data
administrasi dan teknis dibuka, dan dijadikan
lampiran berita acara pembukaan dokumen
penawaran sampul I. Sampul II yang berisi data
harga tidak boleh dibuka dan sampulnya dituliskan
identitas perusahaan dan diparaf oleh
panitia/pejabat pengadaan dan wakil peserta
lelang dari perusahaan yang berbeda sebelum
disimpan oleh panitia/pejabat pengadaan.
(3) Untuk Sistem Dua Tahap, panitia/pejabat
pengadaan membuka kotak dan sampul I di
hadapan peserta lelang. Sampul I yang berisi
data administrasi dan teknis dibuka, dan
dijadikan lampiran berita acara pembukaan
dokumen penawaran sampul I. Sampul II yang
berisi data harga disampaikan kemudian oleh
peserta lelang bilamana telah dinyatakan lulus
persyaratan teknis dan administrasi.
d) Panitia/pejabat pengadaan memeriksa, menunjukkan
dan membacakan di hadapan para peserta pelelangan
mengenai kelengkapan dokumen penawaran, yang
terdiri atas:
(1) Untuk satu sampul:
(a) surat penawaran yang di dalamnya tercantum
masa berlaku penawaran;
(b) jaminan penawaran asli;
(c) daftar kuantitas dan harga (khusus untuk
kontrak harga satuan).
(2) Untuk dua sampul:
(a) surat penawaran yang di dalamnya tercantum
masa berlaku penawaran tetapi tidak
tercantum harga penawaran;
(b) jaminan penawaran asli.
(3) Untuk dua tahap:
(a) surat penawaran yang di dalamnya
tercantum masa berlaku penawaran tetapi
tidak tercantum harga penawaran;
(b) jaminan penawaran asli;
(c) dokumen penawaran teknis dan dokumen
pendukung lainnya yang disyaratkan dalam
dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.
e) Dalam hal dilakukan prakualifikasi, untuk menghindari
kesalahan-kesalahan kecil yang dapat menggugurkan
peserta pelelangan, maka syarat-syarat administrasi
lainnya yang diperlukan agar diminta dan dievaluasi
pada saat prakualifikasi dan tidak perlu lagi
dilampirkan pada dokumen penawaran;
f) Panitia/pejabat pengadaan tidak boleh menggugurkan
penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali
untuk penawaran yang terlambat
memasukkan/menyampaikan penawarannya;
g) Panitia/pejabat pengadaan segera membuat berita
acara pembukaan dokumen penawaran terhadap
semua penawaran yang masuk;
h) Setelah dibacakan dengan jelas, berita acara
ditandatangani oleh panitia/pejabat pengadaan yang
hadir dan dua orang wakil peserta lelang yang sah
yang ditunjuk oleh para peserta lelang yang hadir;
i) Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan
penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus
dimuat dengan jelas di dalam berita acara pembukaan
penawaran (BAPP);
j) BAPP dibagikan kepada wakil peserta pelelangan yang
hadir tanpa dilampiri dokumen penawaran.
f. Evaluasi Penawaran
1) Pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh
panitia/pejabat pengadaan terhadap semua penawaran
yang masuk. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi
administrasi, teknis, dan harga berdasarkan kriteria,
metoda, dan tatacara evaluasi yang telah ditetapkan dalam
dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.
2) Pada tahap awal, panitia/pejabat pengadaan dapat
melakukan koreksi aritmatik terhadap semua penawaran
yang masuk dan melakukan evaluasi sekurang-kurangnya 3
(tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik.
3) Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang
sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi
yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia
barang/jasa, tanpa ada penyimpangan yang bersifat
penting/pokok atau penawaran bersyarat.
4) Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran
bersyarat adalah:
a) jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap hal-hal
yang sangat substantif dan akan mempengaruhi
lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja/performance
pekerjaan;
b) substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen
pemilihan penyedia barang/jasa;
c) adanya penawaran dari penyedia barang/jasa dengan
persyaratan tambahan di luar ketentuan dokumen
pemilihan penyedia barang/jasa yang akan
menimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau tidak
adil di antara peserta lelang yang memenuhi syarat.
5) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi,
apabila:
a) Syarat-syarat yang diminta berdasarkan dokumen
pemilihan penyedia barang/jasa dipenuhi/ dilengkapi
dan isi setiap dokumen benar serta dapat dipastikan
bahwa dokumen penawaran ditandatangani oleh orang
yang berwenang;
b) Dokumen penawaran yang masuk menunjukkan
adanya persaingan yang sehat, tidak terjadi pengaturan
bersama (kolusi) di antara para peserta dan/atau
dengan panitia/pejabat pengadaan yang dapat
merugikan negara dan/atau peserta lainnya;
c) Surat jaminan penawaran memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
(1) diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank
perkreditan rakyat) atau oleh perusahaan asuransi
yang mempunyai program asuransi kerugian
(surety bond) yang mempunyai dukungan
reasuransi sebagaimana persyaratan yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(2) masa berlaku jaminan penawaran tidak kurang dari
jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen
pemilihan penyedia barang/jasa.
(3) nama peserta lelang sama dengan nama yang
tercantum dalam surat jaminan penawaran.
(4) besar jaminan penawaran tidak kurang dari nilai
nominal yang ditetapkan dalam dokumen
pemilihan penyedia barang/jasa.
(5) besar jaminan penawaran dicantumkan dalam
angka dan huruf.
(6) nama pengguna barang/jasa yang menerima
jaminan penawaran sama dengan nama pengguna
barang/jasa yang mengadakan pelelangan.
(7) paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket
pekerjaan yang dilelang.
(8) isi surat jaminan penawaran harus sesuai dengan
ketentuan dalam dokumen pemilihan penyedia
barang/jasa.
Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan/atau
meragukan dalam surat jaminan penawaran perlu
diklarifikasi dengan pihak yang terkait tanpa mengubah
substansi dari jaminan penawaran.
d) Surat penawaran (contoh untuk sistem satu sampul):
(1) ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama
perusahaan atau penerima kuasa dari direktur
utama yang nama penerima kuasanya tercantum
dalam akte pendirian atau perubahannya, atau
kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh
kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen
otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian
kerjasama adalah yang berhak mewakili
perusahaan yang bekerjasama;
(2) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak
kurang dari waktu yang ditetapkan dalam
dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
(3) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang
ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang
ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia
barang/jasa;
(4) bermaterai, dan bertanggal.
e) Daftar kuantitas dan harga satuan setiap jenis/item
pekerjaan untuk kontrak harga satuan diisi dengan
lengkap kecuali ditentukan lain dalam dokumen
pemilihan penyedia barang/jasa. Sedangkan untuk
kontrak lumpsum, bila diperlukan, daftar kuantitas dan
harga hanya sebagai pelengkap. Daftar rincian
kuantitas dan harga satuan dalam sistem kontrak
lumpsum tidak dapat dijadikan dasar untuk
menggugurkan penawaran dan perhitungan prestasi
kerja berkaitan dengan persyaratan pembayaran;
f) Analisis harga satuan pekerjaan utama harus
disampaikan dengan lengkap sesuai yang ditentukan
dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
g) Telah melunasi kewajiban membayar pajak tahun
terakhir, dibuktikan dengan melampirkan foto copy
bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan
(SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan foto
copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29, yang
dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak setempat,
sesuai dengan domisili perusahaan yang bersangkutan;
h) Terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan,
panitia/pejabat pengadaan dapat melakukan klarifikasi
dan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan
administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis.
Terhadap penawaran yang tidak memenuhi persyaratan
administrasi tidak dilanjutkan dengan evaluasi teknis.
6) Panitia/pejabat pengadaan melakukan evaluasi teknis
terhadap semua penawaran yang memenuhi persyaratan
administrasi. Faktor-faktor yang dinilai pada evaluasi teknis
harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen
pemilihan penyedia barang/jasa. Panitia/pejabat pengadaan
tidak diperkenankan menambah dan/atau mengurangi
faktor-faktor yang dinilai dan tatacara penilaian yang
ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.
7) Untuk pengadaan jasa pemborongan, penawaran
dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila:
a) Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan
memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan
dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan
diyakini menggambarkan penguasaan dalam
penyelesaian pekerjaan;
b) Jadual waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan
tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam
dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
c) Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan
minimal yang disediakan sesuai dengan dokumen
pemilihan penyedia barang/jasa;
d) Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia
barang/jasa;
e) Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh
sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam
dokumen pemilihan penyedia barang/jasa serta
posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan
sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan;
f) Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai
dengan persyaratan yang dicantumkan dalam dokumen
pemilihan penyedia barang/jasa;
g) Memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam
dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.
8) Untuk pengadaan barang/jasa lainnya, penawaran dinyatakan
memenuhi persyaratan teknis, apabila:
a) Memenuhi spesifikasi teknis barang yang ditawarkan
berdasarkan contoh, brosur, dan gambar-gambar yang
ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia
barang/jasa;
b) Jadual waktu penyerahan barang/jasa lainnya tidak
melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam
dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
c) Identitas barang/jasa lainnya yang ditawarkan
tercantum dengan lengkap dan jelas;
d) Jumlah barang/jasa lainnya yang ditawarkan tidak
kurang dari yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan
penyedia barang/jasa;
e) Memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam
dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.
9) Tidak dapat menggugurkan teknis berdasarkan analisa
harga satuan.
10) Apabila dalam evaluasi teknis termaksud pada butir 7) dan
butir 8) terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan,
panitia/pejabat pengadaan melakukan klarifikasi dengan
pihak penawar. Terhadap penawaran yang memenuhi
persyaratan teknis akan dilanjutkan dengan evaluasi
kewajaran harga, sedangkan terhadap penawaran yang
tidak memenuhi persyaratan teknis dinyatakan gugur.
11) Dalam sistem satu sampul, panitia/pejabat pengadaan
dapat langsung melakukan evaluasi kewajaran harga secara
rinci bagi penawaran yang memenuhi persyaratan
administrasi dan teknis tersebut. Dalam sistem dua sampul,
panitia/pejabat pengadaan mengumumkan hasil evaluasi
administrasi dan teknis serta mengundang penawar yang
lulus untuk menyaksikan pembukaan sampul II (penawaran
harga).
12) Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi
kewajaran harga adalah hal-hal yang pokok atau penting,
meliputi:
a) Total harga penawaran terhadap pagu anggaran:
(1) apabila total harga penawaran melebihi pagu
anggaran dinyatakan gugur;
(2) apabila semua harga penawaran di atas pagu
anggaran dilakukan lelang ulang.
b) unsur-unsur yang mempengaruhi
substansi/lingkup/kualitas pekerjaan untuk kontrak
harga satuan, apabila mata pembayaran utama di
bawah persyaratan/spesifikasi yang ditentukan dalam
dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan akan
mempengaruhi substansi/kualitas pekerjaan, maka
penawaran dinyatakan gugur;
c) harga satuan timpang yang nilainya lebih besar dari
110% (seratus sepuluh persen) dari HPS dilakukan
klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata
harga satuan tersebut timpang, maka harga satuan
timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan
dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
d) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak
ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus
tetap dilaksanakan, dianggap termasuk dalam harga
satuan pekerjaan lainnya;
e) untuk kontrak lumpsum atau kontrak harga satuan
yang harga satuannya ditulis dalam angka dan huruf,
apabila terdapat perbedaan antara penulisan nilai
dalam angka dan huruf maka nilai penawaran yang
diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;
f) koreksi aritmatik dilakukan sebagai berikut:
(1) volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen
penawaran disesuaikan dengan yang tercantum
dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
(2) apabila terjadi kesalahan hasil pengalian antara
volume dengan harga satuan pekerjaan, maka
dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga
satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh
diubah;
(3) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan
dianggap sudah termasuk dalam harga satuan
pekerjaan yang lain, dan harga satuan pada surat
penawaran tetap dibiarkan kosong.
g) hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai atau
urutan penawaran menjadi lebih tinggi atau lebih
rendah terhadap urutan penawaran semula.
h) memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan
produksi dalam negeri.
13) Dalam mengevaluasi kewajaran harga penawaran dapat
dilakukan:
a) klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam
negeri terlalu tinggi dibandingkan dengan perkiraan
panitia/pejabat pengadaan;
b) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran
dinilai terlalu rendah. Apabila dari hasil klarifikasi
terbukti dinilai harganya terlampau rendah, dan peserta
lelang tetap menyatakan mampu melaksanakan
pekerjaan sesuai dokumen pemilihan penyedia
barang/jasa, maka peserta lelang tersebut harus
bersedia untuk menaikkan jaminan pelaksanaannya
menjadi sekurang-kurangnya persentase jaminan
pelaksanaan yang ditetapkan dalam dokumen
pemilihan penyedia barang/jasa dikalikan 80%
(delapan puluh persen) HPS, bilamana ditunjuk sebagai
pemenang lelang. Dalam hal peserta lelang yang
bersangkutan tidak bersedia menambah nilai jaminan
pelaksanaannya, maka penawarannya dapat
digugurkan dan jaminan penawarannya disita untuk
negara, sedangkan penyedia barang/jasa itu sendiri, di
black list (didaftar hitamkan) selama 1 (satu) tahun
dan tidak diperkenankan ikut serta dalam pengadaan
barang/jasa pada instansi pemerintah.
14) Penilaian kualifikasi untuk pelelangan dengan
pascakualifikasi terhadap 3 (tiga) penawaran terendah
yang responsif.
g. Pembuktian Kualifikasi
Terhadap penyedia barang/jasa yang akan diusulkan sebagai
pemenang dan pemenang cadangan, dilakukan verifikasi
terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir
isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen
yang sah dan bila diperlukan dilakukan konfirmasi dengan
instansi terkait.
h. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan
1) Panitia/pejabat pengadaan membuat kesimpulan dari hasil
evaluasi administrasi, teknis, dan harga dituangkan dalam
berita acara hasil pelelangan (BAHP). BAHP memuat hasil
pelaksanaan pelelangan, termasuk cara penilaian, rumusrumus
yang digunakan, sampai dengan penetapan urutan
pemenangnya berupa daftar peserta pelelangan yang
dimulai dari harga penawaran terendah. BAHP
ditandatangani oleh ketua dan semua anggota
panitia/pejabat pengadaan atau sekurang-kurangnya dua
pertiga dari jumlah anggota panitia.
2) BAHP bersifat rahasia sampai dengan saat penandatangan
kontrak.
3) BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut:
a) Nama semua peserta lelang dan harga penawaran
dan/atau harga penawaran terkoreksi, dari masingmasing
peserta lelang;
b) Metoda evaluasi yang digunakan;
c) Unsur-unsur yang dievaluasi;
d) Rumus yang dipergunakan;
e) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu
mengenai hal ikhwal pelaksanaan pelelangan;
f) Tanggal dibuatnya berita acara serta jumlah peserta
yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
g) Penetapan urutan dari 1 (satu) calon pemenang dan 2
(dua) cadangan. Apabila tidak ada penawaran yang
memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan
pernyataan bahwa pelelangan dinyatakan gagal, dan
harus segera dilakukan pelelangan ulang. Apabila
peserta lelang yang memenuhi syarat kurang dari 3
(tiga), maka penyedia barang/jasa tersebut tetap
diusulkan sebagai calon pemenang lelang.
i. Penetapan Pemenang Lelang
1) Panitia/pejabat pengadaan menetapkan calon pemenang
lelang yang menguntungkan bagi negara dalam arti:
a) Penawaran memenuhi syarat administratif dan teknis
yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia
barang/jasa;
b) Perhitungan harga yang ditawarkan adalah terendah
yang responsif;
c) Telah memperhatikan penggunaan semaksimal
mungkin hasil produksi dalam negeri;
d) Penawaran tersebut adalah terendah di antara
penawaran yang memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud dalam butir 1) huruf a) sampai dengan huruf
c).
2) Calon pemenang lelang harus sudah ditetapkan oleh
panitia/pejabat pengadaan selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari kerja setelah pembukaan penawaran dalam sistem satu
sampul, atau atau 7 (tujuh) hari kerja setelah pembukaan
sampul II pada sistem dua sampul atau dua tahap.
3) Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang lelang
mengajukan harga penawaran yang sama, maka
panitia/pejabat pengadaan meneliti kembali data kualifikasi
peserta yang bersangkutan, dan memilih peserta yang
menurut pertimbangannya mempunyai kemampuan yang
lebih besar, dan hal ini dicatat dalam berita acara.
4) Panitia/pejabat pengadaan membuat dan menyampaikan
laporan kepada pengguna barang/jasa atau kepada pejabat
yang berwenang mengambil keputusan untuk
menetapkan pemenang lelang, melalui pengguna
barang/jasa. Laporan tersebut disertai usulan calon
pemenang dan penjelasan atau keterangan lain yang
dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan untuk
mengambil keputusan.
a) Untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai sampai
dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah), apabila pengguna barang/jasa tidak
sependapat dengan usulan panitia/pejabat pengadaan,
maka pengguna barang/jasa membahas hal tersebut
dengan panitia/pejabat pengadaan untuk mengambil
keputusan sebagai berikut:
(1) menyetujui usulan panitia/pejabat pengadaan;
atau
(2) menetapkan keputusan yang disepakati bersama
untuk melakukan evaluasi ulang atau lelang ulang
atau menetapkan pemenang lelang, dan
dituangkan dalam berita acara yang memuat
keberatan dan kesepakatan masing-masing pihak;
atau
(3) bila akhirnya tidak tercapai kesepakatan, maka
akan diputuskan oleh Menteri/Panglima
TNI/Kapolri/Kepala
LPND/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur
BI/ Pimpinan BHMN/ Direktur Utama BUMN/BUMD
dan bersifat final.
b) Untuk pengadaan yang bernilai di atas
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah),
apabila pengguna barang/jasa tidak sependapat dengan
usulan panitia/pejabat pengadaan, maka pengguna
barang/ jasa membahas hal tersebut dengan
panitia/pejabat pengadaan untuk mengambil keputusan
sebagai berikut:
(1) menyetujui usulan panitia/pejabat pengadaan
untuk dimintakan persetujuan kepada
Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Kepala LPND/
Gubernur/Bupati/Walikota/ Dewan Gubernur
BI/Pimpinan BHMN/Direktur Utama BUMN/BUMD;
atau
(2) menetapkan keputusan yang disepakati bersama
untuk melakukan evaluasi ulang atau lelang ulang,
dan dituangkan dalam berita acara serta
dilaporkan kepada Menteri/Panglima TNI/Kapolri/
Kepala LPND/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan
Gubernur BI/ Pimpinan BHMN/Direktur Utama
BUMN/BUMD; atau
(3) apabila masih belum ada kesepakatan maka
dilaporkan kepada Menteri/Panglima TNI/
Kapolri/Kepala LPND/Gubernur/Bupati/ Walikota/
Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/ Direktur
Utama BUMN/ BUMD, dengan catatan keberatan
dari pengguna barang/jasa, untuk diputuskan dan
bersifat final.
c) Untuk pengadaan yang bernilai di atas
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah),
apabila pengguna barang/jasa dan/atau panitia/pejabat
pengadaan pengadaan tidak sependapat dengan
keputusan Menteri/Panglima TNI/Kapolri/ Kepala
LPND/Gubernur/ Bupati/Walikota/Dewan Gubernur
BI/Pimpinan BHMN/Direktur Utama BUMN /BUMD,
maka:
(1) Penetapan pemenang lelang atau keputusan lain
diserahkan kepada Menteri/Panglima
TNI/Kapolri/Kepala LPND/Gubernur/
Bupati/Walikota/ Dewan Gubernur BI/Pimpinan
BHMN/Direktur Utama BUMN/BUMD dan
panitia/pejabat pengadaan pengadaan dan
pengguna barang jasa tidak perlu melakukan
perubahan berita acara evaluasi.
(2) Keputusan Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Kepala
LPND/ Gubernur/Bupati/Walikota/ Dewan Gubernur
BI/Pimpinan BHMN/Direktur Utama BUMN/BUMD
bersifat final.
5) Usulan penetapan pemenang lelang disusun sesuai dengan
urutannya dan harus memuat:
a) Nama dan alamat penyedia barang/jasa;
b) Harga penawaran setelah dikoreksi aritmatik;
c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
6) Pemenang lelang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan berdasarkan usulan panitia/pejabat pengadaan
melalui pengguna barang/jasa. Pejabat yang berwenang
segera menetapkan pemenang lelang dan mengeluarkan
surat penetapan penyedia barang/jasa, serta
menyampaikannya kepada panitia/pejabat pengadaan
selambat-lambatnya:
a) Lima hari kerja untuk penetapan oleh pengguna
barang/jasa;
b) Empat belas hari kerja untuk penetapan oleh
Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Kepala
PND/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur
BI/Pimpinan BHMN/Direktur Utama BUMN/BUMD.
Ketentuan butir a) dan butir b) terhitung sejak surat usulan
penetapan pemenang lelang tersebut diterima oleh pejabat
yang berwenang menetapkan pemenang lelang.
7) Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan
pemenang lelang adalah:
a) Dokumen pemilihan penyedia barang/jasa beserta
adendum (bila ada);
b) Berita acara pembukaan penawaran (BAPP);
c) Berita acara hasil pelelangan (BAHP);
d) Ringkasan proses pelelangan dan hasil pelelangan;
e) Dokumen penawaran dari calon pemenang pelelangan
dan cadangan calon pemenang yang telah diparaf
panitia/pejabat pengadaan dan 2 (dua) wakil peserta
lelang;
f) Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan
pemenang lelang dan mengakibatkan
penawaran/jaminan penawaran habis masa berlakunya,
maka dilakukan konfirmasi kepada seluruh peserta
lelang untuk memperpanjang surat penawaran dan
jaminan penawaran. Calon pemenang lelang dapat
mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi.
j. Pengumuman Pemenang Lelang
Pemenang lelang diumumkan dan diberitahukan oleh
panitia/pejabat pengadaan kepada para peserta selambatlambatnya
2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat
penetapan penyedia barang/jasa dari pejabat yang berwenang.
k. Sanggahan Peserta Lelang dan Pengaduan Masyarakat
1) Kepada peserta lelang yang berkeberatan atas penetapan
pemenang lelang diberikan kesempatan untuk mengajukan
sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu
5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.
2) Sanggahan disampaikan kepada pejabat yang berwenang
menetapkan pemenang lelang, disertai bukti-bukti terjadinya
penyimpangan, dengan tembusan disampaikan sekurang kurangnya kepada unit pengawasan internal. Sanggahan
yang disampaikan kepada bukan pejabat yang berwenang
menetapkan pemenang lelang dianggap sebagai pengaduan
dan tetap harus ditindaklanjuti.
3) Sanggahan wajib diajukan oleh peserta lelang baik secara
sendiri-sendiri maupun bersama dengan peserta lelang lain
apabila telah terjadi penyimpangan prosedur yang
merugikan negara dan/atau masyarakat dirugikan, meliputi:
a) Panitia/pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang
berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan/atau
b) Pelaksanaan pelelangan menyimpang dari ketentuan
yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan
penyedia barang/jasa; dan/atau
c) Terjadi praktek KKN di antara peserta lelang dan/atau
dengan anggota panitia/pejabat pengadaan/pejabat
yang berwenang; dan/atau
d) Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang
mengakibatkan pelelangan tidak adil, tidak transparan
dan tidak terjadi persaingan yang sehat.
4) Panitia/pejabat pengadaan sepenuhnya bertanggung jawab
atas seluruh proses pelelangan dan hasil evaluasi yang
dilakukan. Panitia/pejabat pengadaan wajib menyampaikan
bahan-bahan, yang berkaitan dengan sanggahan peserta
lelang yang bersangkutan baik secara tertulis maupun lisan
kepada pejabat yang berwenang memberikan jawaban atas
sanggahan tersebut.
5) Pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang
memberikan jawaban tertulis selambat-lambatnya dalam 5
(lima) hari kerja atas sanggahan tersebut secara
proporsional sesuai dengan masalahnya dengan ketentuan
sebagai berikut:
a) Apabila pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan
penyedia barang/jasa karena kesalahan atau kelalaian
panitia/pejabat pengadaan, maka pejabat yang
berwenang memerintahkan panitia/pejabat pengadaan
melakukan evaluasi ulang;
b) Apabila terbukti terjadi KKN antara pejabat yang
berwenang, anggota panitia/pejabat pengadaan dengan
peserta lelang tertentu yang merugikan peserta
lainnya, maka diambil tindakan dengan
memberhentikan pejabat/anggota panitia/pejabat
pengadaan dari jabatannya dan menggugurkan
penawaran peserta yang terlibat KKN tersebut.
Kemudian pejabat yang berwenang mengganti
panitia/pejabat pengadaan dengan pejabat lain untuk
melakukan evaluasi ulang;
c) Peserta lelang yang terlibat KKN dan rekayasa
sebagaimana pada butir 3) .c) dan butir 3).d)
dikenakan sanksi berupa pencairan jaminan penawaran
dan dilarang untuk mengikuti kegiatan pengadaan
barang/jasa di instansi pemerintah selama 1 (satu)
tahun;
d) Apabila pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan
prosedur yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan
penyedia barang/jasa, maka dilakukan pelelangan
ulang dimulai dari pengumuman kembali oleh
panitia/pejabat pengadaan yang baru.
6) Apabila peserta lelang yang menyanggah tidak dapat
menerima jawaban atas sanggahan dari pengguna
barang/jasa, maka peserta lelang tersebut dapat
mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Panglima
TNI/ Kapolri/Kepala LPND/Gubernur/Bupati/ Walikota/
Dewan Gubernur BI/ Pimpinan BHMN/Direktur Utama
BUMN/BUMD, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak
diterimanya jawaban sanggahan tersebut. Sedangkan
proses pengadaan dapat dilanjutkan tanpa harus menunggu
hasil keputusan tersebut.
l. Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
1) Pengguna barang/jasa mengeluarkan Surat Penunjukan
Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebagai pelaksana pekerjaan
yang dilelangkan, dengan ketentuan:
a) Tidak ada sanggahan dari peserta lelang; atau
b) Sanggahan yang diterima pejabat yang berwenang
menetapkan dalam masa sanggah ternyata tidak benar,
atau sanggahan diterima melewati waktu masa
sanggah.
2) Peserta lelang yang ditetapkan sebagai penyedia
barang/jasa wajib menerima keputusan tersebut. Apabila
yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa
penawarannya masih berlaku maka pengunduran diri
tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang
dapat diterima secara obyektif oleh pengguna barang/jasa,
dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran peserta lelang
yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas
Negara/Daerah.
3) Terhadap penyedia barang/jasa yang ditetapkan sebagai
pelaksana pekerjaan mengundurkan diri dengan alasan
yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih
berlaku, disamping jaminan penawaran yang bersangkutan
dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah penyedia
barang/jasa tersebut juga dikenakan sanksi berupa
larangan untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa
di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun.
4) Apabila pemenang lelang urutan pertama yang ditetapkan
sebagai penyedia barang/jasa mengundurkan diri, maka
penetapan penyedia barang/jasa dapat dilakukan kepada
calon pemenang lelang urutan kedua (jika ada) sesuai
dengan harga penawarannya, dengan ketentuan:
a) Penetapan pemenang lelang urutan kedua tersebut
harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/penetapan
pejabat yang berwenang menetapkan pemenang
lelang;
b) Masa penawaran calon pemenang lelang urutan kedua
masih berlaku atau sudah diperpanjang masa
berlakunya.
5) Apabila calon pemenang lelang urutan kedua juga
mengundurkan diri, maka penetapan penyedia barang/jasa
dapat dilakukan kepada calon pemenang urutan ketiga (jika
ada) sesuai dengan harga penawarannya dengan
ketentuan:
a) Penetapan pemenang lelang tersebut harus terlebih
dahulu mendapat persetujuan/penetapan pejabat yang
berwenang menetapkan pemenang lelang;
b) Masa berlakunya penawaran calon pemenang lelang
urutan ketiga masih berlaku atau sudah diperpanjang;
c) Jaminan penawaran dari pemenang lelang urutan
kedua dicairkan dan disetorkan pada Kas
Negara/Daerah;
d) Bila calon pemenang kedua mengundurkan diri, dengan
alasan yang tidak dapat diterima, dikenakan sanksi
sebagaimana tersebut pada butir 3) di atas.
6) Apabila calon pemenang ketiga mengundurkan diri, dengan
alasan yang tidak dapat diterima, maka dikenakan sanksi
sebagaimana tersebut pada butir 3) di atas. Kemudian
panitia/pejabat pengadaan melakukan pelelangan ulang,
dengan ketentuan bahwa jaminan penawaran dari calon
pemenang lelang urutan ketiga dicairkan dan disetorkan
pada Kas Negara/Daerah.
7) SPPBJ harus dibuat paling lambat 5 (lima) hari kerja
setelah pengumuman penetapan pemenang lelang dan
segera disampaikan kepada pemenang lelang.
8) Salah satu tembusan dari SPPBJ disampaikan (tanpa
lampiran perjanjian/kontrak) sekurang-kurangnya kepada
unit pengawasan internal.
m. Pelelangan Gagal dan Pelelangan Ulang
1) Pelelangan dinyatakan gagal apabila:
a) Penyedia barang/jasa yang tercantum dalam daftar
calon peserta lelang kurang dari 3 (tiga); atau
b) Penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga); atau
c) Tidak ada penawaran yang memenuhi syarat yang
ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia
barang/jasa; atau
d) Semua penawaran di atas pagu dana yang tersedia;
atau
e) Sanggahan dari peserta lelang atas kesalahan prosedur
yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia
barang/jasa ternyata benar; atau
f) Sanggahan dari peserta lelang atas terjadinya KKN dari
calon pemenang lelang urutan 1, 2, dan 3 ternyata
benar; atau
g) Calon pemenang lelang urutan 1, 2, dan 3
mengundurkan diri dan tidak bersedia ditunjuk; atau
h) Pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan
dokumen pemilihan penyedia barang/jasa atau
prosedur yang berlaku; atau
i) Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dalam
pelaksanaan lelang ternyata benar.
2) Pelelangan Ulang:
Dalam hal pelelangan dinyatakan gagal, pengguna
barang/jasa/pejabat yang berwenang memerintahkan
pelelangan ulang dengan prosedur:
a) Pelelangan gagal karena tersebut pada butir 1). a),
dan/atau butir 1) .b), dan/atau butir 1). e) dilakukan
pelelangan ulang, dengan cara mengumumkan kembali
dan mengundang calon peserta lelang yang baru selain
calon peserta lelang yang telah masuk dalam daftar
calon peserta lelang;
b) Pelelangan gagal karena tersebut pada butir 1). c)
dan/atau butir 1).d), dan/atau butir 1).h)
dilakukan pelelangan ulang, dengan cara mengundang
ulang semua peserta lelang yang tercantum dalam
daftar calon peserta lelang untuk mengajukan
penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis,
dan harga). Bilamana dianggap perlu panitia/pejabat
pengadaan melakukan pelelangan ulang dengan
mengundang calon peserta lelang yang baru;
c) Pelelangan gagal yang disebabkan sebagaimana
tersebut pada butir 1).f) dan butir 1) .i) dilakukan
sebagai berikut:
(1) apabila panitia/pejabat pengadaan lelang tidak
terbukti terlibat KKN, panitia/pejabat pengadaan
lelang mengundang ulang semua peserta lelang
yang tercantum dalam daftar calon penyedia
barang/jasa untuk mengajukan penawaran ulang
secara lengkap (administrasi, teknis, dan harga).
Bilamana dianggap perlu panitia/pejabat
pengadaan lelang melakukan pelelangan ulang
dengan mengundang calon penyedia barang/jasa
yang baru. Panitia/pejabat pengadaan lelang
dilarang mengundang peserta lelang yang terlibat
KKN, dan penyedia barang/jasa dikenakan sanksi
pidana berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
(2) apabila panitia/pejabat pengadaan lelang terbukti
terlibat KKN, maka panitia/ pejabat pengadaan
dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dan dibentuk
panitia/pejabat pengadaan lelang baru untuk
melakukan pelelangan ulang. Panitia/pejabat
pengadaan lelang baru dilarang mengikutsertakan
peserta lelang yang terbukti terlibat KKN.
d) Pelelangan gagal yang disebabkan sebagaimana
tersebut pada butir 1).g), dilakukan pelelangan ulang
dengan cara sebagai berikut:
(1) mengundang peserta yang memenuhi syarat untuk
menyampaikan penawaran harga yang baru
apabila peserta lelang yang memenuhi syarat sama
dengan atau lebih dari 3 (tiga) peserta (tidak
termasuk peserta yang mengundurkan diri);
(2) mengumumkan kembali/mengundang peserta
lelang yang baru dan lama yang memenuhi syarat
untuk mengajukan penawarannya apabila peserta
yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga) peserta
(tidak termasuk peserta yang mengundurkan diri);
e) Apabila dalam pelelangan ulang pesertanya kurang dari 3
(tiga) maka:
(1) Dalam hal peserta lelang yang memenuhi syarat
hanya 2 (dua), maka proses pemilihan dilanjutkan
seperti pada proses pemilihan langsung;
(2) Dalam hal peserta lelang yang memenuhi syarat
hanya 1 (satu), maka proses pemilihan dilanjutkan
seperti pada proses penunjukan langsung.
f) Dalam hal pengguna barang/jasa atau panitia/pejabat
pengadaan menemukan indikasi kuat adanya KKN di
antara para penyedia barang/jasa, maka:
(1) Panitia/pejabat pengadaan meneliti kewajaran
penawaran dengan cara memeriksa koefisien dan
harga satuan dasar upah, bahan, dan alat dan
membandingkan dengan harga satuan pekerjaan
sejenis terdekat;
(2) Memeriksa dokumentasi yang mendukung adanya
KKN;
(3) Apabila hasil penelitian dan pemeriksaan pada butir
(1) dan butir (2) mengarah kepada terjadinya KKN,
maka pengguna barang/jasa atau panitia/pejabat
pengadaan wajib menghentikan proses pelelangan
untuk diperiksa intansi yang berwenang.
g) Apabila dalam pelaksanaan lelang ulang terjadi KKN,
maka pengguna barang/jasa wajib menghentikan
proses pengadaan dan pejabat yang berwenang
mengusulkan pemindahan alokasi dananya untuk
pekerjaan lain.
n. Penandatanganan Kontrak
Setelah SPPBJ diterbitkan, pengguna barang/jasa menyiapkan dan
menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan apabila dananya
telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran, dengan ketentuan
sebagai berikut:
1) Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14
(empat belas) hari setelah diterbitkan SPPBJ dan setelah
penyedia barang/jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan
dengan ketentuan:
a) Nilai jaminan pelaksanaan dengan jaminan bank 5%
(lima persen) dari nilai kontrak;
b) Untuk nilai pengadaan kecil sampai dengan
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpa
jaminan pelaksanaan;
c) Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurangkurangnya
sejak tanggal penandatanganan kontrak
sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal
masa pemeliharaan berakhir berdasarkan kontrak.
2) Apabila penyedia barang/jasa yang ditunjuk menolak/
mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat
diterima atau gagal untuk menandatangani kontrak, maka
pengguna barang/jasa membatalkan SPPBJ, mencairkan
jaminan penawaran, dan penyedia barang/jasa dikenakan
sanksi dilarang mengikuti pengadaan barang/jasa instansi
pemerintah selama 2 (dua) tahun;
3) Pengguna dan penyedia barang/jasa tidak diperkenankan
mengubah dokumen pengadaan secara sepihak sampai
dengan penandatanganan kontrak;
4) Pengguna dan penyedia barang/jasa wajib memeriksa
konsep kontrak meliputi substansi, bahasa/redaksional,
angka, dan huruf serta membubuhkan paraf pada lembar
demi lembar dokumen kontrak;
5) Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian dokumen
kontrak di dalam surat perjanjian dengan maksud apabila
terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan
bagian yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan
berdasarkan urutan yang ditetapkan sebagai berikut:
a) Surat perjanjian;
b) Surat penawaran berikut kuantitas dan harga;
c) Amandemen kontrak;
d) Ketentuan khusus kontrak;
e) Ketentuan umum kontrak;
f) Spesifikasi khusus;
g) Spesifikasi umum;
h) Gambar-gambar;
i) Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ,
Berita Acara Hasil Pelelangan, Berita Acara Penjelasan
dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.
6) Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan,
yaitu:
a) Sekurang-kurangnya 2 (dua) kontrak asli, kontrak asli
pertama untuk pengguna barang/jasa dibubuhi
materai pada bagian yang ditandatangani oleh
penyedia barang/jasa , dan kontrak asli kedua untuk
penyedia barang/jasa dibubuhi materai pada bagian
yang ditandatangani oleh pengguna barang/jasa;
b) Rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai.
2. Pelelangan Terbatas
a. Proses pelelangan terbatas pada prinsipnya sama dengan proses
pelelangan umum kecuali dalam pengumuman dicantumkan
kriteria peserta dan nama-nama penyedia barang/ jasa yang
akan diundang.
b. Apabila setelah diumumkan ternyata ada penyedia barang/jasa
yang tidak tercantum dalam pengumuman dan berminat serta
memenuhi kualifikasi, maka wajib untuk diikutsertakan dalam
pelelangan terbatas.
3. Pemilihan Langsung
a. Penetapan Calon Peserta
1) Panitia/pejabat pengadaan wajib melakukan prakualifikasi;
2) Prakualifikasi harus diumumkan minimal melalui papan
pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila
memungkinkan melalui internet.
b. Undangan, permintaan penawaran, dan evaluasi.
1) Panitia/pejabat pengadaan mengundang sebanyakbanyaknya
calon peserta yang lulus prakualifikasi.
2) Apabila penyedia barang/jasa yang lulus prakualifiaksi
kurang dari 3 (tiga), maka dilakukan pengumuman ulang.
3) Apabila setelah pengumuman ulang, yang lulus
prakualifikasi hanya 2 (dua), maka proses pemilihan
langsung dilanjutkan.
4) Apabila setelah pengumuman ulang, yang lulus
prakualifikasi hanya 1 (satu), maka dilakukan proses
penunjukan langsung.
5) Atas dasar pengajuan penawaran yang dilakukan secara
terpisah dari masing-masing peserta pemilihan langsung,
panitia/pejabat pengadaan melakukan evaluasi administrasi,
teknis, dan harga terhadap semua penawaran yang masuk
serta menyusun urutan penawaran sebagai dasar untuk
melakukan klarifikasi dan negosiasi selanjutnya.
6) Klarifikasi dan negosiasi dilaksanakan sebagai berikut:
a) sebelum klarifikasi dan negosiasi dilakukan,
panitia/pejabat pengada-an membuat pedoman
klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. Dalam
pedoman klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dicantumkan
hal-hal teknis dan item pekerjaan yang
akan diklarifikasi dan dinegosiasi, tetapi tidak boleh
mencantumkan rincian HPS;
b) klarifikasi dan negosiasi dilakukan kepada peserta
pemilihan langsung yang menawarkan harga terendah
sampai terjadi kesepakatan. Klarifikasi dan negosiasi
tidak boleh dihadiri oleh peserta pemilihan langsung
lainnya;
c) klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan untuk
mendapatkan barang/jasa yang sesuai dengan
spesifikasi yang tercantum dalam dokumen pemilihan
penyedia barang/jasa atau spesifikasi yang lebih
tinggi;
d) bagi pengadaan barang/jasa berdasarkan kontrak
harga satuan, panitia/pejabat pengadaan
melakukan klarifikasi dan negosiasi terutama
terhadap harga satuan item-item pekerjaan yang
harga satuan penawarannya lebih tinggi dari harga
satuan yang tercantum dalam HPS;
e) bagi pengadaan barang/jasa berdasarkan kontrak
lumpsum, panitia/pejabat pengadaan melakukan
negosiasi hanya pada harga total saja;
f) setelah klarifikasi dan negosiasi, panitia/pejabat
pengadaan meminta kepada peserta pemilihan
langsung yang akan diusulkan untuk menandatangani
berita acara hasil klarifikasi dan negosiasi. Apabila
tidak terjadi kesepakatan dengan urutan pertama,
maka klarifikasi dan negosiasi dilakukan kepada
urutan penawar terendah berikutnya;
g) berdasarkan berita acara tersebut, panitia/pejabat
pengadaan membuat surat usulan penetapan
penyedia barang/jasa kepada pejabat yang
berwenang menetapkan.
7) Penetapan pemenang
a) Berdasarkan usulan dari panitia/pejabat pengadaan,
pejabat yang berwenang menetapkan pemenang
pemilihan langsung;
b) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara
panitia/pejabat pengadaan dengan pengguna
barang/jasa dilakukan proses sesuai ketentuan yang
tercantum dalam butir i.4) di atas;
c) Hasil penetapan pemenang pemilihan langsung
diumumkan/di-sampaikan kepada seluruh peserta
pemilihan langsung.
8) Sanggahan dan pengaduan
Mekanisme dan prosedur sanggahan dan pengaduan
mengikuti ketentuan seperti yang ditetapkan pada proses
pelelangan.
9) Penunjukan pemenang
Pengguna barang/jasa menerbitkan surat penunjukan
penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan.
10) Penandatanganan kontrak
Pengguna barang/jasa menyiapkan dan menandatangani
kontrak pelaksanaan pekerjaan mengikuti ketentuan seperti
yang ditentukan dalam proses pelelangan.
4. Penunjukan Langsung
a. Penilaian kualifikasi:
Panitia/pejabat pengadaan melakukan prakualifikasi terhadap
penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk pekerjaan
kompleks.
b. Permintaan penawaran dan negosiasi harga dilakukan sebagai
berikut:
1) panitia/pejabat pengadaan mengundang penyedia
barang/jasa untuk mengajukan penawaran secara tertulis.
2) panitia/pejabat pengadaan melakukan evaluasi, klarifikasi,
dan negosiasi teknis dan harga terhadap penawaran yang
diajukan penyedia barang/jasa berdasarkan dokumen
pengadaan.
3) panitia/pejabat pengadaan membuat berita acara hasil
evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi.
c. Penetapan penunjukan langsung
Panitia/pejabat pengadaan mengusulkan hasil evaluasi,
klarifikasi, dan negosiasi kepada pejabat yang berwenang untuk
ditetapkan.
d. Penunjukan penyedia barang/jasa
Berdasarkan surat penetapan dari pejabat yang berwenang,
panitia/pejabat pengadaan mengumumkan di papan
pengumuman resmi untuk penerangan umum atas penetapan
penyedia barang/jasa yang ditunjuk untuk pekerjaan dimaksud
dan kemudian pengguna barang/jasa menerbitkan surat
penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) kepada penyedia
barang/jasa yang ditunjuk.
e. Pengaduan
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan apabila dalam
proses penunjukan langsung dipandang tidak transparan, tidak
adil, dan terdapat indikasi KKN.
f. Penandatanganan kontrak
Penandatanganan kontrak mengikuti ketentuan sebagaimana
diatur dalam proses pelelangan.
5. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa
Lainnya untuk Pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam,
Bencana Sosial, dan Bencana Perang.
a. Pekerjaan penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan
bencana perang adalah pekerjaan untuk penanganan darurat
menjelang, pada saat, dan setelah terjadinya bencana.
b. Pekerjaan dalam rangka penanggulangan bencana alam,
bencana sosial, dan bencana perang diuraikan sebagai berikut:
1) Pengadaan barang/jasa lainnya untuk keperluan
penanggulangan bencana sosial, dan bencana perang,
misalnya pengadaan obat-obatan, tenda darurat, bahan
pangan untuk yang terkena bencana;
2) Konstruksi darurat yang harus segera dilaksanakan dan
diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau
menghindari kerugian negara/ masyarakat yang lebih
besar;
3) Konstruksi darurat harus dapat mengatasi kelancaran
kegiatan masyarakat semula dan harus tetap memenuhi
persyaratan teknis sebagai jenis pekerjaan darurat
walaupun kemampuan konstruksinya dapat lebih rendah,
dan pengamatan atas kestabilan konstruksi/ perawatannya
harus diawasi secara terus menerus;
4) Pekerjaan penanggulangan bencana alam yang tidak
masuk dalam cakupan areal suatu kontrak, pengadaan
penyedia barang/jasa dilakukan dengan penunjukan
langsung kepada penyedia barang/jasa yang sedang
melaksanakan kontrak pekerjaan sejenis terdekat
dan/atau yang dinilai mempunyai kemampuan, peralatan,
tenaga yang cukup serta kinerja baik dan diyakini dapat
melaksanakan pekerjaan dengan tahapan sebagai berikut:
a) Pengguna barang/jasa dapat menerbitkan Surat
Perintah Mulai Kerja (SPMK), setelah mendapat
persetujuan dari penanggung jawab keuangan
(Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Pemimpin Lembaga/
Gubernur/Bupati/Walikota) dan ada pernyataan
bencana alam dari Presiden/ Gubernur/
Bupati/Walikota;
b) Opname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama
antara pengguna dan penyedia barang/jasa,
sementara proses dan administrasi pengadaan dapat
dilakukan secara simultan;
c) Dana bencana alam dalam DIP bencana alam
digunakan hanya untuk membiayai penanganan
darurat dengan konstruksi darurat, bukan untuk
membiayai penanganan yang sifatnya permanen;
d) Bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam
cakupan areal suatu kontrak, pekerjaan penanganan
darurat dapat dimasukkan ke dalam Contract Change
Order (CCO) dan dapat melebihi 10% (sepuluh
persen) dari nilai kontrak awal.
B. Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultasi
1. Seleksi Umum
a. Pengumuman Prakualifikasi
1) Panitia/pejabat pengadaan harus mengumumkan secara
luas tentang adanya prakualifikasi untuk seleksi umum
melalui surat kabar, papan pengumuman resmi untuk
penerangan umum, dan bilamana memungkinkan melalui
media eletronik;
2) Isi pengumuman prakualifikasi memuat sekurangkurangnya:
a) nama dan alamat pengguna jasa konsultansi yang
akan mengadakan seleksi umum;
b) uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan
dilaksanakan;
c) perkiraan nilai pekerjaan;
d) syarat-syarat peserta seleksi umum;
e) tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk mengambil
dokumen prakualifikasi.
3) Agar pengumuman secara luas tersebut pada butir a. 1)
dapat mencapai sasaran secara luas, efisien, dan tepat
sesuai dengan jangkauan masyarakat pengusaha yang
dituju, maka pengumuman diatur sebagai berikut:
a) Pengumuman seleksi umum untuk nilai sampai
dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) menggunakan surat kabar dan siaran radio
pemerintah daerah/swasta yang mempunyai jangkauan
pembaca dan pendengar sekurang-kurangnya di
seluruh kabupaten/kota yang bersangkutan,
memasang pengumuman pada papan pengumuman
resmi untuk penerangan umum yang letaknya strategis
di ibukota kabupaten/kota yang bersangkutan dan
papan pengumuman pengguna barang/jasa serta.
Dalam hal di kabupaten/ kota yang bersangkutan tidak
memiliki surat kabar harus diperguna-kan surat kabar
terbitan ibu kota propinsi yang bersangkutan;
b) Pengumuman seleksi umum untuk nilai di atas
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
menggunakan surat kabar yang mempunyai jangkauan
nasional, memasang pengumuman pada papan
pengumuman resmi untuk penerangan umum yang
letaknya strategis di ibukota kabupaten/kota yang
bersangkutan, dan papan pengumuman pengguna
barang/jasa serta mengupayakan menggunakan media
elektronik/internet.
b. Pengambilan Dokumen Prakualifikasi
1) Pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal
pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas
akhir pemasukan dokumen prakualifikasi.
2) Tenggang waktu antara hari pengumuman dengan batas
akhir hari pengambilan dokumen prakualifikasi sekurangkurangnya
7 (tujuh) hari kerja.
3) Calon peserta seleksi umum dari propinsi/kabupaten/kota
lain tidak boleh dihalangi/dilarang untuk mengikuti proses
seleksi umum di propinsi/kabupaten/kota lokasi seleksi
umum dilakukan.
c. Pemasukan Dokumen Prakualifikasi
1) Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi sekurangkurangnya
3 (tiga) hari setelah batas akhir pengambilan
dokumen prakualifikasi.
2) Apabila terbukti terjadi kecurangan dalam pengumuman
lelang, maka kepada:
a) panitia/pejabat pengadaan dikenakan sanksi
administrasi, ganti rugi dan/atau pidana sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b) penyedia jasa konsultansi yang terlibat dikenakan
sanksi tidak boleh mengikuti pengadaan barang/jasa
pemerintah selama 2 (dua) tahun, dan sanksi pidana
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
d. Evaluasi Dokumen Prakualifikasi
Penyedia jasa konsultansi dinyatakan lulus prakualifikasi
apabila memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:
1) Memiliki surat izin usaha sesuai dengan bidang usahanya
yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang
berwenang, seperti SIUP untuk jasa konsultansi non
konstruksi dan IUJK untuk jasa konsultansi konstruksi;
2) Surat penyampaian dokumen prakualifikasi
ditandatangani oleh orang yang secara hukum
mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
3) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut,
kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau
tidak sedang menjalani sanksi pidana berupa surat
pernyataan dari konsultan yang bersangkutan;
4) Dalam hal penyedia jasa konsultansi akan melakukan
kemitraan, penyedia jasa konsultansi wajib mempunyai
perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat
persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili
kemitraan tersebut;
5) Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir
(SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25
atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3
(tiga) bulan terakhir, kecuali untuk perusahaan baru
yang belum berkewajiban untuk melapor;
6) Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki
pengalaman menyediakan jasa konsultansi termasuk
pengalaman subkontrak, kecuali penyedia jasa
konsultansi yang baru berdiri kurang dari 2 (dua) tahun;
7) Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar
sanksi atau daftar hitam di suatu instansi pemerintah;
8) Memiliki kemampuan pada subbidang pekerjaan yang
sesuai;
9) Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi dapat
ditambahkan persyaratan lain seperti peralatan khusus,
tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman
tertentu;
10) Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan
peralatan serta personil yang diperlukan;
11) Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang
kompetensi dan kemampuan usaha yang dimiliki;
12) Memenuhi KD = 3 NPt (KD: Kemampuan Dasar, NPt:
nilai pengalaman tertinggi) pada subbidang pekerjaan
dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.
e. Penetapan Hasil Prakualifikasi
1) Peserta yang lulus prakualifikasi dimasukkan dalam daftar
pendek konsultan sekurang-kurangnya 5 (lima) konsultan
dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) konsultan;
2) Apabila peserta yang lulus prakualifikasi lebih dari 7
(tujuh) konsultan, maka yang dimasukkan dalam daftar
pendek adalah 7 (tujuh) konsultan peringkat terbaik;
3) Apabila peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 5
(lima) konsultan, maka dilakukan prakualifikasi ulang
dengan mengumumkan prakualifikasi kembali;
4) Apabila peserta yang lulus prakualifikasi ulang berjumlah 2
(dua) sampai dengan 4 (empat) konsultan, maka
proses seleksi umum dilanjutkan;
5) Apabila peserta yang lulus prakualifikasi ulang hanya 1
(satu) konsultan, maka dilakukan proses penunjukan
langsung.
f. Pengumuman Hasil Prakualifikasi
1) Hasil prakualifikasi setelah ditetapkan oleh pengguna jasa
konsultansi disampaikan kepada seluruh peserta
prakualifikasi dan diumumkan melalui papan pengumuman
resmi untuk penerangan umum dan/atau internet;
2) Peserta yang berkeberatan terhadap hasil prakualifikasi
dapat mengajukan surat sanggahan kepada pengguna jasa
konsultansi;
3) Proses sanggahan secara mutatis mutandis mengikuti
Pasal 27 Keputusan Presiden ini.
g. Undangan Kepada Konsultan Yang Masuk Daftar Pendek
1) Peserta yang masuk dalam daftar pendek diundang untuk
mengambil dokumen seleksi umum apabila tidak ada
sanggahan atau sanggahan sudah dinyatakan tidak benar;
2) Pengambilan dokumen seleksi umum dilakukan satu hari
setelah dikeluarkannya undangan seleksi umum sampai
dengan satu hari sebelum batas waktu pemasukan
dokumen penawaran.
h. Penjelasan (aanwijzing)
1) Penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan paling cepat 7
(tujuh) hari kerja dan paling lama 14 (empat belas) hari
kerja sejak tanggal undangan kepada konsultan yang
masuk daftar pendek;
2) Panitia/pejabat pengadaan menjelaskan isi dokumen
pengadaan, menampung pertanyaan peserta, dan
memberikan jawaban atas hal-hal yang kurang jelas yang
terdapat dalam dokumen seleksi umum;
3) Panitia/pejabat pengadaan membuat Berita Acara
Penjelasan (aanwijzing) yang ditandatangani oleh
panitia/pejabat pengadaan dan wakil peserta yang hadir;
4) Berita acara memuat segala keterangan dan perubahan
yang dianggap perlu, serta risalah tanya jawab. Apabila
terjadi perubahan atau tambahan ketentuan dan
persyaratan yang tercantum dalam dokumen seleksi
umum harus dituangkan dalam adendum. Berita acara dan
adendum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari dokumen seleksi umum;
5) Berita acara dan adendum dokumen seleksi umum wajib
disampaikan kepada seluruh peserta dalam waktu yang
memadai;
6) Ketidakhadiran peserta dalam rapat penjelasan dan
kunjungan lapangan tidak menggugurkan keikutsertaan
peserta.
i. Pemasukan Penawaran
1) Pemasukan dokumen penawaran dimulai satu hari setelah
penjelasan (aanwijzing). Batas akhir pemasukan dokumen
penawaran sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah
penjelasan;
2) Sampul I yang berisi dokumen administrasi dan teknis
serta sampul II yang berisi dokumen penawaran harga
dimasukkan dalam satu sampul luar untuk disampaikan
kepada panitia/pejabat pengadaan;
3) Pada sampul I ditulis “Data Administrasi dan Teknis” yang
mencantumkan: jenis pekerjaan dan nama serta alamat
konsultan;
4) Pada sampul II ditulis “Data Biaya Penawaran” yang
mencantumkan: jenis pekerjaan dan nama serta alamat
konsultan;
5) Pada sampul luar ditulis jenis pekerjaan, tempat, hari,
tanggal, bulan, tahun, jam batas akhir pemasukan
penawaran, nama konsultan, dan ditujukan kepada
panitia/pejabat pengadaan/ pejabat pengadaan;
6) Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat pemasukan
dokumen penawaran:
a) Jumlah rangkap dokumen penawaran sebanyak 3
(tiga) buah, 1 (satu) rangkap untuk pengguna jasa
konsultansi dan 2 (dua) rangkap untuk panitia/pejabat
pengadaan;
b) Dokumen penawaran asli untuk pengguna jasa
konsultansi disampaikan oleh panitia/pejabat
pengadaan dalam keadaan tertutup dan dilak serta
hanya dibuka setelah diterbitkannya surat penetapan
pemenang atau bilamana ada sanggahan dari peserta.
Pembukaan dokumen penawaran asli dilakukan
dihadapan peserta yang menyanggah dan disanggah;
c) Dokumen penawaran dan surat pengantar penawaran
dimasukkan dalam sampul luar disampaikan kepada
panitia/pejabat pengadaan dengan jumlah rangkap
sesuai yang disyaratkan dan alamat yang ditentukan
oleh panitia/pejabat pengadaan di dalam surat
undangan;
d) Jika disampaikan secara langsung, maka dokumen
penawaran harus dimasukkan oleh peserta yang
bersangkutan ke dalam tempat yang telah disediakan
oleh panitia/pejabat pengadaan;
e) Jika dokumen penawaran disampaikan melalui pos,
panitia/pejabat pengadaan mencatat tanggal dan
waktu penerimaannya serta memasukkannya ke
tempat yang telah ditentukan;
f) Jika dokumen penawaran diterima setelah melampaui
batas akhir pemasukan dokumen penawaran, maka
dokumen penawaran tersebut tidak diikutsertakan.
7) Pembukaan Penawaran Administrasi Dan Teknis (Sampul
I)
a) Panitia/pejabat pengadaan membuka dokumen
penawaran dihadapan peserta pada tanggal yang
sama dengan tanggal terakhir pemasukan dokumen
penawaran sebagaimana telah ditentukan dalam
dokumen seleksi umum;
b) Panitia/pejabat pengadaan membuka sampul I di
hadapan peserta. Sampul II tidak boleh dibuka dan
sampulnya diparaf oleh panitia/pejabat pengadaan
serta wakil peserta seleksi umum dari perusahaan
yang berbeda, sebelum disimpan oleh panitia/pejabat
pengadaan.
8) Berita acara pembukaan sampul I sekurang-kurangnya
memuat:
a) Jumlah dokumen penawaran yang masuk;
b) Jumlah dokumen penawaran yang lengkap dan tidak
lengkap;
c) Kelainan-kelainan yang dijumpai dalam dokumen
penawaran;
d) Keberatan/sanggahan dari konsultan peserta;
e) Keterangan lain yang dianggap perlu;
f) Tanggal pembuatan berita acara;
g) Tanda tangan anggota panitia/pejabat pengadaan dan
wakil konsultan peserta yang hadir;
h) Berita acara pembukaan sampul I dilampiri dokumen
penawaran sampul I.
9) Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat pembukaan
dokumen penawaran:
a) Pembukaan dokumen penawaran dilakukan oleh
panitia/pejabat pengadaan/pejabat pengadaan setelah
menyatakan dihadapan para peserta yang hadir
bahwa saat pemasukan dokumen penawaran telah
ditutup;
b) Dokumen penawaran tidak dapat lagi diterima setelah
batas waktu pemasukan dokumen penawaran yang
telah ditetapkan;
c) Setelah pemasukan dokumen penawaran ditutup,
perubahan atau susulan pemberian bahan dan
penjelasan secara lisan atau tertulis atas dokumen
penawaran yang telah disampaikan tidak dapat
diterima;
d) Sampul penawaran biaya tidak boleh dibuka;
e) Semua dokumen penawaran dan surat keterangan
dibacakan dengan jelas sehingga terdengar oleh
semua peserta.
j. Evaluasi Administrasi
1) Penilaian terhadap data administrasi hanya dilakukan
terhadap hal-hal yang tidak dilakukan penilaian pada saat
prakualifikasi;
2) Penawaran dinyatakan gugur apabila salah satu
persyaratan administrasi yang diminta dalam dokumen
seleksi umum tidak dipenuhi atau tidak memenuhi syarat,
yaitu:
a) Tidak ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama
atau penerima kuasa dari pemimpin/direktur utama
yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau
perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang
diangkat oleh kantor pusat atau pejabat yang menurut
perjanjian kerjasama (association agreement) adalah
yang berhak mewakili kemitraan (pejabat dari
perusahaan konsultan utama/lead firm);
b) Tidak mencantumkan masa berlakunya penawaran,
atau mencantumkan kurun waktu kurang dari yang
diminta dalam dokumen pengadaan;
c) Tidak menyampaikan dokumen penawaran teknis.
3) Untuk menghindari kesalahan-kesalahan kecil yang dapat
menggugur-kan peserta pengadaan, maka syarat-syarat
lainnya yang diperlukan agar diminta dan dievaluasi pada
saat penyusunan daftar pendek konsultan dan tidak perlu
dilampirkan pada dokumen penawaran;
4) Untuk dokumentasi panitia/pejabat pengadaan, dokumen
asli yang mengakibatkan gugurnya penawaran disimpan
oleh panitia/pejabat pengadaan sebagai arsip;
5) Penawaran yang lulus administrasi dilanjutkan dengan
evaluasi teknis;
6) Dokumen penawaran teknis dan penawaran biaya bagi
penawaran yang dinyatakan gugur administrasi dapat
diambil kembali oleh peserta yang bersangkutan.
k. Evaluasi Teknis
1) Penilaian penawaran teknis dilakukan dengan cara
memberikan nilai angka terhadap unsur penawaran teknis
dengan memperhatikan bobot yang diberikan pada unsurunsur
yang dinilai;
2) Unsur-unsur pokok yang dinilai adalah: pengalaman
konsultan, pendekatan dan metodologi, serta kualifikasi
tenaga ahli;
3) Penilaian dilakukan sesuai pembobotan dari masing-masing
unsur yang telah ditentukan dalam dokumen seleksi umum.
Pada saat menyusun dokumen seleksi umum, acuan yang
digunakan untuk pembobotan sesuai dengan rentang
sebagai berikut:
Unsur Bobot
(%)
_ Pengalaman Perusahaan Konsultan 10 –
20
_ Pendekatan dan Metodologi 20 –
40
_ Kualifikasi Tenaga Ahli 50 –
70
Jumlah 100
4) Penetapan bobot yang digunakan untuk masing-masing
unsur, dalam rentang tersebut di atas didasarkan pada jenis
pekerjaan jasa yang akan dilaksanakan;
5) Untuk jasa studi analisis perlu diberikan penekanan kepada
pengalaman perusahaan konsultan dan pendekatan
metodologi, sedangkan untuk jasa supervisi dan
perencanaan teknis, penekanan lebih diberikan kepada
kualifikasi tenaga ahli.
6) Pengalaman Perusahaan Konsultan:
a) Penilaian dilakukan atas pengalaman perusahaan
konsultan dalam melaksanakan pekerjaan sejenis
dengan pekerjaan yang dipersyaratkan dalam KAK untuk
7 (tujuh) tahun terakhir. Pengalaman kerja di Indonesia
dan/atau di lokasi proyek mendapat tambahan nilai.
Pengalaman tersebut diuraikan secara jelas dengan
mencantumkan informasi: nama pekerjaan yang
dilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan yang
dilaksanakan secara singkat, lokasi, pemberi tugas, nilai,
dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun).
Penilaian juga dilakukan terhadap jumlah pekerjaan yang
sedang dilaksanakan oleh konsultan, disamping untuk
mengukur pengalaman juga dapat dipergunakan untuk
mengukur kemampuan/kapasitas konsultan yang
bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya.
b) Pengalaman perusahaan konsultan harus dilengkapi
dengan referensi dari pengguna jasa, yang menunjukkan
kinerja konsultan yang bersangkutan selama 7 (tujuh)
tahun terakhir.
Subunsur yang dinilai, antara lain:
(1) Pengalaman melaksanakan proyek/kegiatan sejenis;
(2) Pengalaman melaksanakan proyek/kegiatan di
Indonesia dan/atau di lokasi proyek/kegiatan;
(3) Pengalaman manajerial dan fasilitas utama;
(4) Kapasitas perusahaan dengan memperhatikan
jumlah tenaga ahli tetap.
7) Pendekatan dan Metodologi:
a) Untuk menilai pemahaman konsultan atas lingkup
pekerjaan/jasa layanan yang diminta dalam KAK,
pemahaman atas sasaran/tujuan, kualitas metodologi,
dan hasil kerja, subunsur yang dinilai antara lain:
(1) Pemahaman atas jasa layanan yang tercantum
dalam KAK, penilaian terutama meliputi: pengertian
terhadap tujuan proyek/kegiatan, lingkup serta jasa
konsultansi yang diperlukan (aspek-aspek utama
yang diindikasikan dalam KAK), dan pengenalan
lapangan;
(2) Kualitas metodologi, penilaian terutama meliputi:
ketepatan menganalisa masalah dan langkah
pemecahan yang diusulkan dengan tetap mengacu
kepada persyaratan KAK, konsistensi antara
metodologi dengan rencana kerja, apresiasi
terhadap inovasi, tanggapan terhadap KAK
khususnya mengenai data yang tersedia, orang
bulan (person-month) tenaga ahli, uraian tugas,
jangka waktu pelaksanaan laporan-laporan yang
disyaratkan, jenis keahlian serta jumlah tenaga ahli
yang diperlukan, program kerja, jadual pekerjaan,
jadual penugasan, organisasi, kebutuhan jumlah
orang bulan, dan kebutuhan fasilitas penunjang;
(3) Hasil kerja (deliverable), penilaian meliputi antara
lain: analisis, gambar-gambar kerja, spesifikasi
teknis, perhitungan teknis, dan laporan-laporan;
(4) Fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan
yang diminta dalam KAK.
b) Konsultan yang mengajukan gagasan baru yang
meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam
KAK diberikan nilai lebih.
8) Kualifikasi Tenaga Ahli
a) Penilaian dilakukan atas tenaga ahli yang diusulkan
untuk melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan
jenis keahlian, persyaratan, serta jumlah tenaga yang
telah diindikasikan di dalam KAK. Subunsur yang dinilai,
antara lain:
(1) Tingkat pendidikan, yaitu lulusan perguruan tinggi
negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus
ujian negara atau yang telah diakreditasi, atau
perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi,
dibuktikan dengan salinan ijazah;
(2) Pengalaman kerja profesional seperti yang
disyaratkan dalam KAK, didukung dengan referensi
dari pengguna jasa. Bagi tenaga ahli yang diusulkan
sebagai pemimpin/wakil pemimpin pelaksana
pekerjaan (Team Leader/Co Team Leader) dinilai
pula pengalaman sebagai pemimpin/wakil pemimpin
tim;
(3) Lain-lain: penguasaan bahasa Inggris, bahasa
Indonesia (bagi konsultan Asing), bahasa setempat,
aspek pengenalan (familiarity) atas tata-cara,
aturan, situasi, dan kondisi (custom) setempat.
Personil yang menguasai/memahami aspek-aspek
tersebut di atas diberikan nilai lebih tinggi.
b) Kualifikasi dari tenaga ahli yang melebihi kualifikasi dari
persyaratan KAK tidak memperoleh tambahan nilai.
l. Penetapan Peringkat Teknis
1) Berdasarkan evaluasi penawaran teknis, panitia/pejabat
pengadaan menetapkan urutan konsultan yang dituangkan
dalam berita acara evaluasi penawaran teknis;
2) Panitia/pejabat pengadaan melaporkan hasil penilaian
teknis kepada pengguna barang/jasa untuk dimintakan
persetujuan.
m. Pengumuman Peringkat
Hasil evaluasi teknis setelah ditetapkan oleh pengguna jasa
konsultansi disampaikan kepada seluruh peserta dan
diumumkan melalui papan pengumuman resmi untuk
penerangan umum dan/atau internet.
n. Sanggahan
(1) Peserta yang berkeberatan terhadap hasil evaluasi teknis
dapat mengajukan surat sanggahan kepada pengguna jasa
konsultansi;
(2) Proses sanggahan secara mutatis mutandis mengikuti
Pasal 27 Keputusan Presiden ini.
o. Pembukaan Penawaran Harga (Sampul II) Peringkat Teknis
Terbaik
(1) Dalam hal menggunakan metoda evaluasi kualitas, maka
panitia/pejabat pengadaan hanya membuka sampul II
peringkat teknis terbaik dan melakukan evaluasi harga;
(2) Dalam hal menggunakan metoda evaluasi kualitas teknis
dan biaya, maka panitia/pejabat pengadaan mengundang
peserta yang lulus evaluasi teknis untuk menghadiri acara
pembukaan penawaran sampul II sebagai berikut:
a) Panitia/pejabat pengadaan menyebutkan peserta yang
lulus evaluasi teknis dan masing-masing nilai evaluasi
penawaran teknis;
b) Panitia/pejabat pengadaan menyebutkan ketentuan
pembobotan nilai evaluasi penawaran teknis dan nilai
evaluasi penawaran biaya sebagaimana tercantum
dalam dokumen pengadaan;
c) Panitia/pejabat pengadaan membuka sampul II dari
seluruh peserta yang lulus evaluasi teknis;
d) Panitia/pejabat pengadaan membacakan dan menulis
biaya penawaran dari tiap peserta yang lulus evaluasi
teknis;
e) Panitia/pejabat pengadaan di hadapan peserta
melakukan evaluasi gabungan teknis dan biaya
sebagai berikut:
(1) Melakukan koreksi aritmatik;
(2) Menghitung nilai kombinasi antara nilai
penawaran teknis dan nilai penawaran biaya
dengan cara perhitungan sebagai berikut:
NILAI AKHIR = {Nilai (score) Penawaran Teknis x
Bobot Penawaran Teknis} +{Nilai (score)
Penawaran Biaya x Bobot Penawaran Biaya}
Catatan:
– Pembobotan nilai (score) teknis dan biaya
sesuai dengan bobot yang telah ditentukan
dalam dokumen seleksi umum. Pada saat
menyusun dokumen seleksi umum, acuan
yang digunakan untuk pembobotan sesuai
dengan rentang sebagai berikut:
Bobot penawaran teknis antara 0,60
sampai 0,80
Bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai
0,40
– Nilai penawaran biaya terendah diberikan nilai
(score) penawaran biaya tertinggi
(3) Hasil dari peringkat gabungan tersebut akan
dijadikan dasar untuk penetapan peringkat
konsultan.
f) Panitia/pejabat pengadaan membuat berita acara
pembukaan penawaran biaya, yang mencantumkan
penawaran biaya, penawaran biaya terkoreksi, nilai
(score) penawaran teknis, nilai (score) penawaran
biaya, dan nilai gabungan penawaran teknis dan
penawaran biaya. Berita acara ditandatangani oleh
panitia/pejabat pengadaan dan wakil peserta.
(3) Dalam hal menggunakan metoda evaluasi pagu anggaran,
maka panitia/pejabat pengadaan mengundang peserta
yang lulus evaluasi teknis untuk menghadiri acara
pembukaan penawaran sampul II sebagai berikut:
a) Panitia/pejabat pengadaan menyebutkan peserta yang
lulus evaluasi teknis dan masing-masing nilai evaluasi
penawaran teknis;
b) Panitia/pejabat pengadaan membuka sampul II dari
seluruh peserta yang lulus evaluasi teknis;
c) Panitia/pejabat pengadaan membacakan dan menulis
biaya penawaran dari tiap peserta yang lulus evaluasi
teknis;
d) Panitia/pejabat pengadaan di hadapan peserta:
(1) Melakukan koreksi aritmatik;
(2) Menggugurkan penawaran terkoreksi yang
melampaui pagu anggaran;
(3) Menetapkan pemenang yang peringkat teknisnya
tertinggi;
e) Panitia/pejabat pengadaan/pejabat pengadaan
membuat berita acara pembukaan penawaran biaya,
yang mencantumkan penawaran biaya, penawaran
biaya terkoreksi, dan nilai penawaran teknis. Berita
acara ditandatangani oleh panitia/pejabat pengadaan
dan wakil peserta.
(4) Dalam hal menggunakan metoda evaluasi biaya terendah,
maka panitia/pejabat pengadaan mengundang peserta
yang lulus evaluasi teknis untuk menghadiri acara
pembukaan penawaran sampul II sebagai berikut:
a) Panitia/pejabat pengadaan menyebutkan peserta yang
lulus evaluasi teknis dan masing-masing nilai evaluasi
penawaran teknis;
b) Panitia/pejabat pengadaan membuka sampul II dari
seluruh peserta yang lulus evaluasi teknis;
c) Panitia/pejabat pengadaan membacakan dan menulis
biaya penawaran dari tiap peserta yang lulus evaluasi
teknis;
d) Panitia/pejabat pengadaan di hadapan peserta:
(1) Melakukan koreksi aritmatik;
(2) Menetapkan pemenang yang harga penawaran
terkoreksinya terendah dan tidak melampaui
pagu anggaran.
e) Panitia/pejabat pengadaan membuat berita acara
pembukaan penawaran biaya, yang mencantumkan
penawaran biaya, penawaran biaya terkoreksi, dan
nilai penawaran teknis. Berita acara ditandatangani
oleh panitia/pejabat pengadaan dan wakil peserta.
p. Klarifikasi dan Negosiasi
Panitia/pejabat pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi
kepada calon pemenang seleksi umum dengan ketentuan
sebagai berikut:
1) Klarifikasi dan negosiasi dilakukan oleh panitia/pejabat
pengadaan dengan pemimpin/direktur utama perusahaan
konsultan atau wakil yang memperoleh kuasa penuh dari
pemimpin/direktur utama perusahaan (dinyatakan dengan
surat kuasa);
2) Dalam hal penilaian menggunakan metoda evaluasi
kualitas, klarifikasi dan/atau negosiasi dilakukan untuk
memperoleh kemantapan dan kejelasan teknis dan biaya
dengan memperhatikan kesesuaian antara bobot
pekerjaan dan tenaga ahli yang ditugaskan dengan
mempertimbangkan pula kebutuhan perangkat/fasilitas
pendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja
yang optimal:
a) Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dan/atau
dinegosiasi terutama:
(1) lingkup dan sasaran jasa konsultansi;
(2) cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja;
(3) kualifikasi tenaga ahli;
(4) organisasi pelaksanaan;
(5) program alih pengetahuan;
(6) jadual pelaksanaan pekerjaan;
(7) jadual penugasan personil;
(8) fasilitas penunjang.
b) Klarifikasi dan/atau negosiasi dilakukan untuk
memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan
efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin
dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang
diajukan konsultan.
c) Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dan/atau
dinegosiasi terutama:
(1) kesesuaian rencana kerja dengan jenis
pengeluaran biaya;
(2) volume kegiatan dan jenis pengeluaran;
(3) biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang
berlaku di pasaran/kewajaran biaya.
d) Klarifikasi dan/atau negosiasi terhadap unit biaya
personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah
diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga
ahli konsultan yang bersangkutan. Biaya satuan dari
biaya langsung personil maksimum 3,2 (tiga koma
dua) kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap
dan maksimum 1,5 (satu koma lima) kali penghasilan
yang diterima tenaga ahli tidak tetap.
e) Unit biaya personil dihitung berdasarkan satuan waktu
yang dihitung berdasarkan tingkat kehadiran dengan
ketentuan sebagai berikut :
(1) 1 (satu) bulan dihitung minimal 22 (dua puluh
dua) hari kerja;
(2) 1 (satu) hari kerja dihitung minimal 8 (delapan)
jam kerja.
f) Apabila klarifikasi dan/atau negosiasi dengan
konsultan peringkat pertama tidak menghasilkan
kesepakatan, maka panitia/pejabat pengadaan
melanjutkan klarifikasi dan negosiasi kepada
konsultan peringkat kedua, dan demikian seterusnya
dari konsultan yang lulus atau di atas nilai ambang
batas sampai tercapai kesepakatan.
g) Panitia/pejabat pengadaan membuat berita acara hasil
klarifikasi dan negosiasi dilampiri pernyataan
konsultan tentang telah/tidak tercapainya
kesepakatan klarifikasi dan/atau negosiasi.
h) Panitia/pejabat pengadaan menyusun risalah hasil
klarifikasi dan negosiasi serta melaporkan hasilnya
kepada pengguna barang/jasa untuk ditetapkan.
3) Dalam hal penilaian menggunakan metoda evaluasi
kualitas teknis dan biaya atau pagu anggaran atau biaya
terendah, klarifikasi dan/atau negosiasi teknis dan biaya
dilakukan sesuai klarifikasi dan negosiasi pada metoda
evaluasi kualitas, kecuali:
a) harga satuan biaya langsung personil tidak boleh
dikurangi, kecuali jika dinilai terlalu tinggi yaitu
melebihi 10% (sepuluh persen) dari 3,2 (tiga koma
dua) kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap
dan melebihi 10% (sepuluh persen) dari 1,5 (satu
koma lima) kali penghasilan yang diterima tenaga ahli
tidak tetap, berdasarkan perhitungan dari daftar gaji
yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak
penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan;
b) harga satuan biaya langsung non personil yang
bersifat lump sum tidak boleh dikurangi.
2. Seleksi Terbatas
Tata cara seleksi terbatas pada prinsipnya sama dengan tata cara
seleksi umum, kecuali pada pengumuman prakualifikasi, isi
pengumuman prakualifikasi harus ditambahkan:
a. penyedia jasa konsultansi yang akan diikutsertakan dalam
proses seleksi terbatas;
b. penyedia jasa konsultansi lain yang memenuhi kualifikasi dapat
mengikuti proses prakualifikasi.
3. Seleksi Langsung
Tata cara seleksi langsung pada prinsipnya sama dengan tata cara
seleksi umum, kecuali prakualifikasi cukup diumumkan melalui
papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila
memungkinkan melalui internet .
4. Penunjukan Langsung
Proses penunjukan langsung dilakukan sebagai berikut:
a. Undangan
1) Panitia/pejabat pengadaan mengirimkan undangan kepada
konsultan yang akan ditunjuk dilampiri dokumen
prakualifikasi dan dokumen pemilihan penyedia jasa;
2) Dalam dokumen pemilihan penyedia jasa ditetapkan jadual
untuk rapat penjelasan dan pemasukan dokumen
penawaran.
b. Pemasukan dan evaluasi dokumen prakualifikasi serta
penjelasan
1) Panitia/pejabat pengadaan menerima dokumen
prakualifikasi dan melakukan penilaian kualifikasi;
2) Apabila dari hasil penilaian, ternyata penyedia jasa
konsultansi tidak memenuhi kualifikasi, maka diundang
penyedia jasa konsultansi yang lain;
3) Panitia/pejabat pengadaan memberikan penjelasan kepada
konsultan yang memenuhi kualifikasi.
c. Pemasukan penawaran
Konsultan memasukkan penawaran pada waktu dan tempat
yang telah ditetapkan.
d. Pembukaan dan evaluasi penawaran
Penawaran teknis dan harga dibuka sekaligus:
1) Evaluasi penawaran teknis dan penawaran harga dilakukan
bersamaan dan diselesaikan sebelum dilakukan klarifikasi
dan negosiasi penawaran teknis dan penawaran harga.
2) Unsur-unsur pokok yang dinilai adalah: pengalaman
konsultan, pendekatan dan metodologi, serta kualifikasi
tenaga ahli. Evaluasi dilakukan dalam rangka mencari
kesesuaian antara usulan teknis dan biaya dengan
kebutuhan jasa konsultansi yang dituangkan dalam KAK.
e. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya
1) Panitia/pejabat pengadaan melakukan klarifikasi dan
negosiasi teknis dan harga kepada konsultan yang akan
ditunjuk sebagaimana pada pengadaan jasa konsultansi
metoda seleksi umum dengan sistem evaluasi teknis.
2) Panitia/pejabat pengadaan membuat berita acara
klarifikasi dan negosiasi yang ditanda-tangani
panitia/pejabat pengadaan dan konsultan serta membuat
laporan hasil klarifikasi dan negosiasi kepada pengguna
barang/jasa.
f. Penetapan/penunjukan penyedia jasa konsultansi
Pengguna jasa konsultansi menetapkan konsultan berdasarkan
hasil klarifikasi dan negosiasi.
5. Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan
a. Ketentuan Umum
Konsultan perorangan dapat digunakan untuk melaksanakan
pekerjaan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) Pekerjaan yang tidak memerlukan kerja kelompok (team
work);
2) Pekerjaan yang secara utuh berdiri sendiri;
3) Pekerjaan hanya dimungkinkan dilakukan oleh seorang yang
ahli di bidangnya. Keahlian tersebut dibuktikan dengan
tingkat pendidikan dan pengalaman pada bidang pekerjaan
yang dipersyaratkan;
4) Pekerjaan yang berkaitan dengan tugas-tugas khusus
instansi pelaksana yang memerlukan masukan/nasehat.
b. Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan dengan Seleksi Umum
1) Prosedur Pemilihan
Prosedur pemilihan penyedia jasa konsultansi perorangan
dengan seleksi umum dilakukan sesuai dengan prosedur
pemilihan pada metoda evaluasi kualitas kecuali
ditetapkan lain pada subbab ini.
2) Peserta Pengadaan
Yang dapat mengikuti pengadaan jasa konsultansi
perorangan adalah penyedia jasa konsultansi perorangan
yang memiliki keahlian di bidangnya. Keahlian tersebut
dibuktikan dengan tingkat pendidikan dan pengalaman pada
bidang pekerjaan yang dipersyaratkan.
3) Konsultan Yang Diundang
Seluruh penyedia jasa konsultansi yang lulus
prakualifikasi, wajib diundang untuk diikutsertakan dalam
seleksi.
4) Evaluasi Penawaran Teknis
a) Evaluasi penawaran teknis dilakukan dengan sistem
evaluasi kualitas;
b) Penilaian penawaran teknis dilakukan dengan sistem
nilai (scoring system);
c) Unsur pokok yang dinilai adalah kualifikasi dan
pengalaman tenaga ahli. Kualifikasi tenaga ahli harus
didukung sertifikat yang otentik atau telah dilegalisir.
Pengalaman tenaga ahli yang dihitung harus
berdasarkan referensi dari pengguna jasa
sebelumnya. Bilamana diperlukan, penilaian
penawaran teknis dapat ditambahkan dengan metoda
kerja yang diusulkan;
d) Penilaian dilakukan dengan pembobotan dari masingmasing
unsur dan rentang pembobotan masingmasing
unsur ditetapkan berdasarkan tingkat
pengaruh unsur yang dinilai terhadap keberhasilan
penugasan. Bobot kualifikasi dan pengalaman tenaga
ahli tidak boleh kurang dari 80% (delapan puluh
persen).
5) Klarifikasi dan/atau Negosiasi
a) Panitia/pejabat pengadaan melakukan klarifikasi
dan/atau negosiasi teknis dan harga kepada konsultan
yang akan ditunjuk sebagaimana pada pengadaan
jasa konsultansi dengan metoda evaluasi kualitas.
b) Aspek-aspek yang perlu diklarifikasi dan/atau
dinegosiasi terutama:
(1) kesesuaian rencana kerja dengan jenis
pengeluaran biaya;
(2) volume kegiatan dan jenis pengeluaran;
(3) harga satuan dibandingkan dengan harga yang
berlaku di pasaran/kewajaran harga.
c) Klarifikasi dan/atau negosiasi terhadap unit biaya
personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah
diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga
ahli konsultan yang bersangkutan. Biaya langsung
personil tidak boleh dibebankan biaya overhead dan
keuntungan.
d) Panitia/pejabat pengadaan membuat berita acara
klarifikasi dan/atau negosiasi yang ditanda-tangani
oleh panitia/pejabat pengadaan dan konsultan serta
membuat laporan hasil klarifikasi dan negosiasi
kepada pengguna barang/jasa.
c. Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Melalui Seleksi
Terbatas dan Seleksi Langsung
Prosedur pemilihan penyedia jasa konsultansi perorangan
dengan seleksi terbatas dan seleksi langsung dilakukan sesuai
dengan prosedur pemilihan pada metoda evaluasi kualitas.
Konsultan perorangan yang dipilih dan yang mendaftar baru
yang memenuhi kualifikasi wajib diikutsertakan dalam proses
pemilihan.
d. Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Melalui Penunjukan
Langsung
1) Prosedur Pemilihan
Prosedur pemilihan penyedia jasa konsultansi perorangan
dengan penunjukan langsung mengikuti prosedur
penunjukan langsung untuk badan usaha jasa konsultansi
kecuali ditetapkan lain pada subbab ini.
2) Peserta Pengadaan
Penyedia jasa konsultansi yang dapat mengikuti
pengadaan jasa konsultansi perorangan adalah penyedia
jasa konsultansi perorangan yang memiliki sertifikat dari
asosiasi profesi.
3) Klarifikasi dan Negosiasi
a) Panitia/pejabat pengadaan melakukan klarifikasi
dan/atau negosiasi teknis dan harga kepada konsultan
yang akan ditunjuk sebagaimana pada pengadaan
jasa konsultansi dengan metoda evaluasi kualitas.
b) Aspek-aspek yang perlu diklarifikasi dan/atau
dinegosiasi terutama:
(1) kesesuaian rencana kerja dengan jenis
pengeluaran biaya;
(2) volume kegiatan dan jenis pengeluaran;
(3) harga satuan dibandingkan dengan harga yang
berlaku di pasaran/kewajaran harga.
c) Klarifikasi dan/atau negosiasi terhadap unit biaya
personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah
diaudit dan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga
ahli konsultan yang bersangkutan. Biaya langsung
personil tidak boleh dibebankan biaya overhead dan
keuntungan.
d) Panitia/pejabat pengadaan membuat berita acara
klarifikasi dan/atau negosiasi yang ditanda-tangani
oleh panitia/pejabat pengadaan dan konsultan serta
membuat laporan hasil klarifikasi dan negosiasi
kepada pengguna barang/jasa.
C. Penyusunan Kontrak
Kontrak terdiri dari:
1. Surat Perjanjian
Kerangka surat perjanjian pengadaan barang/jasa terdiri dari:
a. Pembukaan (Komparisi)
Pembukaan adalah bagian dari surat perjanjian yang
meliputi:
1) Judul Kontrak
a) Menjelaskan tentang judul dari kontrak yang akan
ditandatangani;
b) Menjelaskan jenis pekerjaan (pekerjaan jasa
pemborongan, pengadaan barang, jasa lainnya, dan
jasa konsultansi).
2) Nomor Kontrak
a) Menjelaskan nomor kontrak yang akan
ditandatangani;
b) Bilamana kontrak berupa perubahan kontrak maka
nomor kontrak harus berurut sesuai dengan berapa
kali mengalami perubahan.
3) Tanggal Kontrak
Menjelaskan hari, tanggal, bulan, dan tahun kontrak
ditandatangani oleh para pihak.
4) Kalimat Pembuka
Merupakan kalimat pembuka dalam kontrak yang
menjelaskan bahwa para pihak pada hari, tanggal, bulan,
dan tahun mereka membuat dan menandatangani
kontrak.
5) Penandatanganan Kontrak
Kontrak ditandatangani setelah ada penunjukan penyedia
barang/jasa. Oleh karena itu, tanggal penandatanganan
kontrak tidak boleh mendahului tanggal surat penunjukan
penyedia barang/jasa.
6) Para Pihak Dalam Kontrak
a) Menjelaskan identitas dari para pihak yang
menandatangani kontrak. Identitas para pihak
meliputi: nama, jabatan, dan alamat serta
kedudukan para pihak dalam kontrak tersebut,
apakah sebagai pihak pertama atau pihak kedua;
b) Para pihak dalam kontrak terdiri dari dua pihak yaitu:
(1) Pihak pertama adalah pihak pengguna
barang/jasa;
(2) Pihak kedua adalah pihak penyedia barang/jasa
yang telah ditunjuk untuk melaksanakan
pekerjaan;
(3) Menjelaskan bahwa pihak-pihak tersebut
bertindak untuk dan atas nama siapa dan dasar
ia bertindak;
(4) Penjelasan mengenai identitas para pihak harus
jelas dan terinci dan menerangkan hal yang
sebenarnya;
(5) Apabila pihak kedua dalam kontrak merupakan
suatu konsorsium, kerjasama, joint venture, dan
bentuk kerjasama lainnya, maka harus
dijelaskan nama bentuk kerjasamanya, siapa
saja anggotanya, dan siapa yang memimpin dan
mewakili kerjasama tersebut.
b. Isi
1) Pernyataan bahwa para pihak telah sepakat atau setuju
untuk mengadakan kontrak mengenai obyek yang
dikontrakkan sesuai dengan jenis pekerjaannya;
2) Pernyataan bahwa para pihak telah menyetujui besarnya
harga kontrak. Harga kontrak harus ditulis dengan angka
dan huruf, serta rincian sumber pembiayaannya;
3) Pernyataan bahwa ungkapan-ungkapan dalam perjanjian
harus mempunyai arti dan makna yang sama seperti yang
tercantum dalam kontrak;
4) Pernyataan bahwa kontrak yang dibuat ini meliputi
beberapa dokumen dan merupakan satu kesatuan yang
disebut kontrak;
5) Pernyataan bahwa apabila terjadi pertentangan antara
ketentuan yang ada dalam dokumen-dokumen
perjanjian/kontrak maka yang dipakai adalah dokumen
urutannya lebih dulu;
6) Pernyataan mengenai persetujuan para pihak untuk
melaksanakan kewajiban masing-masing, yaitu pihak
pertama membayar harga kontrak dan pihak kedua
melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan dalam
kontrak;
7) Pernyataan mengenai jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan, yaitu kapan dimulai dan diakhirinya pekerjaan
tersebut;
8) Pernyataan mengenai kapan mulai efektif berlakunya
kontrak.
c. Penutup
Penutup adalah bagian surat perjanjian yang memuat:
1) Pernyataan bahwa para pihak dalam perjanjian ini telah
menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
di Indonesia pada hari dan tanggal penandatanganan
perjanjian tersebut;
2) Tanda tangan para pihak dalam surat perjanjian dengan
dibubuhi materai.
2. Syarat-Syarat Umum Kontrak
Syarat-syarat umum kontrak meliputi:
a. Ketentuan Umum
Ketentuan-ketentuan umum ini berlaku untuk semua jenis
kontrak. Ketentuan-ketentuan pokok yang dapat diterapkan
pada semua jenis kontrak adalah:
1) Definisi
Definisi adalah uraian atau pengertian mengenai istilahistilah
yang digunakan dalam kontrak. Istilah-istilah
tersebut dijelaskan dan diberi arti atau tafsiran sehingga
isi kontrak mudah dipahami oleh setiap orang yang
membacanya dan tidak ditafsirkan atau diartikan lain.
2) Penerapan
Penerapan adalah ketentuan bahwa syarat-syarat umum
dalam kontrak ini diterapkan secara luas tetapi tidak
boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam
kontrak.
3) Asal Barang dan Jasa
Asal barang dan jasa adalah ketentuan mengenai
penjelasan dari negara mana asal barang atau jasa yang
menjadi obyek perjanjian dalam kontrak.
Asal barang adalah tempat barang diperoleh, antara lain
tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
Dalam ketentuan ini juga harus dirinci komponen dalam
negeri dan komponen impornya. Asal barang harus
dibedakan dengan negara penjual. Penjelasan dan rincian
komponen dalam negeri dan impor dijelaskan pada
syarat-syarat khusus kontrak.
4) Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi
Penggunaan dokumen-dokumen kontrak dan informasi
adalah ketentuan mengenai penggunaan dokumendokumen
kontrak atau dokumen lainnya yang
berhubungan dengan kontrak, misalnya ketentuanketentuan
kontrak, spesifikasi tehnik, gambar-gambar,
pola, contoh serta informasi-informasi yang berkaitan
dengan kontrak oleh penyedia barang/jasa dengan ijin
tertulis dari pengguna barang/jasa.
5) Hak Paten, Hak Cipta, dan Merek
Hak paten, hak cipta, dan merek adalah ketentuan yang
mengatur kewajiban penyedia barang/jasa untuk
melindungi pengguna barang/jasa dari segala tuntutan
atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran hak paten,
hak cipta, dan merek.
6) Jaminan
Jaminan adalah ketentuan mengenai jaminan yang harus
disediakan oleh penyedia barang/jasa yaitu:
a) Jaminan uang muka diberikan kepada pengguna
barang/jasa dalam rangka pengambilan uang muka
dengan nilai minimal 100% (seratus persen) dari
besarnya uang muka;
b) Jaminan pelaksanaan diberikan kepada pengguna
barang/jasa sebelum dilakukan penanda-tanganan
kontrak dengan besar jaminan ditentukan dalam
syarat-syarat khusus kontrak;
c) Besarnya jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang
dinilai terlalu rendah (lebih kecil dari 80% (delapan
puluh persen) HPS), dinaikan menjadi sekurangkurangnya
persentase jaminan pelaksanaan yang
telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan
dikalikan dengan 80 % (delapan puluh persen) HPS;
d) Jaminan pemeliharaan diberikan kepada pengguna
barang/jasa setelah pekerjaan dinyatakan selesai
100% (seratus persen);
e) Besarnya jaminan, bentuk, dan masa berlakunya
jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan
ketentuan dalam dokumen pengadaan.
7) Asuransi
Asuransi adalah ketentuan mengenai asuransi yang harus
disediakan oleh pihak penyedia barang/jasa dalam rangka
pelaksanaan pekerjaan yaitu:
a) Pihak penyedia barang/jasa harus mengasuransikan
semua barang dan peralatan-peralatan yang
mempunyai resiko tinggi terjadi kecelakaan,
pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja-pekerja untuk
pelaksanaan pekerjaan kontrak atas segala resiko
yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan,
serta resiko lain yang tidak dapat diduga;
b) Pihak penyedia barang/jasa harus mengasuransikan
pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat
kerjanya;
c) Besarnya asuransi ditentukan di dalam dokumen
pengadaan.
8) Pembayaran
Pembayaran adalah ketentuan mengenai cara-cara dan
termin pembayaran serta mata uang yang digunakan.
Cara pembayaran harus disesuaikan dengan ketentuan
dalam dokumen anggaran.
9) Harga
Harga adalah ketentuan mengenai harga yang harus
dibayarkan oleh pengguna barang/jasa kepada penyedia
barang/jasa atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak.
Harga kontrak harus jelas, pasti, dan dirinci sumber
pembiayaannya.
10) Amandemen Kontrak
Amandemen kontrak adalah ketentuan mengenai
perubahan kontrak. Perubahan kontrak dapat terjadi
apabila:
a) Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal
yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak
sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam
kontrak;
b) Perubahan jadual pelaksanaan pekerjaan akibat
adanya perubahan pekerjaan;
c) Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan
pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan;
d) Amandemen bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh
para pihak yang membuat kontrak tersebut.
11) Hak dan Kewajiban Para Pihak
Hak dan kewajiban para pihak adalah ketentuan
mengenai hak-hak yang dimiliki serta kewajibankewajiban
yang harus dilaksanakan oleh pengguna
barang/jasa dan penyedia barang/jasa dalam
melaksanakan kontrak. Hak dan kewajiban para pihak
adalah:
a) Hak dan kewajiban pihak pengguna barang/jasa
(1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang
dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;
(2) Meminta laporan-laporan secara periodik
mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan
oleh pihak penyedia barang/jasa;
(3) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga
kontrak yang telah ditetapkan kepada pihak
penyedia barang/jasa;
(4) Memberikan fasilitas berupa sarana dan
prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia
barang/jasa untuk kelancaran pelaksanan
pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
b) Hak dan kewajiban Pihak Penyedia Barang/Jasa
(1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan harga yang telah
ditentukan dalam kontrak;
(2) Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk
sarana dan prasarana dari pihak pengguna
barang/jasa untuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
(3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara
periodik kepada pihak pengguna barang/jasa;
(4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan
sesuai dengan jadual pelaksanaan pekerjaan
yang telah ditetapkan dalam kontrak;
(5) Memberikan keterangan-keterangan yang
diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang
dilakukan pihak pengguna barang/jasa;
(6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan
jadual penyerahan pekerjaan yang telah
ditetapkan dalam kontrak;
(7) Kontraktor harus mengambil langkah-langkah
yang cukup memadai untuk melindungi
lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat
kerja dan membatasi perusakan dan pengaruh/
gangguan kepada masyarakat maupun miliknya,
sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan
lain sebagai akibat kegiatan kontraktor.
12) Jadual Pelaksanaan Pekerjaan
Jadual pelaksanaan pekerjaan adalah ketentuan
mengenai:
a) Kapan kontrak mulai berlaku;
b) Kapan pekerjaan mulai dilaksanakan;
c) Kapan penyerahan hasil pekerjaan dari penyedia
barang/jasa kepada pengguna barang/jasa.
13) Pengawasan
Pengawasan adalah ketentuan tentang kewenangan
pengguna barang/jasa melakukan pengawasan dan
pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang sudah
dan sedang dilaksanakan oleh pihak penyedia
barang/jasa.
Apabila diperlukan oleh pengguna barang/jasa karena
pengguna barang/jasa tidak dapat melakukan
pemeriksaan atau pengawasan, maka pengguna
barang/jasa dapat memerintahkan kepada pihak ketiga
untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas
semua pelaksanaan pekerjaan yang sudah atau sedang
dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.
14) Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan adalah ketentuan
mengenai:
a) Hal-hal yang berkaitan dengan keterlambatan dalam
pelaksanaan pekerjaan oleh pihak penyedia
barang/jasa atau pengguna barang/ jasa dari jadual
yang ditentukan dalam kontrak;
b) Sanksi yang diberikan kepada pihak penyedia
barang/jasa atau pengguna barang/jasa jika terjadi
keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
c) Pengecualian dari ketentuan butir b) akibat keadaan
kahar.
15) Keadaan Kahar
a) Yang dimaksud keadaan kahar adalah suatu keadaan
yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga
kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi
tidak dapat dipenuhi;
b) Yang digolongkan keadaan kahar adalah:
(1) Peperangan;
(2) Kerusuhan;
(3) Revolusi;
(4) Bencana alam: banjir, gempa bumi, badai,
gunung meletus, tanah longsor, wabah
penyakit, dan angin topan;
(5) Pemogokan;
(6) Kebakaran;
(7) Gangguan industri lainnya.
c) Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang
merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau
kelalaian para pihak;
d) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang
diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar
tidak dapat dikenai sanksi;
e) Siapa yang menanggung kerugian akibat terjadinya
keadaan kahar, diserahkan pada kesepakatan para
pihak;
f) Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya
keadaan kahar, diserahkan kepada kesepakatan dari
para pihak.
16) Itikad Baik
a) Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya
yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat
dalam kontrak;
b) Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian
dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan
masing-masing pihak. Jika selama kontrak, salah
satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan
tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan
tersebut.
17) Pemutusan Kontrak
Pemutusan Kontrak adalah ketentuan mengenai kapan
kontrak dapat diputuskan, dibagi dua yaitu:
a) Pemutusan kontrak oleh pihak penyedia barang/jasa;
b) Pemutusan kontrak oleh pihak pengguna
barang/jasa.
18) Penyelesaian Perselisihan
Penyelesaian perselisihan adalah ketentuan mengenai
penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para
pihak dalam kontrak. Cara yang diambil dapat melalui
pengadilan atau di luar pengadilan yaitu melalui
musyawarah, mediasi, konsiliasi atau arbitrase di
Indonesia.
19) Bahasa dan Hukum
Bahasa dan hukum adalah ketentuan mengenai bahasa
dan hukum yang digunakan dalam kontrak. Bahasa
kontrak harus dalam Bahasa Indonesia kecuali dalam
rangka pinjaman/hibah luar negeri dapat menggunakan
bahasa Inggris. Hukum yang digunakan adalah hukum
yang berlaku di Indonesia.
20) Perpajakan
Perpajakan adalah ketentuan mengenai perpajakan sesuai
dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
21) Korespondensi
Korespondensi adalah ketentuan kontrak mengenai
semua korespondensi yang dapat berbentuk surat, telex,
atau kawat dan ditujukan kepada alamat para pihak.
Dijelaskan alamat para pihak yang digunakan sebagai
alamat korespondensi.
22) Penggunaan Penyedia Barang/Jasa Usaha Kecil Termasuk
Koperasi Kecil
a) Apabila penyedia barang/jasa yang ditunjuk adalah
penyedia barang/jasa usaha kecil termasuk koperasi
kecil, maka dalam kontrak dimuat ketentuan bahwa
pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh
penyedia barang/jasa yang ditunjuk dan dilarang
diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain;
b) Apabila penyedia barang/jasa yang terpilih adalah
penyedia barang/jasa bukan usaha kecil termasuk
koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat:
(1) Penyedia barang/jasa wajib bekerja sama
dengan penyedia barang/jasa usaha kecil
termasuk koperasi kecil, antara lain dengan
mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya;
(2) Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia
barang/jasa terpilih tetap bertanggung-jawab
penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut;
(3) Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk
sebagian pekerjaan, dilarang mensubkontrakkan
seluruh pekerjaan tersebut;
(4) Membuat laporan periodik mengenai
pelaksanaan ketetapan di atas.
c) Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka
kontrak akan batal dan penyedia barang/jasa
dikenakan sanksi yang ditetapkan dalam Keputusan
Presiden ini.
b. Ketentuan Khusus
Ketentuan khusus berikut ini berlaku untuk masing-masing
kontrak sesuai dengan jenis pekerjaannya.
1) Ketentuan Khusus Untuk Kontrak Pengadaan Barang
a) Standar
Standar adalah ketentuan mengenai barang yang
disediakan oleh pihak penyedia barang harus sesuai
dengan standar yang telah disebutkan dalam
spesifikasi teknis.
b) Pengepakan
Pengepakan adalah ketentuan mengenai kewajiban
penjual untuk melakukan pengepakan atas barangbarang
yang dikirim dari asal barang sampai ke
tujuan akhir yang telah ditentukan dalam kontrak.
Tujuan ketentuan pengepakan ini adalah supaya
barang-barang yang dikirimkan terlindungi dari
resiko kerusakan atau kehilangan pada saat
pengiriman dari tempat asal barang sampai ke tujuan
akhir yang telah dicantumkan dalam kontrak.
c) Pengiriman
Pengiriman adalah ketentuan mengenai pengiriman
barang yang dilakukan pihak penjual sesuai dengan
waktu yang telah ditentukan oleh pihak pembeli
disesuaikan dengan jadual kebutuhan.
d) Transportasi
Transportasi adalah ketentuan mengenai transportasi
yang digunakan untuk pengiriman barang (melalui
laut, darat atau udara). Biaya transportasi pada
waktu pengiriman barang dimasukan dalam harga
kontrak.
e) Pemeriksaan dan Pengujian
Pemeriksaan dan pengujian adalah ketentuan
tentang pihak pengguna barang/jasa mempunyai hak
untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas
barang untuk memastikan kecocokannya dengan
spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan
dalam kontrak. Pemeriksaan dan pengujian dapat
dilakukan sendiri oleh pihak pembeli atau diwakilkan
kepada pihak ketiga.
f) Layanan Tambahan
Penjual mungkin diperlukan untuk menyediakan
beberapa atau semua layanan lanjutan, termasuk
penambahan layanan, yang dituangkan dalam
syarat-syarat khusus kontrak.
2) Ketentuan Khusus untuk Kontrak Jasa Konsultansi
a) Kewenangan Anggota Konsultan
Kewenangan anggota penyedia jasa adalah
ketentuan yang mengatur mengenai apabila
penyedia jasa adalah sebuah joint venture yang
beranggotakan lebih dari sebuah penyedia jasa,
anggota joint venture tersebut memberi kuasa
kepada salah satu anggota joint venture untuk
bertindak dan mewakili hak-hak dan kewajiban
anggota penyedia jasa lainnya terhadap pengguna
jasa.
b) Kewajiban Penyedia Jasa
(1) Umum
(a) Standar pelaksanaan jasa
Penyedia jasa akan melaksanakan
perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang
dibebankan kepadanya dengan penuh
tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan
ekonomis serta memenuhi kriteria teknik
profesional dan melindungi secara efektif
peralatan-peralatan, mesin, material yang
berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak.
(b) Hukum
Penyedia jasa dalam melaksanakan jasa
sesuai dengan hukum yang berlaku di
Indonesia. Pengguna jasa secara tertulis
akan memberitahukan kepada penyedia
jasa mengenai kebiasaan-kebiasaan
setempat.
(2) Pertentangan Kepentingan
(a) Penyedia jasa tidak mengambil keuntungan
Penyedia jasa tidak akan menerima
keuntungan untuk mereka sendiri dari
komisi usaha (trade commision), rabat
(discount) atau pembayaran-pembayaran
lain yang berhubungan dengan kegiatan
pelaksanaan jasa.
(b) Penyedia jasa dan anggotanya tidak
bertentangan dengan kegiatan tertentu.
Penyedia jasa setuju bahwa selama
pelaksanaan kontrak, penyedia jasa
dinyatakan tidak berwenang untuk
melaksanakan jasa maupun mengadakan
barang yang tidak sesuai dengan kontrak.
(c) Larangan atas kegiatan yang bertentangan.
Penyedia jasa, subkonsultan, dan personil
konsultan dilarang untuk tidak menentang
secara langsung atau tidak langsung
kegiatan yang akan menimbulkan
pertentangan kepentingan (conflict of
interest) dengan kegiatan yang merupakan
tugas penyedia jasa.
(3) Tanggungjawab Penyedia Jasa
Tanggungjawab penyedia jasa adalah ketentuan
mengenai hal-hal pertanggung-jawaban
penyedia jasa sesuai dengan hukum yang
berlaku di Indonesia.
(4) Pemeriksaaan keuangan
Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan
mengenai kewajiban penyedia jasa untuk
merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan
dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat
dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu,
dengan sepengetahuan penyedia jasa atau
kuasanya, pengguna jasa dapat memeriksa dan
menggandakan dokumen pengeluaran yang
telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah
berakhirnya kontrak.
(5) Tindakan penyedia jasa yang perlu mendapat
persetujuan pengguna jasa.
Ketentuan mengenai tindakan yang perlu
mendapat persetujuan pengguna jasa meliputi:
(a) Memobilisasi personil yang terdapat dalam
daftar;
(b) Membuat subkontrak dengan pengaturan (i)
cara seleksi, waktu, dan kualifikasi dari
subkonsultan harus mendapat persetujuan
tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) penyedia
jasa bertanggung-jawab penuh terhadap
pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh
subkonsultan dan personilnya.
(6) Dokumen-dokumen yang disiapkan oleh
penyedia jasa dan menjadi hak milik pengguna
barang/jasa.
Ketentuan ini mengatur bahwa semua
rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain,
laporan dan dokumen-dokumen lain serta
software yang disiapkan oleh penyedia jasa
menjadi hak milik pengguna barang/jasa.
Penyedia jasa, segera setelah pekerjaan selesai
atau berakhirnya kontrak harus menyerahkan
seluruh dokumen dan data pendukung lainnya
kepada pengguna barang/jasa. Penyedia jasa
dapat menyimpan salinan dari dokumendokumen
tersebut.
(7) Peralatan dan bahan yang disediakan oleh
pengguna barang/jasa
Ketentuan ini mengatur mengenai peralatan dan
bahan yang disediakan oleh pengguna
barang/jasa untuk kebutuhan pelaksanaan
pekerjaan oleh penyedia jasa. Pada saat
berakhirnya kontrak, penyedia jasa harus
menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai
dengan instruksi pengguna jasa.
c) Personil Konsultan dan Subkonsultan
(1) Umum
Ketentuan ini mengatur mengenai pernyataan
penyedia jasa akan mempekerjakan personil
atau subkonsultan sesuai dengan kualifikasi dan
pengalamannya.
(2) Personil Inti
Personil inti adalah ketentuan yang mengatur
mengenai:
(a) nama personil dan uraian pekerjaan,
kualifikasi minimum, perkiraan waktu
pelaksanaan;
(b) penyesuaian terhadap perkiraan waktu
pekerjaan personil akan dibuat oleh
penyedia jasa melalui pemberitahuan secara
tertulis kepada pengguna jasa;
(c) jika terdapat pekerjaan tambah, maka
perkiraan waktu pelaksanaan harus
ditentukan secara tertulis oleh para pihak.
(3) Persetujuan Personil
Persetujuan personil adalah ketentuan yang
mengatur mengenai tenaga kerja inti dan
subkonsultan yang telah disetujui oleh pengguna
jasa harus memberikan data dirinya dan surat
keterangan tidak mengidap penyakit
berbahaya/menular (medical certificate) serta
terdaftar atau tertera dalam daftar personalia
penyedia jasa.
(4) Waktu kerja dan lembur
Waktu kerja dan lembur adalah ketentuan yang
mengatur mengenai:
(a) jam kerja dan waktu cuti untuk tenaga kerja
inti ditentukan dalam dokumen kontrak;
(b) waktu kerja tenaga kerja asing yang
dimobilisasi ke Indonesia dihitung sejak
kedatangannya di Indonesia sesuai dengan
surat perintah mobilisasi;
(c) tenaga kerja tidak berhak untuk dibayar
atas pekerjaan lembur ataupun sakit atau
liburan, karena perhitungan upah sudah
mencakup hal tersebut.
(5) Penggantian dan Perpindahan Tenaga Kerja
(a) penggantian dan perpindahan tenaga inti
hanya dapat dilaksanakan dengan
persetujuan pengguna jasa. Jika memang
terdapat hal-hal penting yang
mengharuskan penggantian, maka atas
persetujuan pengguna jasa, dapat dilakukan
penggantian tenaga kerja dengan tenaga
kerja yang setara atau lebih baik tanpa
menambah biaya;
(b) jika pengguna jasa menemukan tenaga
kerja yang melakukan kesalahan serius atau
terlibat tindak kejahatan, atau mengabaikan
pekerjaan yang menjadi tugasnya, maka
pengguna jasa dapat secara tertulis
mengajukan penggantian tenaga kerja
tersebut.
3) Ketentuan Khusus Untuk Kontrak Jasa Pemborongan
a) Personil
Personil adalah ketentuan mengenai pihak pengguna
jasa (employer) dapat menilai dan menyetujui
penempatan/ penggantian personil atau tenaga ahli
menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
b) Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pengguna Jasa
Penilaian pekerjaan sementara oleh pengguna jasa
adalah ketentuan mengenai pihak pengguna jasa
dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan
penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh
pihak penyedia jasa.
c) Penemuan-penemuan
Penemuan-penemuan adalah ketentuan mengenai
penemuan-penemuan benda/barang yang
mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan
yang menurut Undang-Undang dikuasai oleh negara
di lokasi pekerjaan pada masa pelaksanaan kontrak.
Pihak penyedia jasa wajib memberitahukan kepada
pihak pengguna jasa dan kepada pihak yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
d) Kompensasi
Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia jasa
bilamana dapat dibuktikan merugikan penyedia jasa
dalam hal sebagai berikut:
(1) Pihak pengguna jasa memodifikasi atau
mengubah jadual yang dapat mempengaruhi
pekerjaan penyedia jasa;
(2) Keterlambat pembayaran kepada penyedia jasa;
(3) Pihak pengguna jasa tidak memberikan gambargambar,
spesifikasi atau instruksi sesuai jadual
yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan;
(4) Pihak penyedia jasa belum bisa masuk ke lokasi
sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak;
(5) Pihak pengguna jasa menginstruksikan kepada
pihak penyedia jasa untuk melakukan pengujian
tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian
ternyata tidak diketemukan kerusakan/
kegagalan/penyimpangan;
(6) Kompensasi lain yang dirinci dalam syarat
khusus kontrak.
e) Penangguhan
Pihak pengguna jasa secara tertulis memberitahukan
kepada penyedia jasa tentang penangguhan hak
pembayaran sesuai dengan proporsi, jika pihak
penyedia jasa tidak melakukan kewajiban
sebagaimana mestinya, disertai alasan-alasan yang
jelas mengenai penangguhan tersebut, dan diberi
kesempatan kepada pihak penyedia jasa untuk
memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
f) Hari Kerja
Hari kerja adalah ketentuan mengenai hal-hal
sebagai berikut:
(1) Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan
datanya disimpan oleh pihak penyedia jasa.
Daftar pembayaran ditandatangani oleh masingmasing
pekerja dan dapat diperiksa oleh
pengguna jasa;
(2) Penyedia jasa harus membayar upah hari kerja
kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah
ditanda-tangani;
(3) Jam kerja dan waktu cuti untuk karyawan harus
dilampirkan.
g) Pengambilalihan
Pengambilalihan adalah ketentuan yang mengatur
bahwa pihak pengguna jasa akan mengambil alih
lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu 7
(tujuh) hari setelah dikeluarkan surat keterangan
selesai/pengakhiran pekerjaan.
h) Pedoman Pengoperasian dan Perawatan
(1) Penyedia jasa diwajibkan memberikan petunjuk
kepada pihak pengguna jasa tentang
pengoperasian dan petunjuk perawatan,
sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak;
(2) Jika penyedia jasa tidak melakukan hal tersebut
butir (1), pengguna jasa dapat
memperhitungkan pembayaran kepada penyedia
jasa sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
i) Penyesuaian Biaya
Penyesuaian biaya adalah ketentuan mengenai harga
kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian
biaya.
Perhitungan penyesuaian biaya harus disesuaikan
dengan peraturan yang berlaku termasuk mata uang
yang dipakai untuk penyesuaian biaya sesuai dengan
kesepakatan para pihak.
3. Syarat-Syarat Khusus Kontrak
Syarat-syarat khusus kontrak adalah ketentuan-ketentuan yang
merupakan perubahan, tambahan dan/atau penjelasan dari
ketentuan-ketentuan yang ada pada syarat-syarat umum kontrak.
Syarat-syarat khusus kontrak terdiri atas:
a. Ketentuan Umum
Ketentuan umum berisi uraian lebih lanjut dari ketentuan yang
ada di dalam syarat-syarat umum kontrak, misalnya:
1) Definisi (Tambahan Ketentuan butir 1 Syarat Umum
Kontrak)
Dalam definisi ini dijelaskan tambahan dari istilah-istilah
Kontrak yang masih perlu diberi arti atau ditafsirkan
artinya.
2) Asal Barang dan Jasa (Tambahan Ketentuan butir 3
Syarat Umum Kontrak)
Dijelaskan lebih terinci mengenai dari mana asal barang
atau jasa yang menjadi obyek kontrak.
3) Jaminan (Tambahan Ketentuan butir 6 Syarat Umum
Kontrak)
Dijelaskan mengenai besarnya jaminan, bentuk dan
jangka waktu berlakunya jaminan.
4) Asuransi (Tambahan Ketentuan butir 7 Syarat Umum
Kontrak) Dijelaskan mengenai apa saja yang perlu
diasuransikan dan besarnya premi, serta siapa yang
menanggung premi asuransi tersebut.
4) Pembayaran (Tambahan Ketentuan butir 8 Syarat Umum
Kontrak)
Dijelaskan lebih rinci mengenai:
a) Tahapan pembayaran dengan cara bulanan dan/atau
termijn, dari pembayaran pertama sampai dengan
pembayaran terakhir;
b) Rincian mengenai jumlah pembayaran;
c) Penjelasan mengenai mata uang yang digunakan.
5) Harga (Tambahan Ketentuan butir 9 Syarat Umum
Kontrak)
Penjelasan lebih terinci mengenai harga kontrak dan
sumber pembiayaan.
6) Hak dan Kewajiban Para Pihak (Tambahan Ketentuan
butir 11 Syarat Umum Kontrak)
Tambahan penjelasan mengenai hak dan kewajiban dari
para pihak dalam kontrak.
7) Penyelesaian Perselisihan (Tambahan Ketentuan butir 16
Syarat Umum Kontrak)
Penjelasan mengenai pengadilan mana atau badan
arbitrase mana yang dipilih untuk menyelesaikan
perselisihan antara para pihak dalam kontrak.
b. Ketentuan Khusus
Ketentuan khusus berisi perubahan dan/atau tambahan dari
syarat-syarat umum kontrak, misalnya:
1) Kontrak pengadaan barang
Layanan tambahan: menjelaskan jenis layanan tambahan
yang diperlukan, contohnya layanan purna jual.
2) Kontrak pengadaan jasa konsultansi;
Layanan tambahan: pembuatan maket/model dari hasil
desain.
3) Kontrak pengadaan pekerjaan jasa pemborongan
a) Kompensasi
Menjelaskan hal-hal lain yang tergolong sebagai
terjadinya kompensasi.
b) Pedoman pengoperasian dan perawatan (tambahan
ketentuan-ketentuan khusus syarat-syarat umum
kontrak)
(1) Hal-hal yang disyaratkan dalam petunjuk
pengoperasian dan perawatan;
(2) Hal-hal yang tidak dimasukkan dalam ketentuan
petunjuk pengoperasian dan perawatan.
4. Dokumen Lainnya Yang Merupakan Bagian Dari Kontrak
Dokumen berikut ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dari kontrak.
a. Untuk kontrak jasa pemborongan, terdiri dari:
1) Surat penunjukan;
2) Surat penawaran;
3) Spesifikasi umum;
4) Spesifikasi khusus;
5) Gambar-gambar;
6) Adenda dalam proses pemilihan yang kemudian
dimasukkan di masing-masing substansinya;
7) Daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan);
8) Dokumen lainnya, misalnya:
a) Dokumen penawaran lainnya;
b) Jaminan pelaksanaan;
c) Jaminan uang muka.
b. Untuk pengadaan jasa konsultansi, terdiri dari:
1) Surat penunjukan;
2) Kerangka Acuan Kerja;
3) Hasil negosiasi;
4) Dokumen penawaran;
5) Adenda dalam proses pemilihan yang kemudian
dimasukkan di masing-masing substansinya;
6) Dokumen lainnya, misalnya jaminan uang muka.
c. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya, terdiri dari:
1) Surat penunjukan;
2) Dokumen penawaran;
3) Spesifikasi umum;
4) Spesifikasi khusus;
5) Gambar-gambar;
6) Adenda dalam proses pemilihan yang kemudian
dimasukkan di masing-masing substansinya;
7) Daftar kuantitas dan harga;
8) Dokumen lainnya, misalnya:
a) Jaminan pelaksanaan;
b) Jaminan uang muka.
D. Pelaksanaan Kontrak
1. Ketentuan Umum
a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
1) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak
tanggal penanda tanganan kontrak, pengguna
barang/jasa sudah harus menerbitkan SPMK;
2) Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat
dimulainya pelaksanaan kontrak yang akan dinyatakan
Pihak Kedua dalam pernyataan dimulainya pekerjaan;
3) Untuk kontrak sederhana, tanggal mulai kerja dapat
ditetapkan sama dengan tanggal penandatangan
kontrak atau tanggal dikeluarkannya SPMK.
b. Penggunaan Program Mutu
1) Program mutu pengadaan barang/jasa harus disusun
oleh penyedia barang/jasa dan disepakati pengguna
barang/jasa pada saat rapat persiapan pelaksanaan
kontrak dan dapat direvisi sesuai dengan kondisi
lapangan;
2) Program mutu pengadaan barang/jasa paling tidak
berisi:
a) informasi pengadaan barang/jasa;
b) organisasi proyek, pengguna barang/jasa dan
penyedia barang/ jasa;
c) jadual pelaksanaan;
d) prosedur pelaksanaan pekerjaan;
e) prosedur instruksi kerja;
f) pelaksana kerja.
c. Mobilisasi
1) Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai
dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
diterbitkan SPMK.
2) Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan
meliputi:
a) Pekerjaan pemborongan:
(1) mendatangkan peralatan-peralatan terkait
yang diperlukan dalam pelaksanaan
pekerjaan;
(2) mempersiapkan fasilitas seperti kantor,
rumah, gedung laboratorium, bengkel,
gudang, dan sebagainya;
(3) mendatangkan personil-personil.
b) Pekerjaan Konsultansi:
(1) Mendatangkan tenaga ahli;
(2) Menyiapkan peralatan pendukung.
c) Pengadaan barang/jasa lainnya tidak diperlukan
mobilisasi.
3) Mobilisasi peralatan dan personil penyedia barang/jasa
dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan
kebutuhan.
d. Pemeriksaan Bersama
1) Pada tahap awal periode pelaksanaan kontrak dan pada
pelaksanaan pekerjaan, pengguna barang/jasa
bersama-sama dengan penyedia barang/jasa
melakukan pemeriksaan bersama;
2) Untuk pemeriksaan bersama ini, pengguna barang/jasa
dapat membentuk panitia/pejabat peneliti pelaksanaan
kontrak;
3) Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan
perubahan isi kontrak maka harus dituangkan dalam
bentuk adendum kontrak.
e. Pembayaran Uang Muka
1) Penyedia barang/jasa mengajukan permohonan
pengambilan uang muka secara tertulis kepada
pengguna barang/jasa disertai dengan rencana
penggunaan uang muka untuk melaksanakan
pekerjaan sesuai kontrak;
2) Pengguna barang/jasa sudah harus mengajukan surat
permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut
pada butir 1) yang nilainya paling tinggi sesuai dengan
yang ditetapkan dalam kontrak, paling lambat 7 (tujuh)
hari setelah jaminan uang muka diterima dari penyedia
barang/jasa;
3) Besarnya jaminan uang muka harus bernilai sekurangkurangnya
sama dengan jumlah uang muka yang
diberikan;
4) Jaminan uang muka harus diterbitkan oleh bank umum
atau perusahaan asuransi yang mempunyai program
asuransi kerugian (surety bond) dan harus
direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri
Keuangan;
5) Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsurangsur
secara proporsional pada setiap pembayaran
prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada
saat pekerjaan mencapai prestasi 100 % (seratus
persen);
6) Untuk kontrak tahun jamak (multi years) nilai jaminan
uang muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai
dengan pencapaian prestasi pekerjaan.
f. Pembayaran Prestasi Pekerjaan
1) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati
dilakukan oleh pengguna barang/jasa, apabila penyedia
barang/jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan
kemajuan hasil pekerjaan;
2) Pengguna barang/jasa dalam kurun waktu 7 (tujuh)
hari harus sudah mengajukan surat permintaan
pembayaran untuk pembayaran prestasi kerja;
3) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati
dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem
termijn yang didasarkan pada prestasi pekerjaan
sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak;
4) Pembayaran bulanan/termijn harus dipotong jaminan
pemeliharaan, angsuran uang muka, denda (jika ada),
dan pajak;
5) Untuk kontrak yang mempunyai subkontrak,
permintaan pembayaran kepada pengguna barang/jasa
harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh
subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress)
pekerjaannya.
g. Perubahan Kegiatan Pekerjaan
1) Untuk kepentingan pemeriksaan, pengguna
barang/jasa dapat membentuk panitia/pejabat peneliti
pelaksanaan kontrak;
2) Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara
kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan
gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam
dokumen kontrak, maka pengguna barang/jasa
bersama penyedia barang/jasa dapat melakukan
perubahan kontrak yang meliputi antara lain:
a) menambah atau mengurangi volume pekerjaan
yang tercantum dalam kontrak;
b) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
c) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan
kebutuhan lapangan;
d) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum
tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh pekerjaan.
3) Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh
persen) dari harga yang tercantum dalam
perjanjian/kontrak awal;
4) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pengguna
barang/jasa secara tertulis kepada penyedia
barang/jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis
dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuanKepres
ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak
awal;
5) Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara
sebagai dasar penyusunan adendum kontrak.
h. Denda dan Ganti Rugi
1) Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada
penyedia barang/jasa sedangkan ganti rugi adalah
sanksi finansial yang dikenakan kepada pengguna
barang/jasa, karena terjadinya cidera janji yang
tercantum dalam kontrak;
2) Besarnya denda kepada penyedia barang/jasa atas
keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 10/00
(satu per seribu) dari harga kontrak atau bagian
kontrak untuk setiap hari keterlambatan;
3) Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh pengguna
barang/jasa atas keterlambatan pembayaran adalah
sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat
dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku
pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau
dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam
dokumen kontrak;
4) Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur
di dalam dokumen kontrak.
i. Penyesuaian Harga
1) Penyesuaian harga dilakukan sesuai dengan ketentuan
yang tercantum dalam dokumen kontrak;
2) Penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak
jangka panjang (lebih dari 12 (dua belas) bulan).
j. Keadaan Kahar (Force Majeur)
Apabila terjadi keadaan kahar maka penyedia barang/jasa
memberitahukan dalam waktu 14 (empat belas) hari dari
hari terjadinya keadaan kahar dengan menyertakan
pernyataan keadaan kahar dari instansi yang berwenang.
k. Penghentian dan Pemutusan Kontrak
1) Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan
sudah selesai;
2) Penghentian kontrak dilakukan karena terjadinya halhal
di luar kekuasaan kedua belah pihak sehingga para
pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang
ditentukan di dalam kontrak antara lain:
a) timbulnya perang;
b) pemberontakan di wilayah Republik Indonesia;
c) keributan, kekacauan dan huru-hara;
d) bencana alam.
Dalam hal kontrak dihentikan, maka pengguna
barang/jasa wajib membayar kepada penyedia
barang/jasa sesuai dengan prestasi atau kemajuan
pelaksanaan proyek yang telah dicapai;
3) Pemutusan kontrak dilakukan bilamana penyedia
barang/jasa cidera janji atau tidak memenuhi
kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur
di dalam kontrak. Kepada penyedia barang/jasa
dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam dokumen
kontrak;
4) Pemutusan kontrak dilakukan bilamana para pihak
terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak
korupsi baik dalam proses pemilihan penyedia
barang/jasa maupun pelaksanaan pekerjaan, dalam hal
ini:
a) Penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi
yaitu:
(1) jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan
ke kas negara/daerah;
(2) sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia
barang/jasa;
(3) pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2
(dua) tahun.
b) Pengguna barang/jasa dikenakan sanksi
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai
Negeri Sipil atau ketentuan peraturan perundangundangan
yang berlaku.
2. Jasa Pemborongan
a. Ketentuan Umum
Ketentuan umum pada Bab II butir D.1. di atas dinyatakan
berlaku untuk pelaksanaan kontrak jasa pemborongan
kecuali dinyatakan lain pada ketentuan berikut ini.
b. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
1) Sebelum pelaksanaan kontrak, pengguna barang/jasa
bersama-sama dengan penyedia barang/jasa, unsur
perencanaan, dan unsur pengawasan, terlebih dahulu
menyusun rencana pelaksanaan kontrak;
2) Pengguna barang/jasa harus menyelenggarakan rapat
persiapan pelaksanaan kontrak selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya SPMK;
3) Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat
persiapan pelaksanaan kontrak adalah:
a) organisasi kerja;
b) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
c) jadual pelaksanaan pekerjaan;
d) jadual pengadaan bahan, mobilisasi peralatan dan
personil;
e) penyusunan rencana dan pelaksanaan
pemeriksaan lapangan;
f) pendekatan kepada masyarakat dan pemerintah
daerah setempat mengenai rencana kerja;
g) penyusunan program mutu proyek.
c. Laporan Hasil Pekerjaan
1) Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan
pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan
pekerjaan di lapangan dicatat di dalam buku harian
sebagai bahan laporan harian pekerjaan berupa
rencana dan realisasi pekerjaan harian;
2) Laporan harian berisi:
a) kuantitas dan macam bahan yang berada di
lapangan;
b) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam
tugasnya;
c) jumlah, jenis dan kondisi peralatan;
d) kuantitas jenis pekerjaan yang dilaksanakan;
e) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir, dan
peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap
kelancaran pekerjaan;
f) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan
pelaksanaan.
3) Laporan harian dibuat oleh penyedia barang/jasa,
bilamana perlu diperiksa oleh konsultan, dan disetujui
oleh wakil pengguna barang/jasa;
4) Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan
harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam
periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu
ditonjolkan;
5) Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan
mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan
dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang
perlu ditonjolkan;
6) Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek,
pengguna barang/jasa membuat foto-foto dokumentasi
pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
d. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan
1) Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh
pengguna barang/jasa atas pertimbangan yang layak
dan wajar;
2) Yang dimaksud hal-hal yang layak dan wajar untuk
perpanjangan waktu pelaksanaan adalah sebagai
berikut:
a) pekerjaan tambah;
b) perubahan disain;
c) keterlambatan yang disebabkan oleh pihak
pengguna barang/jasa;
d) masalah yang timbul di luar kendali penyedia
barang/jasa;
e) keadaan kahar (force majeur).
3) Pengguna barang/jasa dapat menyetujui perpanjangan
waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan
penelitian dan evaluasi terhadap usulan tertulis yang
diajukan oleh penyedia barang/jasa;
4) Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan
dituangkan di dalam adendum kontrak.
e. Kerjasama antara penyedia barang/jasa dan sub
kontraktor
1) Penyedia barang/jasa yang mempunyai harga kontrak
di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar
rupiah) wajib bekerja sama dengan penyedia
barang/jasa golongan usaha kecil termasuk koperasi
kecil, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian
pekerjaan yang bukan pekerjaan utama;
2) Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus
diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh
pengguna barang/jasa;
3) Penyedia barang/jasa tetap bertanggung jawab atas
bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut;
4) Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu
kepada kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.
f. Serah Terima Pekerjaan
1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen),
penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara
tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk
penyerahan pekerjaan;
2) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap
hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia
barang/jasa. Bilamana terdapat kekurangankekurangan
dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia
barang/jasa wajib memperbaiki/ menyelesaikannya;
3) Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan
setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan kontrak;
4) Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh
lima persen) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5%
(lima persen) merupakan retensi selama masa
pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar
100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan penyedia
barang/jasa harus menyerahkan jaminan bank sebesar
5% (lima persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan
oleh Bank Umum atau oleh perusahaan asuransi yang
mempunyai program asuransi kerugian (surety bond)
dan direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri
Keuangan;
5) Penyedia barang/jasa wajib memelihara hasil pekerjaan
selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap
seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;
6) Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia
barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis
kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan akhir
pekerjaan;
7) Pengguna barang/jasa menerima penyerahan akhir
pekerjaan setelah penyedia barang/jasa melaksanakan
semua kewajibannya selama masa pemeliharaan
dengan baik dan wajib melakukan pembayaran sisa
nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan
jaminan pemeliharaan;
8) Apabila penyedia barang/jasa tidak melaksanakan
kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya maka
pengguna barang/jasa berhak menggunakan uang
retensi untuk membiayai perbaikan/ pemeliharaan atau
mencairkan jaminan pemeliharaan.
3. Jasa Konsultansi
a. Ketentuan Umum
Ketentuan umum pada Bab II butir D.1. dinyatakan berlaku
untuk pelaksanaan kontrak jasa konsultansi kecuali
dinyatakan lain pada ketentuan berikut ini.
b. Persiapan Pelaksanaan Kontrak
Pengguna jasa bersama penyedia jasa melakukan persiapan
pelaksanaan kontrak mencakup penyusunan organisasi,
mobilisasi, rencana pengadaan peralatan, bahan, waktu dan
tata cara pelaksanaan pekerjaan serta pelaporan kemajuan
pekerjaan.
c. Pemeriksaan Personil dan Peralatan
1) Pemeriksaan (inspeksi) personil dan peralatan harus
dilaksanakan setelah personil dan peralatan tiba di
lokasi pekerjaan serta dibuatkan berita acara hasil
inspeksi/pemeriksaan yang ditandatangani oleh
pengguna jasa dan penyedia jasa;
2) Bila hasil inspeksi/pemeriksaan personil dan peralatan
ternyata belum memenuhi persyaratan namun tidak
mengganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan, maka
penyedia jasa dapat melanjutkan pekerjaan dengan
syarat personil dan peralatan yang belum memenuhi
syarat harus segera diganti sesuai dengan waktu yang
disepakati bersama;
3) Pada waktu penyedia jasa mulai melaksanakan
tugasnya, pengguna jasa harus melakukan pengecekan
apakah personil yang dimobilisasi sesuai dengan
kontrak.
d. Perubahan Personil dan Peralatan yang Diajukan oleh
Penyedia Jasa
1) Penyedia jasa tidak dibenarkan melakukan penggantian
personil dan/atau peralatan tanpa persetujuan
pengguna jasa;
2) Apabila personil dan/atau peralatan dari penyedia jasa
tersebut akan diganti maka penyedia jasa harus
mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada
pengguna jasa sebelum melaksanakan penggantian
personil dan/atau peralatan tersebut;
3) Untuk mengajukan permohonan penggantian personil,
penyedia jasa diwajibkan melampirkan riwayat
hidup/pengalaman kerja personil yang diusulkan dan
disertai alasan penggantian personil yang
bersangkutan.
e. Penggantian Personil Penyedia Jasa atas Perintah
Pengguna Jasa
1) Apabila pengguna jasa menilai bahwa personil dari
penyedia jasa tersebut tidak mampu atau tidak dapat
melakukan pekerjaan dengan baik atau berkelakuan
tidak baik, pengguna jasa harus segera memerintahkan
kepada penyedia jasa untuk mengganti personil dengan
kualifikasi keahlian yang sama atau lebih tinggi;
2) Dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) hari sejak
diterimanya surat perintah penggantian personil dari
pengguna jasa, penyedia jasa harus mengganti personil
dengan keahlian yang setara atau lebih baik tanpa
penambahan biaya;
3) Apabila waktu 15 (lima belas) hari terlampaui, maka
penyedia jasa harus melaporkan kepada pengguna jasa
disertai alasannya.
f. Pembayaran Uang Muka
Uang muka diberikan untuk membiayai mobilisasi peralatan,
personil, dan pengeluaran bulan pertama. Besaran uang
muka setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari nilai
kontrak dan diberikan setelah penyedia jasa menyerahkan
jaminan uang muka sekurang-kurangnya sama dengan
uang muka.
g. Penyelesaian Pekerjaan
Pekerjaan dinyatakan selesai apabila penyedia jasa telah
menyerahkan laporan akhir pekerjaan dan diterima serta
disetujui oleh pengguna barang/jasa.
4. Pengadaan Barang
a. Ketentuan Umum
Ketentuan umum pada Bab II butir D.1. di atas dinyatakan
berlaku untuk pelaksanaan kontrak pengadaan barang
kecuali dinyatakan lain pada ketentuan berikut ini.
b. Surat Pesanan
1) Pengguna barang harus menerbitkan surat pesanan
(SP)/Purchase Order (PO) selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari kerja sejak tanggal keputusan
penetapan penyedia barang/jasa;
2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal
penerbitan surat pesanan (SP)/Purchase Order (PO),
surat pesanan (SP)/Purchase Order (PO) tersebut
harus sudah disetujui/ ditanda tangani di atas kertas
segel/bermaterai oleh penyedia barang sesuai
dengan yang dipersyaratkan;
3) Tanggal penanda tanganan surat pesanan
(SP)/Purchase Order (PO) oleh penyedia barang
ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu
penyerahan;
4) Pesanan barang yang telah diserahkan sebelum
diterbitkan surat pesanan/purchase order, harus
dinyatakan secara jelas dalam surat pesanan
(SP)/Purchase Order (PO).
c. Persiapan Pelaksanaan Kontrak
Persiapan pelaksanaan kontrak dilakukan sebagai berikut:
1) Penyedia barang membuat penjelasan rinci terhadap
barang yang akan dikirim untuk pabrikasi sesuai
dengan pesanan;
2) Dalam hal pengadaan barang dilaksanakan dengan
“sistem harga satuan” maka harga satuan, jadual
dan tempat pengiriman serta perkiraan jumlah
barang harus ditetapkan.
d. Inspeksi Pabrikasi
1) Pengguna barang atau jasa inspeksi yang ditunjuk
pengguna barang dapat melakukan inspeksi atas
proses pabrikasi barang/peralatan khusus yang
nilainya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
milyar rupiah);
2) Jadual, tempat, dan ruang lingkup inspeksi harus
disepakati kedua belah pihak;
3) Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga
kontrak.
e. Perubahan Lingkup
Berdasarkan pertimbangan efisiensi, ekonomis dan
kesempurnaan hasil, pengguna barang dapat mengubah
surat pesanan (purchase order) dengan persetujuan
penyedia barang sepanjang tidak mengurangi kualitas
dengan mempertimbangkan tersedianya anggaran dan
setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak.
f. Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual
Penyedia barang harus menjamin pengguna barang bahwa
barang yang diserahkan tidak melanggar hak atas kekayaan
intelektual sebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan
yang berlaku.
g. Pengiriman
1) Penyedia barang memberi informasi kepada pengguna
barang tentang jadual pengiriman barang serta
menyampaikan dokumen pengiriman barang;
2) Sarana transportasi yang dipakai harus sesuai dengan
dokumen kontrak;
3) Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko
tinggi, penyedia barang harus memberikan informasi
secara rinci tentang cara penanganannya.
h. Serah Terima Barang
1) Pada saat penyerahan barang harus dilakukan
penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan, dan
kondisi nyata (actual condition) dicocokkan dengan
yang tertuang dalam surat pesanan/purchase order
dan/atau dokumen yang menyertai penyerahan
barang;
2) Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara serah
terima yang ditandatangani oleh penyedia barang dan
pengguna barang;
3) Berita acara serah terima merupakan dokumen yang
harus dilampirkan dalam surat permintaan
pembayaran, kecuali dalam hal cara pembayaran
menggunakan letter of credit (LC);
4) Pengguna barang dapat menunjuk wakil untuk
memeriksa barang yang akan diserahkan sebagai
petugas penerima/pemeriksa dan menandatangani
berita acara;
5) Apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan
jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam
kontrak/PO, pengguna barang berhak menolak barang
tersebut dan penyedia barang harus mengganti barang
yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya
ditanggung penyedia barang.
i. Uji Coba
1) Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia
barang disaksikan oleh pengguna barang;
2) Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara;
3) Apabila pengoperasian barang tersebut memerlukan
keahlian khusus maka harus dilakukan pelatihan
kepada pengguna barang oleh penyedia barang, biaya
pelatihan termasuk dalam harga barang;
4) Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi
yang ditentukan dalam kontrak, maka penyedia barang
memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan
biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang.
j. Asuransi
1) Penyedia barang harus mengasuransikan barangbarang
yang akan dikirim sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
2) Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen
asuransi yang disesuaikan dengan ketentuan kontrak.
k. Pembayaran
1) Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan
setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan
berita acara serah terima barang dan bilamana
dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji
coba;
2) Pembayaran dengan LC mengikuti ketentuan umum
yang berlaku di bidang perdagangan.
5. Pengadaan Jasa Lainnya
a. Ketentuan Umum
Ketentuan umum pada Bab II butir D.1. di atas dinyatakan
berlaku untuk pelaksanaan kontrak pengadaan jasa lainnya
kecuali dinyatakan lain pada ketentuan berikut ini.
b. Pemeriksaan Personil dan Peralatan
1) Pemeriksaan (inspeksi) peralatan dan tenaga kerja
harus dilaksanakan setelah personil atau peralatan
dilokasi pekerjaan siap diperiksa dan dibuatkan berita
acara hasil inspeksi/pemeriksaan yang ditanda tangani
oleh penyedia jasa dan pengguna jasa;
2) Bila hasil inspeksi/pemeriksaan personil dan peralatan
ternyata belum memenuhi persyaratan namun tidak
mengganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan, maka
penyedia jasa dapat melanjutkan pekerjaan dengan
syarat personil dan peralatan yang belum memenuhi
syarat harus segera diganti sesuai dengan waktu yang
disepakati bersama;
3) Pada waktu penyedia jasa mulai melaksanakan
tugasnya, pengguna jasa harus melakukan pengecekan
apakah personil yang melakukan pekerjaan sesuai
dengan yang disetujui dalam kontrak.
c. Perubahan Personil dan Peralatan yang Diajukan oleh
Penyedia Jasa
1) Penyedia jasa tidak dibenarkan melakukan penggantian
personil dan/atau peralatan tanpa persetujuan
pengguna jasa;
2) Apabila personil dan/atau peralatan dari penyedia jasa
tersebut akan diganti maka penyedia jasa harus
mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada
pengguna jasa sebelum melaksanakan penggantian
personil dan/atau peralatan tersebut;
3) Untuk mengajukan permohonan tersebut, penyedia
jasa diwajibkan melampirkan riwayat
hidup/pengalaman kerja personil yang diusulkan dan
disertai alasan penggantian personil yang tidak dapat
melaksanakan tugas sebagaimana tertuang dalam
kontrak.
d. Penggantian Personil Dan Peralatan Yang
Diperintahkan Oleh Pengguna Jasa
1) Apabila pengguna jasa menilai bahwa personil dari
penyedia jasa tersebut tidak mampu atau tidak dapat
melakukan pekerjaan dengan baik atau berkelakuan
tidak baik, pengguna jasa harus segera memerintahkan
kepada penyedia jasa untuk mengganti personil dengan
kualifikasi keahlian yang sama atau lebih tinggi;
2) Dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) hari
setelah menerima perintah dari pengguna jasa,
penyedia jasa harus telah mengganti personil tanpa
penambahan biaya;
3) Apabila jangka waktu lima belas hari terlampaui, maka
penyedia jasa harus melaporkan kepada pengguna jasa
dengan disertai alasan.
e. Denda
Denda dapat dilakukan secara selektif sesuai dengan sifat
pengadaan jasa lainnya.
f. Kerahasiaan
1) Personil penyedia jasa harus menjaga kerahasiaan
pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam kontrak;
2) Apabila diperlukan, janji untuk menjaga kerahasiaan
pekerjaan oleh personil penyedia jasa dilakukan di
bawah sumpah.
E. Tata Cara Perhitungan Penyesuaian Harga (Price Adjestment)
1. Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga
a. Penyesuaian harga diberlakukan bagi kontrak yang masa
pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan
diberlakukan mulai bulan pertama pelaksanaan pekerjaan;
b. Penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh
kegiatan/mata pembayaran kecuali komponen keuntungan
dan overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran;
c. Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadual
pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak/addendum.
Bagian kontrak atau pekerjaan yang terlambat dilaksanakan
karena kesalahan rekanan, penyesuaian harga satuan dan
nilai kontrak menggunakan indeks harga sesuai jadual
pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan pada kontrak awal;
d. Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang
berasal dari luar negeri dan dibayar dengan valuta asing
menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal
barang tersebut.
2. Rumusan penyesuaian harga satuan
Hn = Ho (a + b.Bn/Bo + c.Cn/Co + d.Dn/Do + ……… )
Hn = Harga satuan barang/jasa pada saat
pekerjaan dilaksanakan
Ho = Harga satuan barang/jasa pada saat
penyusunan harga penawaran (28 (dua puluh
delapan) hari sebelum pemasukan
penawaran)
a = Koefisien tetap yang terdiri keuntungan dan
overhead.
Dalam hal penawaran tidak mencantumkan
besaran komponen keuntungan dan overhead,
maka a adalah 0,15.
b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga
kerja, bahan, alat kerja dsb.
Penjumlahan a+b+c+d+…. dst. adalah
1,00.
Bn, Cn, Dn = indeks harga komponen pada saat
pekerjaan dilaksanakan
Bo, Co, Do = indeks harga komponen pada saat
penyusunan harga penawaran (28 (dua
puluh delapan) hari sebelum
pemasukan penawaran).
Catatan :
a. Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan Badan
Pusat Statistik (BPS). Jika indeks harga tidak dimuat dalam
penerbitan BPS, maka digunakan indeks harga yang disiapkan
oleh departemen teknis.
b. Penetapan koefisien komponen kontrak pekerjaan dilakukan
oleh menteri teknis yang terkait.
3. Rumusan penyesuaian nilai kontrak
Pn = (Hn1 x V1) + (Hn2 x V2) + (Hn3 x V3) + ….. dst
Pn = Nilai kontrak setelah dilakukan penyesuaian harga satuan
barang/jasa
Hn = Harga satuan baru setelah dilakukan penyesuaian harga
menggunakan rumusan penyesuaian satuan harga
Vi = Volume pekerjaan yang dilaksanakan
BAB III
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
DENGAN SWAKELOLA
A. Ketentuan Umum
1. Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan
diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan
tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun
tenaga upah borongan. Tenaga ahli dari luar tidak boleh melebihi
50% (lima puluh persen) dari tenaga sendiri.
2. Swakelola dilihat dari pelaksana pekerjaan dibedakan menjadi:
a. Swakelola oleh pengguna barang/jasa adalah pekerjaan yang
direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pengguna
barang/jasa dengan menggunakan tenaga sendiri, dan/atau
tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah
borongan;
b. Swakelola oleh instansi pemerintah lain non swadana
(universitas negeri, lembaga penelitian/ilmiah pemerintah,
lembaga pelatihan) adalah pekerjaan yang perencanaan dan
pengawasannya dilakukan oleh pengguna barang/jasa,
sedangkan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh instansi
pemerintah yang bukan penanggung jawab anggaran;
c. Swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan yang
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh
penerima hibah (kelompok masyarakat, LSM, komite
sekolah/pendidikan, lembaga pendidikan swasta/lembaga
penelitian/ilmiah non badan usaha dan lembaga lain yang
ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh
instansi pemberi hibah.
B. Pelaksanaan Swakelola
1. Swakelola oleh pengguna barang/jasa
Dalam pelaksanaan swakelola perlu mengikuti ketentuan sebagai
berikut:
a. Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan
tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh panitia yang
ditetapkan oleh pengguna barang/jasa dan menggunakan
metoda pengadaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di
dalam keputusan presiden ini, yaitu lelang/seleksi umum,
lelang/seleksi terbatas, pemilihan/seleksi langsung atau
penunjukan langsung;
b. Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan
secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara
upah borong;
c. Pembayaran gaji tenaga ahli tertentu yang diperlukan dilakukan
berdasarkan kontrak konsultan perorangan;
d. Penggunaan tenaga kerja, bahan, dan peralatan dicatat setiap
hari dalam laporan harian;
e. Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap sesuai
dengan kebutuhan dan kapasitas penyimpanan;
f. Panjar kerja dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal
secara bulanan;
g. Pencapaian target fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap
minggu agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan
sesuai dengan target fisik yang dicapai, sedangkan pencapaian
target non fisik/perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap
bulan;
h. Pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh
pelaksana yang ditunjuk oleh pengguna barang/jasa,
berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.
2. Swakelola oleh instansi pemerintah lain non swadana
a. Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan
tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh panitia dari unsur
instansi pemerintah pelaksana swakelola yang ditetapkan oleh
pengguna barang/jasa dan menggunakan metoda pengadaan
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam keputusan
presiden ini, yaitu lelang/seleksi umum, lelang/seleksi terbatas,
pemilihan/seleksi langsung atau penunjukan langsung;
b. Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan
secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara
upah borong;
c. Pelaksanaan pengadaan yang menggunakan UYHD (uang yang
harus dipertanggungjawabkan) dilakukan oleh instansi
pemerintah pelaksana swakelola;
d. Pembayaran gaji tenaga ahli tertentu yang diperlukan dilakukan
berdasarkan kontrak konsultan perorangan;
e. Penggunaan tenaga kerja, bahan, dan peralatan dicatat setiap
hari dalam laporan harian;
f. Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap sesuai
dengan kebutuhan dan kapasitas penyimpanan;
g. Panjar kerja dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal
secara bulanan;
h. Pencapaian target fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap
minggu agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan
sesuai dengan target fisik yang dicapai, sedangkan pencapaian
target non fisik/perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap
bulan;
i. Pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh
pelaksana yang ditunjuk oleh instansi penerima kuasa,
berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.
3. Swakelola yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat/lembaga
swadaya masyarakat penerima hibah
a. Pengadaan barang, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan
tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh penerima hibah;
b. Penyaluran dana hibah khusus untuk pekerjaan konstruksi
dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
1) 50% (lima puluh persen) apabila organisasi pelaksanaan
penerima hibah telah siap;
2) 50% (lima puluh persen) sisanya apabila pekerjaan telah
mencapai 30% (tiga puluh persen).
c. Pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana yang dikeluarkan
dilaporkan secara berkala kepada pengguna barang/jasa;
d. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh penerima
hibah.
C. Pelaporan Pelaksanaan Swakelola
1. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan
keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/pelaksana swakelola
kepada pengguna barang/jasa setiap bulan;
2. Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap
bulan oleh pengguna barang/jasa kepada Menteri/Kepala Lembaga
Pemerintah Non Departemen/Gubernur/Bupati/Walikota/Direktur
Utama BUMN/BUMD terkait atau pejabat yang disamakan.
BAB IV
LAIN-LAIN
A. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil Termasuk
Koperasi Kecil
1. Ketentuan Umum
a. Dalam proses pembuatan produksi dalam negeri baik berupa
barang maupun jasa dimungkinkan penggunaan komponen
yang tidak berasal dari dalam negeri (import).
b. Termasuk di dalam pengertian produksi dalam negeri adalah:
1) Barang yang bahan baku dan pembuatannya di Indonesia,
terdiri dari:
a) barang jadi, barang setengah jadi, peralatan, suku
cadang, komponen utama, dan komponen pembantu;
b) bahan baku bahan pelengkap, dan bahan pembantu.
2) Jasa yang dilaksanakan di Indonesia oleh tenaga Indonesia
meliputi jasa pemborongan, jasa konsultansi, dan jasa
lainnya.
2. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri Berkaitan dengan
Pengadaan Barang/Jasa yang Dibiayai dengan Dana Dalam
Negeri
a. Upaya pendayagunaan produksi dalam negeri pada proses
pengadaan barang/jasa dilakukan sbb:
1) Dalam dokumen pengadaan barang/jasa dimuat secara jelas
ketentuan dan syarat penggunaan hasil produksi dalam
negeri dan dijelaskan kepada semua peserta.
2) Dalam pengadaan barang/jasa supaya diteliti sebaikbaiknya
agar benar-benar merupakan hasil produksi dalam
negeri dan bukan barang/jasa impor yang dijual di dalam
negeri.
3) Apabila sebagian bahan untuk menghasilkan barang/jasa
produksi dalam negeri berasal dari impor, dipilih
barang/jasa yang komponen dalam negerinya paling besar.
4) Dalam mempersiapkan pengadaan barang/jasa, sejauh
mungkin digunakan standar nasional dan memperhatikan
kemampuan atau potensi nasional.
b. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa diupayakan agar
penyedia barang/jasa nasional bertindak sebagai penyedia
barang/jasa utama, sedangkan penyedia barang/jasa asing
dapat berperan sebagai sub-penyedia barang/jasa sesuai dengan
kebutuhan.
c. Apabila sifat dan lingkup kegiatan pengadaan barang/jasa terlalu
besar, atau jenis keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan
kegiatan tidak dapat dilakukan oleh satu penyedia barang/jasa
nasional, maka dalam pelaksanaan pengadaan barang /jasa:
1) Diberikan kesempatan yang memungkinkan para penyedia
barang/jasa nasional saling bergabung dalam suatu
konsorsium atau bentuk kerja sama lain.
2) Diberikan kesempatan yang memungkinkan penyedia
barang/jasa nasional, atau konsorsium penyedia
barang/jasa nasional untuk menggunakan tenaga ahli asing
sepanjang hal itu diperlukan untuk mencukupi kebutuhan
jenis keahlian yang benar-benar belum dimiliki, dan benarbenar
untuk meningkatkan kemampuan teknis guna
menangani kegiatan atau pekerjaan.
d. Penggunaan tenaga ahli asing yang keahliannya belum dapat
diperoleh di Indonesia harus disusun berdasarkan keperluan
yang nyata dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal
mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli
asing ke tenaga Indonesia.
e. Apabila pengadaan tersebut menyangkut barang/jasa yang
terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagian atau
komponen yang masih harus diimpor, maka harus dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar
mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat
diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang
masih harus diimpor.
2) Pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian, dan lainnya
sejauh mungkin dilakukan di dalam negeri.
3) Dalam rangka pengadaan barang yang terdiri atas
bagian/komponen produksi dalam negeri dan impor, peserta
pengadaan diwajibkan membuat daftar barang yang
diimpor, dan melampirkan pada penawarannya. Daftar
barang tersebut dilengkapi dengan spesifikasi teknis,
jumlah, dan harganya.
f. Pengadaan barang impor dapat dimungkinkan bilamana:
1) Barang tersebut belum diproduksi di dalam negeri; dan/atau
2) Spesifikasi teknis barang yang diproduksi di dalam negeri
belum memenuhi persyaratan.
g. Prinsipal luar negeri yang memasok barang-barang yang
membutuhkan pelayanan purna jual harus mempunyai agen
resmi pemegang merek yang ditunjuk dan berkantor di
Indonesia.
h. Penyedia barang/jasa yang melaksanakan pengadaan
barang/jasa yang diimpor langsung diwajibkan untuk
semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di
dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi,
perbankan, dan pemeliharaan.
3. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri Berkaitan dengan
Pengadaan Barang/Jasa yang Dibiayai dengan Dana Pinjaman
Luar Negeri
a. Dalam kegiatan perencanaan dan perumusan perjanjian/
kerjasama/pinjaman, perumusan KAK/dokumen pelelangan dan
dokumen kontrak perlu memperhatikan penggunaan spesifikasi,
kualifikasi, dan standar nasional, serta kemampuan/potensi
nasional yang diatur sebagai berikut:
1) Dalam tahap perumusan dan negosiasi Naskah Pinjaman
Luar Negeri (NPLN) agar diusahakan memasukkan
persyaratan pengadaan dan evaluasi yang berkaitan dengan
penggunaan produksi dalam negeri;
2) Dalam tahap studi dan rancang bangun proyek (design and
engineering) telah diperhitungkan adanya produksi dalam
negeri dengan memperhatikan kemampuan/potensi
nasional dan standar nasional;
3) Dalam pembuatan harga perhitungan sendiri (owner’s
estimate) sudah harus diperhitungkan penggunaan produksi
dalam negeri;
4) Dalam dokumen pengadaan/KAK telah mencantumkan
syarat semaksimal mungkin menggunakan barang/jasa
produksi dalam negeri;
5) Dalam menetapkan kriteria dan tata cara evaluasi agar
secara jelas mencantumkan rumusan peran serta penyedia
barang/jasa nasional, preferensi harga yang ditetapkan, dan
menjelaskan kepada semua peserta pengadaan;
6) Dalam tahap penyusunan kontrak perlu diteliti dan
dicantumkan kewajiban penggunaan produksi dalam negeri
sesuai dengan penawaran peserta yang bersangkutan serta
sanksi bila yang bersangkutan tidak memenuhinya.
b. Apabila suatu pekerjaan harus dilaksanakan oleh penyedia
barang/jasa asing, dalam dokumen pengadaan agar
disyaratkan:
1) Adanya kerjasama antara penyedia barang/jasa asing
dengan penyedia barang/jasa nasional.
2) Adanya ketentuan yang jelas dan tegas dalam perjanjian
kerjasama tersebut mengenai cara pelaksanaan pengalihan
kemampuan, pengetahuan, keahlian, dan keterampilan.
3) Sejauh mungkin seluruh kegiatan dilaksanakan di wilayah
Indonesia.
4. Komponen Dalam Negeri Barang/Jasa
a. Jenis Komponen Dalam Negeri Barang/Jasa
1) Komponen dalam negeri untuk barang adalah penggunaan
bahan baku, rancang bangun, dan rekayasa dalam negeri
yang mengandung unsur manufactur, pabrikasi, perakitan,
dan penyelesaian pekerjaan.
2) Komponen dalam negeri untuk jasa adalah jasa yang
dilakukan di dalam negeri dengan menggunakan tenaga ahli
dan perangkat lunak dari dalam negeri.
3) Komponen dalam negeri untuk gabungan barang dan jasa
adalah penggabungan antara butir 1) dan butir 2).
b. Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang/Jasa
1) Tingkat komponen dalam negeri untuk barang adalah
perbandingan antara harga barang jadi dikurangi harga
komponen luar negeri terhadap harga barang jadi.
2) Tingkat komponen dalam negeri untuk jasa adalah
perbandingan antara harga jasa yang diperlukan dikurangi
harga komponen jasa luar negeri terhadap harga seluruh
jasa yang diperlukan.
3) Tingkat komponen dalam negeri untuk gabungan barang
dan jasa adalah penggabungan antara butir a dan b dalam
satu paket kontrak.
c. Pernyataan Penggunaan Komponen Dalam Negeri
1) Para penyedia barang/jasa yang mengikuti pengadaan
barang/jasa menyatakan sendiri besarnya komponen dalam
negeri barang/jasa yang ditawarkan (self assesment).
2) Para penyedia barang/jasa harus dapat membuktikan
kebenaran pernyataan besarnya komponen dalam negeri
barang/jasa dan melampirkan rincian dan nilai bahan
baku/bahan penolong, baik dari dalam negeri maupun
impor, nilai barang jadi keseluruhan serta daftar nama
pemasok.
3) Besarnya komponen dalam negeri barang/jasa yang
ditawarkan oleh penyedia barang/jasa dapat diklarifikasikan
oleh panitia pada saat evaluasi. Jika dilakukan klarifikasi,
hasil klarifikasi tersebut dijadikan dasar untuk menghitung
preferensi.
4) Formulir yang berkaitan dengan cara perhitungan tingkat
komponen dalam negeri barang/jasa, sesuai ketentuan dari
instansi yang berwenang dicantumkan dalam dokumen
pengadaan.
5) Dalam setiap kontrak dilampirkan rincian barang/jasa
dilengkapi dengan spesifikasi teknis dan besarnya
komponen dalam negeri.
5. Preferensi Harga
a. Besarnya preferensi terhadap komponen dalam negeri
barang/jasa adalah tingkat komponen dalam negeri dikalikan
preferensi harga.
b. Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga
penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan
teknis, termasuk koreksi aritmatik.
c. Perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA):
HEA = 100
100 + KP
x HP
Keterangan:
HEA = Harga Evaluasi Akhir
KP = Koefisien Preferensi (Tingkat komponen dalam negeri
(TKDN) dikali Preferensi)
HP = Harga Penawaran (Harga penawaran yang memenuhi
persyaratan lelang dan telah dievaluasi)
Catatan: apabila ada dua atau lebih penawaran dengan HEA
yang sama maka penawar dengan tingkat komponen
dalam negeri terbesar adalah sebagai pemenang.
6. Pembinaan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
a. Pembinaan teknis penggunaan produksi dalam negeri
dilaksanakan oleh:
1) Departemen yang membidangi perindustrian dan
perdagangan untuk barang-barang hasil industri, rancang
bangun dan perekayasaan pabrik, dan jasa-jasa yang
berkenaan dengan bidang industri dan perdagangan.
2) Menteri yang membidangi konstruksi untuk pekerjaan
bidang konstruksi.
3) Departemen/lembaga/instansi teknis lain di luar butir 1 dan
butir 2 untuk bidang-bidang/tugas di bawah pembinaannya.
b. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
1) Menggali dan menghimpun masukan sebanyak mungkin
mengenai komponen dalam negeri barang/jasa, baik dari
produsen, importir, instansi pengguna barang/jasa, maupun
lembaga independen.
2) Melakukan pengkajian secara mendalam dan bekerja sama
dengan instansi terkait lainnya dan lembaga profesional
independen untuk menyusun daftar inventarisasi komponen
dalam negeri barang/jasa berdasarkan kriteria tertentu,
secara sistimatis menurut bidang/sub-bidang dan kelompok
barang/jasa.
3) Menyusun dan menyiapkan sistem informasi yang handal
yang dapat dimanfaatkan berbagai pihak yang
berkepentingan dalam penggunaan produksi dalam negeri.
4) Menyebarluaskan informasi produksi dalam negeri secara
periodik.
5) Memberikan bimbingan teknis kepada pelaksana pengadaan
barang/jasa di instansi pemerintah.
6) Melakukan kegiatan promosi produksi dalam negeri.
7) Departemen yang membidangi perindustrian dan
perdagangan melakukan koordinasi antar instansi teknis
terkait dalam rangka meningkatkan produksi dalam negeri.
8) Memberikan pembinaan secara dini kepada para penyedia
barang/jasa yang telah menunjukkan kemampuan dan
kinerja yang baik serta mempunyai potensi yang dapat
dikembangkan di waktu mendatang, untuk memungkinkan
yang bersangkutan meningkatkan kemampuan/ keahlian/
kualifikasinya.
9) Mendorong penyedia barang/jasa nasional untuk
meningkatkan kemampuannya sehingga mendapat
pengakuan oleh lembaga-lembaga internasional.
7. Pengawasan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
a. Pelaksanaan Pengawasan
Aparat pengawasan fungsional pemerintah melakukan
pemeriksaan terhadap pemenuhan penggunaan produksi dalam
negeri dalam pengadaan barang/jasa untuk keperluan
instansinya masing-masing, dan segera melakukan langkah
serta tindakan yang bersifat kuratif/perbaikan bilamana terjadi
ketidaksesuaian dalam penggunaan produksi dalam negeri,
termasuk audit teknis (technical audit) berdasarkan dokumen
pengadaan dan kontrak pengadaan barang/jasa yang
bersangkutan.
b. Sanksi
Bila hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas
menyatakan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan
barang/jasa produksi dalam negeri, maka dikenakan sanksi
finansial dan atau administrasi berdasarkan ketentuan dalam
kontrak.
1) Sanksi bagi penyedia barang/jasa
a) Sanksi administrasi
Sanksi administrasi diberikan kepada penyedia
barang/jasa yang bersangkutan dalam bentuk
peringatan tertulis dan bilamana terbukti dengan
sengaja memalsukan data komponen dalam negeri,
maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan
dikenakan sanksi antara lain dimasukkan dalam daftar
hitam (black list).
b) Sanksi finansial
Sanksi perubahan tingkat komponen dalam negeri tidak
mengubah peringkat pemenang.
Besarnya sanksi adalah selisih perhitungan normalisasi harga yang
dimenangkan dengan normalisasi harga atas tingkat komponen dalam negeri
yang sebenarnya.
Contoh:
Penye Penawaran Yang Seharusnya
dia
Barang/
jasa
Harga
Penawaran (Rp.) TKDN HEA (Rp) Pering
kat TKDN HEA (Rp) Pering
kat
A 1.100.000.000 80% 982.142.857,14 I 75% 988.764.044,94 I
B 1.050.000.000 40% 990.566.037,74 II 40% 990.566.037,74 II
C 1.200.000.000 80% 1.071.428.571,43 III 80% 1.071.428.571,43 III
HEA = 100
100 + KP
x HP
Keterangan: KP = TKDN x Preferensi
Besarnya sanksi yang dikenakan
kepada penyedia barang/jasa A
adalah:
Rp988.764.044,94 –
Rp982.142.857,14 =
Rp6.621.187,80
c) Sanksi perubahan tingkat komponen dalam negeri yang
mengubah peringkat pemenang.
Besarnya sanksi adalah selisih nilai penawaran yang
dimenangkan dengan penawaran terbaik yang
dikalahkan ditambah selisih perhitungan normalisasi
harga yang dimenangkan dengan normalisasi harga
atas tingkat komponen dalam negeri yang sebenarnya.
Contoh:
Penawaran Penyedia Yang Seharusnya
barang/
jasa Harga
Penawaran
(Rp.)
TKDN HEA
(Rp)
Pering
kat
TKDN HEA
(Rp)
Pering
kat
A 1.100.000.000 80% 982.142.857,14 I 60% 1.009.174.311,93 II
B 1.050.000.000 40% 990.566.037,74 II 40% 990.566.037,74 I
C 1.200.000.000 80% 1.071.428.571,43 III 80% 1.071.428.571,43 III
Besarnya sanksi yang dikenakan kepada Penyedia barang/jasa A
adalah:
(Rp1.100.000.000,00 – Rp1.050.000.000,00) +
(Rp1.009.174.311,93 – Rp982.142.857,14)
= Rp50.000.000,00 + Rp27.031.454,79
= Rp77.031.454,79
2) Sanksi bagi pengguna barang/jasa
Pengguna barang/jasa yang menyimpang dari ketentuan ini
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
8. Pemberdayaan Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil Dalam
Pengadaan Barang/Jasa
a. Perluasan Peluang Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil
Untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil termasuk
koperasi kecil setempat dalam rangka pengadaan barang/jasa
instansi pemerintah, ditetapkan sebagai berikut:
1) Setiap awal tahun anggaran, pengguna barang/jasa atau
pejabat berwenang lainnya wajib membuat rencana
pengadaan barang/jasa sesuai dengan keperluannya
berdasarkan dana yang tersedia dan agar sebanyak
mungkin menyediakan paket-paket pekerjaan bagi usaha
kecil termasuk koperasi kecil, selanjutnya segera
melaporkan kepada pimpinan instansinya, serta instansi
yang membidangi usaha kecil termasuk koperasi kecil di
setiap kabupaten/kota.
2) Instansi yang membidangi usaha kecil di setiap
kabupaten/kota wajib menghimpun laporan rencana
pengadaan barang/jasa instansi pemerintah di wilayahnya
dan menyusun direktori peluang bagi usaha kecil termasuk
koperasi kecil, serta memantau pelaksanaannya
berdasarkan pedoman teknis dari Menteri yang membidangi
usaha kecil.
3) Apabila pengguna barang/jasa mengikat kontrak dengan
penyedia barang/jasa bukan usaha kecil, maka di dalam
kontrak agar dicantumkan klausul tentang: “Kepada
penyedia barang/jasa bukan usaha kecil yang terbukti
menyalahgunakan fasilitas dan kesempatan yang
diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun
1995, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi
sebagaimana termaktub dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal
36 undang-undang tersebut yaitu sebagai berikut:
a) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan
diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
dengan mengaku atau memakai nama usaha kecil
sehingga memperoleh fasilitas kemudahan dana,
keringanan tarif, tempat usaha, bidang dan kegiatan
usaha, atau pengadaan barang dan jasa atau
pemborongan pekerjaan Pemerintah yang
diperuntukkan dan dicadangkan bagi usaha kecil yang
secara langsung atau tidak langsung menimbulkan
kerugian bagi usaha kecil diancam dengan pidana
penjara paling lama lima tahun atau pidana denda
paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
b) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada butir a) di atas
adalah tindak pidana kejahatan;
c) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir a)
dilakukan oleh atau atas nama badan usaha, dapat
dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan
sementara atau pencabutan tetap izin usaha oleh
instansi yang berwenang.”
b. Pembinaan
1) Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Pimpinan Lembaga
Pemerintah/ Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur
BI/Pimpinan BHMN/ Direksi BUMN/ BUMD agar
membebaskan segala bentuk pungutan biaya yang
berkaitan dengan perizinan usaha, registrasi usaha kecil
termasuk koperasi kecil, serta pungutan lain dalam
pengadaan barang/jasa instansi pemerintah kepada usaha
kecil termasuk koperasi kecil di wilayahnya.
2) Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Pimpinan Lembaga
Pemerintah/ Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur
BI/Pimpinan BHMN/ Direksi BUMN/BUMD bertanggung
jawab atas pengendalian pelaksanaan pengadaan
barang/jasa termasuk upaya peningkatan pelaksanaan
kemitraan antara usaha besar, menengah dan usaha kecil
termasuk koperasi kecil di lingkungan instansinya.
3) Usaha kecil termasuk koperasi kecil yang ditetapkan sebagai
penyedia barang/jasa (pemenang pengadaan barang/jasa)
dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan kepada pihak
lain dengan alasan apapun.
B. Pengadaan Barang/Jasa dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar
Negeri
1. Umum
a. Pinjaman luar negeri adalah penerimaan negara yang diperoleh
dari lembaga keuangan internasional atau negara-negara lain,
baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan
maupun dalam bentuk barang dan atau jasa yang harus dibayar
kembali dengan persyaratan tertentu.
b. Hibah luar negeri adalah penerimaan negara yang diperoleh dari
lembaga keuangan internasional maupun negara-negara sahabat
dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun
dalam bentuk barang dan atau jasa termasuk tenaga ahli dan
pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
c. Pinjaman dengan fasilitas kredit ekspor (export credit) atau
trade-related aid adalah pinjaman luar negeri yang diberikan
oleh lembaga keuangan suatu negara yang didukung oleh
negara yang bersangkutan dalam bentuk pemberian pinjaman
langsung, subsidi bunga, bantuan keuangan, jaminan dan
asuransi dan sebagainya untuk meningkatkan ekspor negara
yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut
dipergunakan untuk membeli barang dari negara pemberi
pinjaman.
d. Ketentuan dalam Keputusan Presiden ini berlaku bagi pengadaan
barang/jasa yang dibiayai sebagian atau seluruhnya dengan
pinjaman/hibah luar negeri sepanjang ketentuan-ketentuan
dalam Keputusan Presiden ini sesuai atau tidak bertentangan
dengan pedoman dan ketentuan pengadaan barang/jasa dari
pemberi pinjaman/hibah yang bersangkutan atau kesepakatankesepakatan
yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan
pemberi pinjaman.
e. Pengguna barang/jasa yang melaksanakan pekerjaan yang
dibiayai sebagian atau seluruhnya dengan pinjaman, wajib
memahami isi semua dokumen penyiapan, penilaian dan
pelaksanaan proyek, serta Naskah Perjanjian Luar Negeri (NPLN)
atau dokumen kesepahaman (Memorandum of Understanding)
dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan proyek dan guidelines
pengadaan yang ada dari pemberi pinjaman bersangkutan.
2. Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan NPLN/Grant Agreement
a. Pengadaan barang/jasa pada umumnya dilakukan setelah
NPLN/grant agreement disepakati pemerintah RI dan pemberi
pinjaman/hibah kecuali untuk beberapa pinjaman bilateral.
b. Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai
dari pinjaman/hibah luar negeri dan dilakukan setelah
penandatangan NPLN/grant agreement, pelaksanaannya harus
mengikuti ketentuan-ketentuan (guidelines) dari pemberi
pinjaman dan atau ketentuan-ketentuan lain yang disepakati
oleh pemerintah RI dengan pemberi pinjaman dalam NPLN/grant
agreement beserta dokumen persiapan maupun dokumendokumen
proyek dalam rangka pelaksanaan proyek terkait.
c. Ketentuan dalam Keputusan Presiden ini berlaku sepanjang
sesuai dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan
(guidelines) dari pemberi pinjaman dan atau ketentuanketentuan
lain yang disepakati oleh pemerintah RI dengan
pemberi pinjaman dalam NPLN/grant agreement beserta
dokumen persiapan maupun dokumen-dokumen proyek dalam
rangka pelaksanaan proyek terkait.
3. Kredit Ekspor dan Kerjasama Perdagangan
a. Pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai dengan kredit ekspor
harus dilakukan melalui cara pelelangan internasional.
b. Pengadaan barang/jasa yang dibiayai sebagian atau seluruhnya
dari kredit ekspor harus merupakan proyek prioritas yang
tercantum dalam Daftar Rencana Pinjaman/Hibah Luar Negeri
(DRPHLN) yang diterbitkan Kementerian Negara Perencanaan
Pembangunan/ Bappenas dan baru dapat dilaksanakan setelah
alokasi pembiayaan kredit ekspor disetujui Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian.
c. Pembiayaan yang diperlukan untuk pembelanjaan lokal (local
expenditure) yang tidak dibiayai kredit ekspor harus dijamin
ketersediaan dana pendampingnya oleh instansi pelaksana
proyek dari bagian anggarannya.
d. Peserta pelelangan internasional memasukan penawaran
administratif, teknis, harga dan penawaran sumber
pendanaannya yang persyaratannya sesuai dengan ketentuan
Overseas Economic Cooperation for Development (OECD)
menyangkut antara lain: jenis proyek yang memenuhi syarat
untuk memperoleh pendanaan dari kredit ekspor maupun traderelated
aid; jangka waktu pengembalian maksimum yang dapat
diberikan; besarnya insurance premium; interest rate; dan
sebagainya.
e. Penawaran
1) Tahap-tahap penyiapan pelelangan sepenuhnya mengacu
kepada Keputusan Presiden ini;
2) Penawaran disampaikan dalam dua tahap, yaitu persyaratan
administrasi dan teknis disampaikan pada tahap pertama,
sedangkan harga penawaran dan penawaran sumber
pendanaanya (kondisi dan syarat pinjaman) disampaikan
pada tahap kedua setelah ditetapkan penawar yang
memenuhi syarat teknis.
f. Evaluasi Penawaran
1) Metoda evaluasi teknis maupun harga dan pembiayaan
(termasuk syarat-syarat finansial yang dikehendaki) harus
sudah dicantumkan dalam dokumen pelelangan;
2) Evaluasi penawaran teknis dapat dilakukan dengan
membandingkan spesifikasi teknis disain atau kinerja disain
antara spesifikasi teknis yang dicantumkan dalam dokumen
pemilihan penyedia barang/jasa dengan spesifikasi teknis
atau kinerja disain yang diajukan penyedia barang/jasa;
3) Setelah dilakukan evaluasi teknis, ditetapkan dan
diumumkan penawar yang memenuhi persyaratan;
4) Evaluasi penawaran harga dan penawaran sumber
pendanaan dilakukan setelah penawaran tahap dua
diterima. Evaluasi penawaran harga dilakukan dengan
memperhitungkan harga dan kondisi pembiayaan ke dalam
perhitungan-perhitungan yang mendasari kelayakan proyek
yang bersangkutan dengan menggunakan metode
perhitungan biaya efektif diantaranya discounted cost/net
present value;
5) Penyedia barang/jasa yang menawarkan biaya efektif
terendah mencerminkan biaya pendanaan yang termurah
ditetapkan sebagai calon pemenang.
g. Sebelum kontrak ditandatangani oleh pemenang lelang yang
telah ditetapkan, penawaran pembiayaan dievaluasi kembali dan
kalau perlu dinegosiasikan kembali oleh Departemen Keuangan
untuk meneliti komponen-komponen maturity, grace period,
repayment period, interest rate, commitment fee dan
management fee dikaitkan kemampuan membayar kembali dan
proyeksi keuangan negara, khususnya berkaitan dengan
besarnya cicilan dan jatuh tempo pinjaman.
4. Manajemen dan Monitoring Proyek Pinjaman/Hibah Luar
Negeri
Dalam rangka memperlancar komunikasi dengan lender/donor,
terutama proyek-proyek pinjaman yang pelaksanaannya tersebar di
beberapa propinsi, instansi penanggung jawab (executing agency) di
tingkat pusat dapat membentuk unit manajemen dan monitoring
pelaksanaan proyek yang membantu pengguna barang/jasa dengan
tanpa mengurangi tanggung jawab dan wewenangnya sebagaimana
diatur dalam Keputusan Presiden ini.
C. Pengawasan dan Pemeriksaan.
1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus dilakukan pengawasan
dan pemeriksaan. Pengawasan dilakukan oleh Menteri/Panglima TNI/
Kapolri/Pimpinan Lembaga
Pemerintah/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pimpinan
BHMN/Direksi BUMN/BUMD dan pengguna barang/ jasa dengan
menciptakan sistem pemantauan terhadap pelaksanaan pengadaan
barang/jasa. Pemeriksaan dilakukan oleh aparat pengawasan intern
pemerintah.
2. Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Pimpinan Lembaga Pemerintah/
Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pimpinan
BHMN/Direksi BUMN/BUMD dan pengguna barang/jasa harus
mempedomani prosedur pengadaan barang/jasa yang diatur dalam
Keputusan Presiden ini dan menciptakan sistem pengendalian
manajemen sebelum pengadaan barang/jasa dilakukan.
3. Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non
Departemen/Badan Pengawas Daerah
Propinsi/Kabupaten/Kota/satuan pengawasan internal
BI/BHMN/BUMN/BUMD melakukan pemeriksaan terhadap proses
pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya dan menyampaikan laporan pemeriksaannya kepada
Menteri/pimpinan instansi yang bersangkutan dengan tembusan
kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP).
4. Ketentuan dalam butir 3 (tiga) tidak mengurangi kewenangan BPKP
untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap proses
pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sebagai bagian integral dari
penilaian kinerja pelaksanaan anggaran secara menyeluruh yang
dilaksanakan oleh BPKP sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
5. Pengawasan dan pemeriksaan atas pengadaan barang/jasa
dimaksudkan untuk mendukung usaha pemerintah guna:
a. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah, mewujudkan
aparatur yang profesional, bersih dan bertanggung-jawab.
b. Memberantas penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN.
c. Menegakkan peraturan yang berlaku dan mengamankan
keuangan negara.
6. Tindak lanjut pengaduan masyarakat agar dimanfaatkan untuk:
a. Menegakkan hukum dan keadilan secara tertib dan proporsional
bagi semua pihak yang melanggar ketentuan yang berlaku
dalam pengadaan barang/jasa.
b. Membangun citra aparat pemerintah yang bersih, profesional
dan bertanggung jawab.
c. Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam kontrol
sosial terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
d. Membangun sensitifitas fungsi-fungsi manajerial para pejabat
pemerintah dalam pengadaan barang/jasa.
e. Memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pengorganisasian,
metode kerja, dan ketatalaksanaan dalam pengadaan
barang/jasa dan pelayanan masyarakat.
f. Menggiatkan dan mendinamisasi pelaksanaan aparat
pengawasan fungsional.
7. Pengawasan Masyarakat (Wasmas) dapat berfungsi:
a. Sebagai barometer untuk mengukur dan mengetahui
kepercayaan publik terhadap kinerja aparatur pemerintah,
khususnya dalam pengadaan barang/jasa.
b. Memberikan koreksi secara mendasar atas kecenderungan sikap
cara berfikir dan perilaku pejabat birokrasi yang menyimpang
dalam pengadaan barang/jasa.
c. Memberikan masukan-masukan yang bermanfaat sekaligus
mendinamisasi fungsi-fungsi perumusan kebijakan perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, laporan pertanggungjawaban dan
pengawasan internal maupun fungsional (sebagai second
opinion) dalam pengadaan barang/jasa.
D. Pengadaan Barang/Jasa dengan E-Procurement
Dalam menyikapi era globalisasi, pelaksanaan pengadaan barang/jasa
dapat menggunakan sarana elektronik (internet, Electronic Data
Interchange dan e-mail).
Pelaksanaan e-procurement disesuaikan dengan kepentingan pengguna
barang/jasa dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tujuan e-Procurement adalah:
a. Memudahkan sourcing, proses pengadaan, dan pembayaran;
b. Komunikasi On-line antara Buyers dengan Vendors;
c. Mengurangi biaya proses dan administrasi pengadaan;
d. Menghemat biaya dan mempercepat proses.
BAB V
PELAKSANAAN PENILAIAN KUALIFIKASI
A. Ketentuan Umum
1. Sesuai Pasal 15 dan Lampiran Bab II huruf A dari Keputusan
Presiden ini, penilaian kualifikasi dilaksanakan sebagai berikut:
a. Pekerjaan jasa pemborongan, pemasokan barang, dan
pemasokan jasa lainnya
Metode pengadaan Tidak kompleks Kompleks
Pelelangan umum Pasca kualifikasi Pra atau pasca
kualifikasi
Pelelangan terbatas Prakualifikasi Prakualifikasi
Pemilihan langsung Prakualifikasi Prakualifikasi
Penunjukan langsung Prakualifikasi Prakualifikasi
b. Pekerjaan jasa konsultansi
Metode pengadaan Tidak kompleks atau kompleks
Seleksi umum Prakualifikasi
Seleksi terbatas Prakualifikasi
Seleksi langsung Prakualifikasi
Penunjukan langsung Prakualifikasi
2. Untuk efisiensi, data yang diperlukan untuk menilai kualifikasi
cukup dari formulir isian yang harus dilengkapi oleh penyedia
barang/jasa disertai penyataan kebenaran data yang disampaikan.
Bila ternyata data tersebut palsu atau bohong, maka penyedia
barang/jasa sanggup dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, antara lain bersedia
dimasukkan ke dalam daftar hitam selama 2 (dua) tahun yang
berarti tidak boleh mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah
selama 2 (dua) tahun. Bukti kebenaran data tersebut baru diminta
apabila penyedia barang/jasa akan diusulkan menjadi pemenang
atau cadangan.
3. Prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi, maka data yang
kurang masih dapat diminta untuk dilengkapi. Berbeda dengan
pasca kualifikasi yang merupakan bagian dari penawaran, maka
penambahan data kualifikasi yang merupakan bagian dari
dokumen penawaran pada prinsipnya dilarang. Klarifikasi terhadap
data kualifikasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah
substansinya.
4. Pengalaman pekerjaan dapat dilakukan konversi dengan
menggunakan rumus berikut:
a. NPt = Nilai paket tertinggi berdasarkan pengalaman
menangani pekerjaan dalam kurun waktu 7 (tujuh)
tahun terakhir.
b. nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai
pekerjaan sekarang dengan present value menggunakan
perhitungan sebagai berikut:
NPs = Npo x Is
Io
NPs = Nilai pekerjaan sekarang
Npo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (bila
ada) saat penyerahan pertama/provisional hand
over (PHO)
Io = Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan
PHO
Is = Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi
(bila belum ada dapat dihitung dengan regresi linier
berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya)
Indeks BPS yang dipakai adalah:
a. Untuk jasa pemborongan: indeks perdagangan besar
barang-barang konstruksi atau lainnya yang merupakan
komponen terbesar dari pekerjaan.
b. Untuk jasa konsultansi: indeks biaya hidup (consumer Price
Index/CPI).
c. Untuk pemasokan barang: indeks perdagangan besar
barang-barang yang sesuai.
d. Untuk jasa lainnya: indeks yang sesuai.
5. Formulir isian menggunakan contoh sebagaimana yang tercantum
dalam Lampiran II.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Nopember 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,
Lambock V. Nahattands

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4330

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 80 TAHUN 2003
TANGGAL : 3 NOPEMBER 2003
FORMULIR 1
CONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI PEKERJAAN
JASA PEMBORONGAN, PEMASOKAN BARANG/JASA LAINNYA
Formulir Isian Penilaian Kualifikasi
Pekerjaan Pemborongan, Pemasokan Barang/Jasa Lainnya
Pengadaan ………………….
Proyek/unit kerja …………………
Departemen/Lembaga/Pemda …………..
Tahun Anggaran ……..
Formulir 1.a.
CONTOH FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI PEKERJAAN
JASA PEMBORONGAN, PEMASOKAN BARANG/JASA LAINNYA
SURAT PERNYATAAN MINAT
UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN …….
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jabatan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi . . . . . . . . . . . . . . .
dan atas nama
Alamat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telepon/Fax : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang
akan dilaksanakan oleh proyek/unit kerja …………… …………… , tahun anggaran …..,
maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses pengadaan
paket pekerjaan/kegiatan : ……………………….…. (nama pekerjaan/kegiatan) sampai
selesai.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa
tanggung jawab.
……………………….. , ……………..200…
PT/CV/Firma/Koperasi ……………………..
(Nama Jelas)
Jabatan
Formulir 1.b.
PAKTA INTEGRITAS
Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka pengadaan ………………….
(nama pekerjaan/kegiatan) pada proyek/satuan kerja…………….., dengan ini
menyatakan bahwa saya :
1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila
mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara
bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala
kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil
kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan
penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA
INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi
administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
…………………………………. , ………….200….
1. Pengguna Barang/Jasa: …………(tanda tangan), ……… (nama jelas)
2. Panitia/Pejabat Pengadaan :
a. ………… (tanda tangan), ………… (nama jelas)
b. ………… (tanda tangan), ………… (nama jelas)
c. ………… (tanda tangan), ………… (nama jelas)
d. ………… (tanda tangan), ………… (nama jelas)
e. ………… (tanda tangan), ………… (nama jelas)
3. Penyedia Barang/Jasa : ………… (tanda tangan), ………… (nama jelas)
Formulir 1.c.
Formulir Isian Penilaian Kualifikasi
Pengadaan . . . . . . . . . . . . .
Proyek/Unit kerja . . . . . . . . . . . . .
Departemen/Lembaga/Pemda . . . . . . . . . . . . .
Tahun Anggaran . . . . . . . . . . . . .
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jabatan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bertindak untuk : PT/CV/FIRMA/KOPERASI . . . . . . . . . . . . .
dan atas nama
Alamat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telepon/Fax : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
1 Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak
berdasarkan Surat …………………… (sesuai akte pendirian/perubahannya/surat
kuasa, disebutkan secara jelas no akta pendirian/perubahan/surat kuasa dan
tanggalnya);
2 Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan
usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana
atau sedang dalam pengawasan pengadilan;
3 Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan
yang berkaitan dengan kondite profesional saya;
4 Data-data saya/perusahaan saya adalah sebagai berikut :
A. Data Administrasi
1. Umum
1. Nama (PT/CV/Firma/
Koperasi/Perorangan)
:
2. Status (PT/CV/Firma/
Koperasi/Perorangan)
:
Pusat
3. Alamat PT/CV/Firma/
Koperasi/Perorangan)
No. Telepon
No. Fax
E-Mail
:
:
:
4. Alamat Kantor Pusat
No. Telepon
No. Fax
E-Mail
:
:
:
:
(diisi, dalam hal yang menawar cabang
perusahan/bukan perusahaan pusatnya)
B. Ijin Usaha
No. IUJK/SIUP/SIUI/TDP* : . . . . . . . . Tanggal . . . . . . .
Masa berlaku ijin usaha : . . . . . . . . . . . . . . .
Instansi pemberi ijin usaha : . . . . . . . . . . . . . . .
* Pilih yang sesuai
C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan
1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/ Koperasi
a. Nomor Akta :
b. Tanggal :
c. Nama Notaris :
2. Akta Perubahan Terakhir
a. Nomor Akta :
b. Tanggal :
c. Nama Notaris :
D. Pengurus
1. Komisaris (untuk PT)
No. Nama No. KTP Jabatan dalam Perusahaan
2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan
No. Nama No. KTP Jabatan dalam Perusahaan
E. Data Keuangan
1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk
CV/Firma)
No. Nama No. KTP Alamat
Persentase
2. Pajak
1. Nomor Pokok Wajib Pajak
:
2. Bukti Pelunasan Pajak Tahun
terakhir Nomor/Tanggal
3. Laporan bulanan PPH/PPN tiga
bulan terakhir Nomor/ Tanggal
:
:
3. Neraca Perusahaan Terakhir Per Tanggal …. Bulan …. Tahun …..
(hanya untuk jasa pemborongan) (dalam ribuan rupiah)
AKTIVA PASIVA
I
Aktiva Lancar
: Rp. ……….
IV
Utang jangka pendek
Kas : Rp. ………. Utang dagang : Rp. ……….
Bank : Rp. ………. Utang pajak : Rp. ……….
Piutang *) : Rp. ………. Utang lainnya : Rp. ……….
Persediaan Barang : Rp. ………. Jumlah (d) Rp. ……….
Pekerjaan dalam
proses
: Rp. ……….
Jumlah (a) Rp. ………. V Utang jangka panjang (e)
Rp. ……….
II Aktiva tetap : Rp. ……….
Peralatan dan
mesin
: Rp. ………. VI Kekayaan bersih (a+b+c) – (d+e) Rp. ……….
Inventaris : Rp. ……….
Gedung-gedung : Rp. ……….
Jumlah (b) Rp. ……….
III Aktiva lainnya (c)
Rp. ……….
Jumlah Rp. ………. Jumlah Rp. ……….
*) Piutang jangka pendek (sampai dengan enam bulan) : Rp.
Piutang jangka panjang (lebih dari enam bulan) : Rp.
Jumlah : Rp.
………….., tanggal ……………….. 2003
PT/CV. ………………………….
Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan
Materai Rp. 6.000,-
Nama Jelas
F. Data Personalia
1. Tenaga ahli/teknis yang diperlukan (prinsipnya hanya untuk jasa
pemborongan)
no N a m a Tgl/bln/thn
lahir
Pendidik
an
Jabatan dalam
“Proyek”
Pengalaman
Kerja (tahun)
Profesi/
keahlian
Sertifikat/
Ijazah
1 2 3 4 5 6 7 8
Direktur Utama / Penanggung jawab Perusahaan
Nama Jelas
G. Data Peralatan/Perlengkapan (prinsipnya hanya untuk jasa
pemborongan)
No. Jenis Peralatan/
Perlengkapan Jumlah
Kapasitas
atau output
pada saat ini
Merk
dan
tipe
Tahun
pembuatan
Kondisi
Baik/
rusak
Lokasi
Sekarang
Bukti
Kepemilikan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Catatan : bila diperlukan dapat dibuat rincian tersendiri untuk setiap jenis dan
bukti-bukti surat pemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu diperlukan
H. Data Pengalaman Perusahaan (nilai 3 paket tertinggi pengalaman di
bidang/subbidang yang sesuai)
Pemberi Tugas /
Pengguna Jasa Kontrak *) Tanggal Selesai
Menurut
No
.
Nama
Paket
Pekerjaan
Bidang/
Sub
Bidang
Pekerjaan
Lokasi
Nama Alamat/
Telepon
No /
Tangg
al
Nilai Kontra
k
BA. Serah
Terima
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
==========================

One Response to “KEPRES RI NO. 80 TH. 2003”

  1. I visited multiple web pages except the audio quality
    for audio songs existing at this website is truly marvelous.

    Thank you.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: